Di era pemerintahan Prabowo, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 

Kompleks Kementerian Hukum dan HAM kini menjadi rumah bagi empat menteri Prabowo, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jabatan tersebut masing-masing diisi oleh Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Natalius Pigai, dan Agus Andrianto. 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, berbagi kantor dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kemenko PMK menangani isu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, sementara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat fokus pada pekerja migran, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Presiden Prabowo melantik Budi Arie sebagai Menteri Koperasi dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. Budi Arie berkantor di gedung lama Kemenkop-UKM, Kuningan, sementara Maman Abdurrahman berkantor di Gedung Smesco, Pancoran. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi dipecah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menyebut Prabowo menginginkan pembagian tugas di Kementerian Lingkungan Hidup lebih responsif, strategis, dan fokus. Selain itu, pemisahan ini diperlukan untuk menghadapi kriris lingkungan. 

Dari 48 kementerian yang terdaftar, termasuk di antaranya dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai hasil pecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Widiyanti Putri didapuk sebagai Menteri Pariwisata. Sementara, Menteri Ekonomi Kreatif diduduki oleh Teuku Riefky Harsya, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. 

Papan nama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini telah berganti menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sesuai dengan nomenklatur baru kabinet Prabowo-Gibran. Berlokasi di jalan Medan Merdeka Barat, gedung ini menjadi kantor bagi Budi Gunawan. 

Presiden Prabowo telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Sebelum dilebur Jokowi pada tahun 2014-2024, Indonesia juga pernah memiliki kementerian yang khusus menangani urusan perumahan rakyat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga dipecah menjadi dua, yaitu Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut Prabowo memproyeksikan Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah lewat program transmigrasi. (am/ha)

Wajib militer atau wamil pertama kali diberlakukan pemerintah Prancis pada masa Revolusi Prancis. Program itu sempat dihentikan tahun 1996, sebelum dimulai lagi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, April 2019. Berbeda dengan sebelumnya, peserta wamil berusia 16 tahun, dan hanya mengikuti pelatihan sebulan. Mereka juga bisa memilih ikut kegiatan militer atau mengikuti kegiatan sosial.

Semua laki-laki Swiss yang berbadan sehat dan mencapai usia dewasa, maka harus mengikuti Militärdienst atau wajib militer, sementara perempuan bisa mengikutinya secara sukarela. Setiap tahun Swiss membutuhkan 18.000 tentara baru. Bagi yang tinggal di luar negeri tidak harus ikut wamil pada masa damai, sementara mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda masih harus ikut.

Denmark, negara Skandinavia berpopulasi 5,7 juta jiwa, memiliki angkatan berbasis wajib militer berjumlah 15.500 tentara aktif. Setelah usia 18, semua pemuda dipanggil untuk dinilai apakah mereka cocok untuk dinas militer. Perempuan Denmark tidak diwajibkan secara hukum untuk masuk militer. Meski minat tinggi, survei tahun 2017 mengungkap 48% pemuda tidak layak ikut karena alasan kesehatan.

Data dari Angkatan Bersenjata Finnlandia menyebutkan 80% pria di negara itu saat sampai usia 30 tahun telah menyelesaikan program wamil. Jika warga menolak baik wajib militer atau layanan sosial, maka ia akan dikenai sanksi berupa ditahan selama 173 hari, dikurangi masa pelayanan. Masa pelatihan militer beragam mulai dari 165, 255 atau 347 hari.

Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini mengharuskan semua warga negara di umur 18 sampai 27 tahun untuk mengikuti wajib militer tanpa kecuali. Mulanya, jangka waktu dalam pengembangan mental dan karakter pemuda asal Rusia ini adalah 18 bulan, namun sejak 2008 dipangkas menjadi 12 bulan.

Di Mesir warga negara berusia 18 sampai 30 tahun wajib mengikuti pelatihan militer, dengan kurun waktu 12 hingga 30 bulan. Untuk menghindari pelanggaran, pemerintah Mesir tidak mengizinkan warganya yang berumur kurang dari 25 tahun bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Pria berusia 17 tahun diizinkan mendaftar untuk wajib militer secara sukarela karena program ini baru wajib setelah 18 tahun. Jika mengikuti wamil hingga usia 30 tahun, maka masa pengabdian adalah sembilan bulan. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki ijazah SMA, peserta harus mengabdi selama dua tahun. Sementara itu, wajib militer bagi perempuan bersifat sukarela.

National Service di Singapura wajib bagi seluruh pria. Mereka harus mendaftar ketika berusia 16,5 tahun, namun baru akan mengikuti wamil saat berusia 18 tahun. Program national service ini memiliki jangka waktu 22 hingga 24 bulan di seluruh matra tentara atau kepolisian.

Negeri Seribu Pagoda ini mewajibkan warga berumur 21 hingga 27 tahun ikut pelatihan militer, termasuk transgender. Data Univesitas Hong Kong, 1 dari 165 pria di Thailand menjadi transgender. Mereka bisa bebas wamil, karena ada dua yang diterapkan yakni sukarela dan Draft Day. Peserta wajib militer dapat ambil satu kartu, jika kartu hitam artinya bebas, jika kartu merah harus mengabdi dua tahun.

Pria berusia 19 tahun hingga 35 tahun akan mendapat surat panggilan untuk masuk militer di Korea Selatan. Semua tanpa terkecuali! Termasuk anggota boyband dan aktor-aktor Korea. Mereka boleh menunda wamil yang berdurasi sekitar 21 bulan itu, dengan alasan belajar, atau ada anggota yang masih wamil. Namun, bila menolak, jeruji besi sudah siap menunggu.

Baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti wajib militer di negara yang dipimpin Kom Jong Un ini. Bahkan laki-laki harus mengikuti wajib militer hingga 10 tahun, sementara perempuan harus menjalani program ini selama tujuh tahun. Korea Utara adalah negara dengan wajib militer terlama di dunia.

Wajib militer di Turki dikenal dengan sebutan 'askerlik'. Semua warga yang memiliki KTP Turki, maupun diaspora yang memegang paspor Turki, wajib mengikuti program wamil. Sejak 2018, parlemen Turki beri kelonggaran, wamil bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari, alih-alih 12 bulan bila mereka lulusan universitas dan membayar sejumlah uang kepada pemerintah sebagai gantinya.

Tak seperti negara lainnya yang menerapkan wamil, perempuan di Israel diizinkan menduduki semua posisi termasuk untuk bertempur. Selain itu, umur seseorang saat pertama kali ikut dinas militer, menentukan durasi pelatihan. Jika peserta berusia 18 tahun, maka wajib ikuti wamil hingga 32 bulan, namun bila berusia 28 tahun maka bisa dibebastugaskan. Ed:ts/hp (dari berbagai sumber)