Indonesia Gunakan Isu HAM Sudutkan Vanuatu Soal Papua
1 Februari 2019
Indonesia dan Vanuatu kembali bersitegang soal Papua. Usai mengecam "penyelundupan" Benny Wenda, kini Perwakilan Tetap RI di PBB menggunakan kajian periodik HAM Vanuatu buat menggertak negeri kecil di Pasifik tersebut
Iklan
Kajian universial periodik Komisi HAM PBB yang pekan ini fokus pada Vanuatu menjelma menjadi perang urat syaraf diplomatik dengan Indonesia. Hubungan kedua negara belakangan meregang ihwal isu Papua.
Pekan lalu delegasi negara kepulauan di Pasifik itu diam-diam mengundang pemimpin organisasi pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda untuk bertemu komisioner tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Hal ini lantas dikecam Indonesia sebagai langkah "manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," tulis Perwakilan Tetap RI di PBB (PTRI) dalam siaran persnya.
Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, PTRI mengritisi fenomena kekerasan terhadap perempuan di Vanuatu. "Menimbang kedekatan rasio gender antara populasi pria dan wanita di Vanuatu, perempuan seharusnya tidak dilihat sebagai warga negara kelas dua," kata Irwansyah Mukhlis, atase politik PTRI di Swiss.
Vanuatu beberapa kali memanfaatkan Kajian Periodek HAM di PBB untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Kini giliran Indonesia yang memanfaatkan forum yang sama untuk melayangkan gertakan.
Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer
TNI banyak berjasa menyatukan Indonesia. Tapi kiprah mereka di tiga wilayah justru membuktikan sebaliknya. Pendekatan keamanan yang dianut mabes di Cilangkap justru mendorong separatisme dan mengancam keutuhan NKRI
Foto: AFP/Getty Images/Choo Youn Kong
Ancaman Terhadap NKRI?
Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.
Foto: Reuters/Beawiharta
Api di Tanah Bara
Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.
Foto: T. Eranius/AFP/Getty Images
Rasionalisasi Pembunuhan
Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu
Foto: Getty Images/AFP/T. Eranius
Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan
Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste
Foto: picture-alliance/dpa
Seroja Dipetik Paksa
Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.
Foto: picture-alliance/dpa
Petaka di Santa Cruz
Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.
Foto: picture-alliance/dpa
Akhir Kegelapan
Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.
Foto: picture-alliance/dpa/Choo
Serambi Berdarah
Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.
Foto: Getty Images/AFP/O. Budhi
Daerah Operasi Militer
Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.
Foto: picture-alliance/dpa/Saini
Alam Berbicara
Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.
Foto: AFP/Getty Images/Choo Youn Kong
10 foto1 | 10
Menurutnya meski ada upaya pemerintah memperbaiki situasi perempuan, masalah kekerasan masih menjadi hambatan. "Indonesia merekomendasikan pemerintah Vanuatu agar segera mengambil langkah memperbaiki hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan sesuai dengan Konvensi Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)," imbuhnya seperti dilaporkan Radio New Zealand (RNZ)
Agak mengherankan jika Indonesia mengritik negara lain ihwal kondisi perempuan dan HAM, terlebih mengingat pelanggaran HAM dan pemberangusan hak perempuan di tanah air yang masih marak. Namun PTRI bertekad menggunakan isu tersebut terhadap Vanuatu.
Irwansyah Mukhlis misalnya menyarankan agar pemerintah Port Villa menghentikan penggunaan kekerasan secara eksesif oleh kepolisian.
Menteri Kehakiman Vanuatu, Don Ken, yang memimpin delegasi di Jenewa mengatakan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan untuk memperbaiki situasi kaum perempuan, terutama terkait tindak kekerasan dan partisipasi politik.
Mumi di Suku Dani Papua
Suku Dani di Papua mempunyai metode tersendiri dalam pemakaman jenazah. Di antaranya dengan mengawetkannya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Pengawetan dengan pengasapan
Tradisi pemakaman jenazah di dunia berbeda-beda. Demikian pula tradisi yang dipegang teguh suku Dani di pelosok Papua. Mereka menggunakan metode pengasapan untuk mengawetkan jenazah nenek moyangnya.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Sang kepala suku
Di Desa Wogi, Wamena, kepala suku Dani, Eli Mabel tampak mengangkat jasad leluhurnya Agat Mamete Mabel, yang diawetkan. Jenazah yang digendong ini merupakan kepala suku yang pernah memimpin Desa Wogi di Wamena, sekitar 250 tahun yang lalu.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Jasadnya nyaris utuh
Jasad yang diawetkan nyaris utuh meskipun telah dilakukan berabad lalu. Tampak jenazah Agat Mamete Mabel yang diawetkan seperti mumi ini, terlihat kecil, menggelap dan menyusut, akibat proses pengawetan jenazah.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Penghormatan leluhur
Meskipun kini sudah tak lagi melakukan pengawetan jenazah dengan teknik pengasapan, suku Dani masih menyimpan beberapa mumi yang diyakini sudah berusia ratusan tahun. Mereka menyimpannya sebagai bentuk penghormatan mendalam terhadap para leluhur mereka.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Melestarikan tradisi
Suku Dani terus melestarikan tradisi adat mereka. Misalnya perang antarsuku yang merupakan bagian dari seremonial adat. Seperti antara suku Lani dan Yali. Atraksi ini menarik perhatian para wisatawan mancanegara.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Penguasa Lembah baliem
Warga suku Dani dan suku-suku lain di sekitarnya diketahui berada di Lembah Baliem sekitar ratusan tahun lalu. Banyak eksplorasi di dataran tinggi pedalaman Papua dilakukan. Salah satu di antaranya ekspedisi Lorentz pada tahun 1909-1910. Namun kontak pertama dilakukan pakar Amerika Serikat, Richard Archbold, saat melakukan ekspedisi ke bumi Papua pada tahun 1938. Ed ap/vlz (berbagai sumber)
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
6 foto1 | 6
Isu HAM sebenarnya bukan agenda yang dibidik Indonesia, melainkan dukungan terbuka Vanuatu atas gerakan pembebasan Papua. Negeri yang merdeka pada 1980 itu sejak awal menganut kebijakan pro kemerdekaan. Vanuatu misalnya adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan hampir semua wilayah kecil, antara lain Republik Sahrawi, Palestina, Kosovo dan Abkhazia yang ingin berpisah dari Georgia.
Pemerintah di Port Villa juga yang menggandeng United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk masuk ke dalam kelompok negara-negara Melanesia, MSG, dengan status pemantau.
Dalam pertarungan diplomatik di Mikronesia, Indonesia mengandalkan Kepuluan Fiji yang juga sering bersitegang dengan Vanuatu. Fiji misalnya memasukkan Indonesia sebagai mitra dan perwakilan resmi Papua Barat di MSG. Langkah itu ditentang keras oleh Vanuatu.
Dalam forum Kajian Universal Periodik HAM di PBB, perwakilan Indonesia Irwansyah Mukhlis tak lupa mengingatkan pemerintah di Port Villa agar menghormati "hukum internasional dan kedaulatan negara" dalam mendiskusikan Hak Asasi Manusia.
Atas kritik Indonesia, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, kepada stasiun radio Buzz 96FM bersikeras pihaknya tetap akan mendukung rakyat Papua Barat dalam pergulatannya melawan kolonialisme.