Perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei, memicu kembali perdebatan di Indonesia mengenai posisi negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang digagas AS untuk meredakan konflik di Timur Tengah.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mulai mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, akademisi, hingga gabungan lembaga swadaya masyarakat. Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Board of Peace disebut memiliki mandat untuk mendorong gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mendukung rehabilitasi dan stabilisasi pascakonflik di Gaza melalui kehadiran pasukan stabilisasi internasional.

Namun setelah serangan terhadap Iran, relevansi forum tersebut mulai dipertanyakan. Terlebih, dua negara yang terlibat dalam serangan itu, AS dan Israel, juga merupakan bagian dari inisiatif tersebut.

Meski demikian, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final terkait posisinya di BoP. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembahasan mengenai forum tersebut untuk sementara ditunda karena perhatian pemerintah kini beralih pada eskalasi konflik Iran.

"Ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono.

Ia menambahkan Indonesia masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

"Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan pihak Iran. Kita tunggu beberapa hari dan beberapa minggu ke depan situasinya,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Hassan Wirajuda, mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi kembali posisi Indonesia dalam BoP.

Menurut Hassan, eskalasi konflik terbaru membuat peluang keberhasilan forum tersebut semakin dipertanyakan.

"Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” kata Hassan, sambil menambahkan "Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar” .

Lalu, mengapa pemerintah Indonesia belum mengambil langkah tegas untuk keluar dari BoP?

"Kalau Indonesia bertahan di BoP, kita tidak punya daya tawar”

Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai sikap hati-hati pemerintah kemungkinan berkaitan dengan kalkulasi geopolitik, khususnya dalam hubungan Indonesia dengan AS.

Menurut Lina, hubungan kedua negara saat ini juga menyangkut berbagai kepentingan diplomasi dan perdagangan yang sedang berjalan.

"Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat,” kata Lina kepada DW.

Lina menambahkan, "Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah,” 

Namun menurutnya, pertimbangan tersebut seharusnya tidak lagi terlalu membatasi langkah Indonesia. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran itu kini justru berada dalam ketidakpastian setelah sejumlah keputusan tersebut dibatalkan oleh Amerika Serikat sendiri.

"Apakah itu masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu sekarang agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.

Ia juga menyoroti minimnya respons resmi Indonesia terhadap serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Padahal, menurut Lina, Indonesia selama ini konsisten menyuarakan penolakan terhadap tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain.

"Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam kasus lain,” tegasnya.

Di sisi lain, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang fokus pada isu Timur Tengah, Hadza Min Fadhli Robby, menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak otomatis memberi pengaruh diplomatik yang signifikan terhadap dinamika konflik di kawasan.

Menurut Hadza, beberapa negara dalam forum tersebut seperti Turki dan Qatar justru memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki hubungan langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.

Turki, misalnya, merupakan anggota NATO yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sekaligus kedekatan politik dengan sejumlah aktor di dunia Muslim. Sementara Qatar selama ini dikenal aktif menjadi mediator dalam berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk dalam perundingan yang melibatkan kelompok Hamas dan pemerintah Israel.

Sebaliknya, Indonesia dinilai belum memiliki pengaruh diplomatik yang cukup kuat untuk memainkan peran mediator yang efektif.

"Kalau kita bertahan di BoP, kita tidak punya daya tawar,” tegas Hadza saat dihubungi DW.

Ia menjelaskan bahwa peran mediator dalam konflik internasional biasanya hanya efektif jika negara tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat dengan semua pihak yang bertikai. Tanpa posisi tawar tersebut, upaya mediasi akan sulit diterima.

Dalam konteks konflik Timur Tengah, Hadza menilai posisi Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sementara kedekatan politik maupun keamanan dengan negara-negara utama dalam konflik juga relatif terbatas.

"Untuk menjadi mediator, kita harus punya posisi yang membuat semua pihak menghormati kita. Baik itu Iran, Israel, maupun Amerika Serikat,” ucapnya.

Hadza juga mengingatkan bahwa peluang mediasi biasanya baru terbuka ketika pihak-pihak yang bertikai mulai menyadari bahwa konflik militer tidak lagi dapat dimenangkan secara cepat.

"Ketika masing-masing pihak masih yakin bisa memenangkan perang, ruang untuk dialog biasanya belum terbuka,” katanya.

Menurutnya, tanpa posisi tawar yang kuat, Indonesia justru berisiko terjebak dalam forum yang arah dan pengaruhnya lebih banyak ditentukan oleh negara-negara besar, sehingga berpotensi terseret dalam dinamika konflik yang tak bisa dikendalikan, meski Indonesia tetap berada di dalam BoP.

"Kalau kita bertahan di BoP, kita seperti terjebak di dalam sumur. Kalau kita sudah terlanjur masuk terlalu jauh, risikonya kita ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang sebenarnya tidak kita tentukan sendiri,” ujarnya. 

Apa rencana diplomatik paling strategis bagi Indonesia?

Kedua pakar hubungan internasional sepakat menilai bahwa Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan "exit plan”  yang strategis dan taktis dari Board of Peace di tengah eskalasi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.

Lina Alexandra mengatakan serangan AS dan Israel terhadap Iran memperkuat keraguan terhadap efektivitas forum tersebut. Menurutnya, sejak awal BoP tidak memiliki roadmap yang jelas untuk menyelesaikan konflik di Gaza.

"Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tidak ada kepastian bahwa Board of Peace ini sungguh-sungguh digunakan untuk menciptakan perdamaian,” tutur Lina.

Ia juga mempertanyakan kredibilitas pihak-pihak yang menggagas inisiatif tersebut.

"Bagaimana kita bisa percaya kepada Trump dan Netanyahu, dan duduk bersama Netanyahu yang jelas-jelas pelanggar HAM?” lanjutnya.

Karena itu, Lina menilai Indonesia perlu mempertimbangkan langkah keluar sebelum terlambat.

"Lebih baik kita keluar daripada terlambat keluar,” tegas Lina.

Pandangan serupa disampaikan Hadza Min Fadhli Robby. Menurutnya, Indonesia sebaiknya kembali mengandalkan jalur diplomasi multilateral yang lebih sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, seperti melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membangun koalisi bersama negara-negara yang memiliki kepentingan serupa.

"Indonesia masih bisa memperjuangkan isu Palestina melalui forum PBB dengan mengajak negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama, seperti Malaysia. Forum multilateral seperti ini penting untuk melawan arogansi hegemoni Amerika dalam politik global,” jelasnya.

Hadza juga mencontohkan sikap tegas Spanyol yang menolak memfasilitasi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran dengan tidak memberikan akses pangkalan militernya.

"Negara seperti Spanyol berani mengatakan bahwa mereka tidak mau memfasilitasi serangan Amerika terhadap Iran,” kata Hadza.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat sekalipun tetap dapat mengambil posisi politik yang tegas.

Dengan memperkuat aliansi dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, Indonesia dinilai akan mampu meningkatkan daya tawarnya dan dapat memainkan peran dalam upaya perdamaian di Timur Tengah tanpa harus bergantung pada BoP.

"Indonesia harus menguatkan aliansi dengan negara-negara yang senilai, baik di Global South maupun di Uni Eropa,” ujarnya.

Karena itu, Hadza mengakhiri langkah paling strategis bagi Indonesia saat ini adalah menarik diri dari BoP sambil memperkuat diplomasi multilateral.

"Indonesia perlu keluar dari BoP dan memperjuangkan isu ini melalui forum internasional yang lebih luas,” Hadza menutup tegas.

Editor: Prita Kusumaputri dan Yusuf Pamuncak