Dua pesawat kargo PBB telah mendarat di Birma, mengangkut bantuan darurat bagi para korban bencana. Masyarakat internasional lega. dan berharap ini merupakan langkah awal pemerintah junta militer untuk membuka diri bagi uluran tangan dunia, untuk ratusan ribu rakyatnya yang terancam kelaparan dan bibit penyakit. Tetapi rupanya, ini langkah kecil yang penuh keraguan. Prancis berusaha mencari terobosan di dewan keamanan PBB, tetapi Cina dan Indonesia menolak.

Cina mengatakan, bantuan kemanusiaan di Birma tidak boleh dikaitkan dengan politik. Sementara Duta besar Indonesia di PBB Marty Natalegawa berdalih, ada forum lain yang lebih pantas untuk masalah ini.

Duta besar Prancis di PBB Jean-Maurice Ripert tidak menyembunyikan kekecewaannya. Katanya, Prancis cuma meminta dilakukannya dengar pendapat dengan pejabat PBB urusan bantuan darurat kemanusiaan, agar Dewan keamanan turut merncari jalan keluar. Karena pemerintah Birma tidak memberi jalan bagi para dokter dan relawan yang hendak menyelamatkan para korban.

Jean-Maurice Ripert mengatakan:

"Terus terang, saya tidak mengerti mengapa kedua negara itu. Ganjil sekali. Mereka menganggap Prancis punya agenda lain di luar urusan bantuan kemanusiaan. Itu jelas prasangka keliru. Para korban di Birma dalam keadaan kritis menderita akibat bencana yang begitu dahsyat, dan kita tak boleh menjangkau mereka. Tapi bahkan untuk sekadar membahasnya di Dewan keamanan, kedua negara itu mencegahnya. Terus terang saja, kami tak bisa menerimanya."

Prancis masih akan mengusulkan lagi dengar pendapat itu hari Jumat ini. Karena, kembali duta besar Prancis di PBB, Jean-Maurice Ripert:

"Tentu saja ini pertama-tama tanggung jawab pemerintah Birma. Tapi kalau mereka tidak mampu, dan bahkan tidak mau, kita harus berbuat sesuatu yang nyata. Jika tidak, rakyat akan makin banyak yang meninggal, penyakit akan mewabah. Dan itu akan merupakan malapetaka dahsyat."

Kisahnya, ratusan pekerja kemanusiaan dari berbagai organisasi masih tertahan di Bangkok, tidak mendapatkan visa. Ribuan ton bantuan pangan, obat-obatan, air bersih dan tenda darurat, masih tidak bisa dikeluarkan dari gudang-gudang penyimpanan di Dubai, Kuala Lumpur dan Bangkok.

Prancis tidak sabar. Mereka berusaha mengupayakan jalur cepat. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan. Namun upaya untuk dengar pendapat dengan Kepala Urusan Bantuan Kemanusian PBB, John Holmes, gagal, karena dijegal Cina dan Indonesia.

Kepala Urusan Bantuan Kemanusian PBB, John Holmes:

"Mengingat dahsyatnya bencana, sekretaris jenderal Ban Ki Moon mendesak pemerintah myanmar untuk menyambut soolidaritas dan dukungan internasional itu dengan membantu kedatangan para pekerja kemanusiaan dan dengan segala cara yang mungkin, melancarkan penyaluran pasokan bantuan. Hal ini akan sangat membantu pemerintah Birma sendiri dalam mengangani tragedi ini."