Semenanjung Korea berpotensi menjadi ancaman terbesar terhadap keamanan regional tahun 2018. Terutama ketegangan yang dipicu oleh nada agresif pemerintahan baru AS dan sikap keras kepala Pyongyang semakin mendekatkan dunia pada perang nuklir. Peta di atas menunjukkan 11 pangkalan militer AS di Jepang dan Korea Selatan yang disiagakan menyusul konflik dengan Korea Utara.

Selama 2017 Amerika Serikat acuh terhadap ekspansi militer Cina di Kepulauan Spratly dan Paracel. Tahun ini Beijing diyakini bakal menggandakan upayanya menguasai jalur dagang yang ditenggarai kaya Sumber Daya Alam tersebut. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia mengkhawatirkan stabilitas kawasan yang kian rentan digoyang konflik regional.

Asia Timur tidak hanya sumber kemakmuran, tetapi juga kental dengan aroma konflik antara Jepang dan Cina. Sejak lama kedua negara berseteru seputar Kepulauan Senkaku atau Daiyou di Laut Cina Timur. Meski Beijing dan Tokyo selama ini menahan diri terhadap konfrontasi bersenjata, perseteruan di Laut Cina Timur bisa berimbas secara politis terhadap Asia Tenggara.

Perang di Marawi membuka mata dunia tentang kemampuan Islamic State menebar teror di Asia Tenggara. Selama 2017 Indonesia sigap mengawasi perbatasan laut di Laut Sulawesi. Tahun ini TNI mengendus ancaman tambahan berupa afiliasi antara kelompok teror dengan perompak untuk menyelundupkan senjata dan membangun jalur logistik buat aksi terorisme.

Perang saudara di Myanmar yang memuncak tahun lalu belum akan mereda dalam waktu dekat. Minimnya komitmen damai pemerintah di Naypyidaw hanya akan semakin menyulut konflik berkepanjangan tersebut. Genosida terhadap minoritas Rohingya juga menjadi sumber perseteruan di ASEAN antara Myanmar dengan Indonesia dan Malaysia.

Tahun 2017 Suriah memasuki era pasca ISIS yang ditandai dengan kemunculan Turki sebagai kekuatan pendudukan. Negeri dua benua itu menempatkan pasukan secara permanen di utara Suriah dan bahkan ikut membangun pemerintahan regional. Meski kehilangan wilayah, pengaruh ISIS menginspirasi aksi teror oleh simpatisannya di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak berkurang.

Di penghujung 2017 perseteruan Iran dan Arab Saudi yang selama ini mengompori perang proxy di Timur Tengah mendekati konfrontasi langsung. Libanon dan Yaman menjadi panggung konflik teranyar kedua negara. Indonesia yang aktif sebagai mediator juga ikut kecipratan konflik, yakni menguatnya ketegangan antara mayoritas Sunni dan minoritas Syiah. (rzn/hp - thediplomat, foreignpolicy, nytimes)

Selama berpuluh tahun warga Brunei menikmati kemakmuran tak berbatas berkat produksi minyak berlimpah. Namun kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya cadangan minyak Brunei bakal pupus dalam dua dekade ke depan. Negeri kesultanan itu pun dilanda resesi sejak tiga tahun terakhir dan terpaksa memangkas berbagai subsidi.

Tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi Brunei merangkak di kisaran 0,6% pada 2016 silam dan bahkan anjlok menjadi minus 2,7% pada 2017. Pondasi ekonomi yang terlalu bergantung pada pemasukan dari sektor migas menjadi petaka ketika harga minyak dunia menukik tajam sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut analis pasar tenaga kerja, warga Brunei cendrung menginginkan pekerjaan di pemerintahan, perusahaan pelat merah atau industri minyak. Tapi justru ketiganya sedang babak belur. Akibatnya angka pengangguran meroket tajam. Kondisi ini memaksa Sultan Hassanal Bolkiah mencari sumber duit baru.

Biasanya Brunei melirik negara-negara Arab untuk mencari investasi. Namun kali ini Sultan Hasanah Bolkiah melirik poros ekonomi baru dan mendapati Cina sebagai juru selamat. Sejak beberapa tahun terakhir Beijing aktif menyuntikkan dana untuk perekonomian Brunei yang tengah lesu.

Ketika Citibank hengkang setelah mengawal investasi asing untuk Brunei selama 41 tahun, Bank of China justru membuka cabang di Bandar Seri Begawan. Kehadiran bank pelat merah itu diharapkan menjadi pintu masuk aliran dana investasi langsung dari Tiongkok. Sejauh ini Cina telah menginevatasikan 4,1 miliar USD di Brunei.

Investasi Cina mencakup berbagai sektor, mulai dari industri pertanian dan makanan, energi dan perikanan. Menurut klaim pemerintah, aliran dana investasi dari Tiongkok akan menciptakan 1.600 lapangan kerja baru dan menopang sekitar 5.000 lapangan kerja di sektor pendukung seperti logistik dan perbankan.

Pertautan itu bukan tak beriak. Sultan Bolkiah banyak membisu ihwal konflik di Laut Cina Selatan. Sikap gamang Brunei dinilai merupakan hasil dari strategi Cina mendekati negara kecil di ASEAN terkait klaim teritorial Beijing. Padahal kawasan laut yang diperebutkan diyakini mengandung cadangan energi dalam jumlah besar, sesuatu yang dibutuhkan Brunei buat menjamin kemakmuran warganya di masa depan

Sejak Xi Jinping memegang jabatan Sekretaris Jendral PKC 2012 silam, Beijing aktif menggunakan 'diplomasi buku cek' terhadap negara-negara ASEAN untuk mengamankan klaimnya di Laut Cina Selatan. Selain Brunei, Cina juga aktif menanam investasi di Malaysia, Laos dan Kamboja. Harapannya dengan meningkatnya kebergantungan ekonomi, ASEAN akan sulit menyatukan suara dalam konflik Laut Cina Selatan.