Pasukan ini, antara lain, bertugas mengamankan perbatasan Jalur Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, menghancurkan infrastruktur militer dan teroris, serta melucuti kelompok bersenjata nonnegara. Jika suatu saat terbentuk, Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force, ISF) yang diotorisasi Dewan Keamanan PBB awal minggu ini akan memiliki serangkaian tugas.

Dasar keterlibatan mereka adalah Resolusi PBB 2803. Dasar politiknya sendiri adalah rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump yang dipresentasikan pada akhir September untuk mengakhiri konflik Gaza (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict). Rencana ini dilampirkan sebagai bagian dari resolusi.

Resolusi menetapkan syarat tambahan bagi pasukan stabilisasi: Mereka harus diterima oleh Board of Peace (BoP), sebuah administrasi transisi internasional yang juga masih akan dibentuk, yang bertugas menetapkan kerangka struktural untuk transisi politik serta koordinasi dan pendanaan pembangunan kembali. Mandat BoP terbatas hingga akhir tahun 2027.

Hingga kini belum ada kepastian negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam ISF. Mesir, Turki, dan Azerbaijan telah menyatakan kesiapan, begitu pula satu negara dari Asia Selatan dan satu dari Asia Tenggara: Pakistan dan Indonesia.

Negara-negara mayoritas muslim tanpa terkecuali

Bahwa semua negara yang terlibat adalah negara Islam bukanlah suatu kebetulan, kata Hussain Haqqani, jurnalis dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, dalam sebuah wawancara dengan DW. Meskipun sebagian besar negara Barat, termasuk Uni Eropa, AS, dan Jerman, menganggap Hamas – yang serangannya terhadap Israel pada Oktober 2023 memicu perang di Gaza – sebagai organisasi teroris, banyak warga muslim di seluruh dunia menganggapnya sebagai organisasi yang melawan Israel. 

Dia mennjelaskan: "Itu sebabnya masyarakat Pakistan, Israel, dan pemerintah Pakistan berpendapat bahwa stabilisasi Jalur Gaza tidak bisa hanya dipercayakan pada pasukan Barat," kata Haqqani. "Saya rasa, Presiden Trump juga menyadari hal itu. Karena itu, semua negara yang dimintai untuk mengirim pasukan bagi Pasukan Stabilisasi Gaza berasal dari dunia Muslim. Karena akan lebih menenangkan bagi rakyat Palestina dan penduduk Gaza jika pasukan stabilisasi yang ditempatkan di sana tidak dipersepsikan sebagai pendukung Israel."

Pakistan: Prasyarat untuk keterlibatan

Menurut Haqqani, Pakistan memiliki beberapa prasyarat untuk keterlibatan. Salah satunya adalah bahwa negara muslim lain juga harus berpartisipasi dalam pasukan stabilisasi. Dia menambahkan: "Kedua,, Pakistan ingin sinyal yang jelas bahwa stabilisasi Jalur Gaza adalah langkah menuju pengakuan negara Palestina sebagai solusi akhir. Ketiga, Pakistan tidak ingin berada dalam situasi di mana pasukannya, misalnya, harus berperang melawan Hamas atau pasukan Israel."

Perkembangan seperti itu sangat berisiko bagi pemerintah Pakistan, kata Katja Mielke, pakar Pakistan dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC): "Di Pakistan ada kekuatan liberal-kiri yang kuat, yang dengan gigih mendukung kepentingan Palestina. Kelompok ini sudah curiga, melihat rencana 20 poin Trump—yang dilampirkan pada resolusi—bahwa keterlibatan dalam ISF bisa merugikan kepentingan Palestina dan membuat Pakistan menjadi kaki tangan negara Israel. Ini jelas merupakan risiko politik domestik bagi pemerintah di Islamabad."

Indonesia: Mengacu pada konstitusi

Seperti Pakistan, bagi Indonesia penting bahwa negara muslim lain juga terlibat dalam ISF. Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dilaporkan mengatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan jika negara Arab memberi lampu hijau. Fokus utamanya adalah negara-negara Teluk Arab, serta Mesir dan Yordania. Persetujuan Israel terhadap rencana ini juga dianggap esensial.

Indonesia terlibat karena warga negaranya bersolidaritas dengan Palestina, kata pakar hukum Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia dalam sebuah wawancara dengan DW. Dari perspektif masyarakat, Israel dianggap menduduki wilayah Palestina. Komitmen Indonesia didasarkan pada pembukaan konstitusinya, kata Juwana. Merujuk pada penjajahan Belanda atas negara tersebut, pembukaan UUD menyatakan "bahwa kolonialisme harus dihapuskan dari dunia."

Indonesia juga telah berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB lainnya dan oleh karena itu memiliki pengalaman yang relevan. "Karena alasan-alasan ini, pemerintah kami siap mengirimkan pasukan."Di Israel, status kedua wilayah otonomi masih diperdebatkan. Israel telah menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, tetapi tetap mengendalikan perbatasannya. Tuduhan bahwa Israel "mengkolonisasi" Gaza dibantah berulang kali.

Menjaga jarak dari Hamas

Kepala yayasan Konrad-Adenauer-Stiftung di Jakarta, Denis Suarsana, menilai tradisi kebijakan luar negeri Indonesia menjadi alasan kuat potensi keterlibatan di Gaza. "Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia melihat dirinya sebagai salah satu negara pemimpin di Global Selatan. Misi perdamaian atau pasukan perdamaian PBB dan keterlibatan di dalamnya secara tradisional dianggap sebagai bagian dari kerjasama Selatan-Selatan, sebagai aksi solidaritas antarnegara di Global Selatan."

Indonesia mendukung solusi dua negara. Suarsana menambahkan: "Meskipun Indonesia hingga kini tidak secara resmi mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum PBB September lalu menegaskan bahwa dalam kerangka solusi dua negara, ia akan mengakui keamanan dan hak eksistensi Israel."

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa meskipun bersolidaritas dengan Palestina, Hamas tidak dianggap sebagai perwakilan sah rakyat Gaza. Persetujuan Otoritas Palestina, yang telah memiliki hubungan diplomatik panjang dengan Indonesia, juga menjadi prasyarat.

Jika syarat-syarat ini dipenuhi, papar Juwana, stabilitas di Gaza kemungkinan dapat terjaga. Hal ini juga karena Indonesia berencana menurunkan sekitar 20.000 pasukan ke ISF."Berdasarkan hal ini, kemungkinan besar kekerasan, termasuk agresi baru antara Israel dan Hamas, dapat dicegah."

Pakistan: Risiko dan peluang

Hal ini juga penting dari perspektif Pakistan, ujar Katja Mieke. "Dengan keterlibatannya, negara ini menghadapi risiko internasional tertentu, misalnya terkait Qatar, yang konon memiliki hubungan cukup baik dengan Hamas." Hal ini bahkan lebih berlaku lagi terkait Iran, yang secara aktif mendukung Hamas. Hal ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik. "Sebaliknya, negara ini semakin dekat dengan negara-negara Barat," lanjut Mieke. "Negara ini berpotensi mendapatkan keuntungan dari hal ini – misalnya, melalui konsesi ekonomi."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid