Desakan ini antara lain disampaikan oleh para pegiat Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma. Kordinator Koalisi Tri Agus Siswo menyatakan, Indonesia semestinya bisa memanfaatkan keanggotaanya dalam DK PBB untuk ikut mendukung resolusi terhadap Junta militer. Tri Agus juga menyesalkan sikap lunak yang ditunjukan pemerintah Indonesia selama ini.

“Menurut saya, yang paling tepat dilakukan adalah mendukung upaya keras yang dilakukan Amerika maupun Uni Eropa, kita absen ketika pemungutan suara tahun lalu ketika mau melakukan sangsi, Indonesia absen alasannya Burma adalah sesama Asean. Sekarang sudah jelas Junta Militer tidak bisa diubah, dengan cara acara Asean dan itu harus diubah dengan cara cara Amerika atau cara cara Uni Eropa”

Desakan agar Pemerintah bersikap lebih tegas juga datang dari Anggota Kaukus Parlemen Indonesia untuk Demokrasi Birma, Yudi Chrisnandi. Politisi yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR ini bahkan berharap pemerintah memprakarsai upaya untuk memecat Myanmar dari keanggotaannya di Asean.

“Sebagai pemimpin kawasan Asean dan negara demokrasi terbesar itu harus berani mengatakan bahwa Myanmar harus dikeluarkan keanggotaaanya dari Asean, karena dia mengingkari demokrasi, mengingkari nilai kemanusiaan dan nilai nilai universal. Itu salah satu langkah shock terapy untuk mengingatkan semua negara manapun yang tidak mengindahkan nilai nilai universal tidak layak dipertahankan keberadaanya didalam suatu komunitas negara negara demokrasi lainya”

Rancangan Resolusi yang digagas Amerika Serikat, Prancis dan Inggris itu akan berisi kecaman atas aksi kekerasan yang dilakukan Junta Militer terhadap para pengunjuk rasa anti pemerintah. Draft Resolusi yang diajukan setelah mendengarkan laporan utusan khusus PBB untuk masalah Myanmar, Ibrahim Gambari, juga memuat desakan untuk membebaskan semua tahanan politik termasuk pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Tetapi sejauh ini, pemerintah Indonesia, nampaknya kurang sependapat dengan resolusi itu. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha menyatakan, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan resolusi yang lebih baik bagi Myanmar dari sekedar aksi kecam mengecam. Ini karena menurut Wirayudha resolusi yang akan dihasilkan dewan Kemanan itu hanya sekedar desakan moral dan tidak mengikat

“Daripada langsung dibawah ke Dewan Keamanan karena itu senjata pamungkas digunakan terlalu cepat, ketika diveto, DK juga limbung mau diapakan lagi masalah Myanmar, karena sudah telanjur dibawa kesuatu forum yang terlalu tinggi. Padahal kita melihat dibawah dulu ke forum Dewan HAM pentungnya itu jangan cepat cepat digunakan supaya ada efek dari resolusi yang disepakati di dewan HAM untuk bertahap mungkin bisa ke DK, tapi kalau dicegat langsung menggunakan senjata pamungkas efek baliknya jadi sangat tidak kontruktif”

Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan orang luka-luka, ketika Junta Militer memberangus unjuk rasa anti pemerintah yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar akhir bulan lalu. Junta militer juga menangkap sekitar dua ribu orang demonstran dan baru setengahnya saja yang dibebaskan.