Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah.

26 Maret 1979, foto diambil setelah Presiden Mesir Anwar Sadat, presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan PM Israel Menachem Begin tandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS. Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan

Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan.

Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina.

Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam kerangka Kuartet Timur Tengah, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana.

2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008.

Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan

Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014.

Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Perancis, membahas konflik Israel -Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut. Penulis: Aasim Saleem (ap/as)

Setiap tahun Indonesia membeli produk minyak yang telah diolah senilai 26 milyar Dollar AS atau sekitar 339 trilyun Rupiah. Bahan bakar minyak menempati urutan teratas dalam daftar impor terbesar Indonesia. Singapura adalah sumber terbesar dengan 54%, disusul Malaysia 16% dan Korea Selatan 15%.

Setelah bahan bakar minyak, pemerintah juga gemar mengimpor minyak mentah dari luar negeri, nilainya mencapai 156 trilyun Rupiah. Sebagian besar minyak bumi didatangkan dari Arab Saudi (32%), Nigeria (26%) dan Azerbaidjan (17%).

Meningkatnya permintaan akan gas Elpiji memaksa pemerintah membuka keran impor. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor gas senilai 54 trilyun Rupiah, antara lain dari Qatar (49%), Uni Emirat Arab (24%) dan Arab Sauid (18%).

Setiap tahun Indonesia mengimpor suku cadang kendaraan senilai 39 trilyun Rupiah dari Jepang (43%) dan Thailand (32%). Produk tersebut terutama ditujukan untuk produksi otomotif dalam negeri, yang menurut Kementerian Perindustrian, kapasitasnya sudah menembus angka 2 juta unit per tahun.

Melonjaknya pertumbuhan industri penyiaran dan telekomunikasi ikut berimbas pada neraca impor Indonesia. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor perlengkapan digital senilai 35 trilyun Rupiah. Kebanyakan alat telekomunikasi dan penyiaran yang dibeli Indonesia berasal dari Cina (62%) dan Vietnam (33%)

Cina dan Vietnam lagi-lagi mendominasi produk impor komputer di Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 62% dan 11%. Tahun 2014 nilai barang yang kita impor mencapai 28 trilyun Rupiah. Negara lain yang ikut menjual produk komputernya ke Indonesia adalah Singapura dan Malaysia.

Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dalam negeri, Indonesia setiap tahun mengimpor gandum senilai lebih dari 26 trilyun Rupiah. Sumber terbesar adalah Australia (54%), Kanada (19%) dan Amerika Serikat (14%)

20 tahun berlalu, semua presiden sebelum Trump menghindari keputusan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat penerapan UU “Jerusalem Embassy Act”. Selama itu, presiden AS memilih menjalankan misi perdamaian, dengan anggapan status Yerusalem harus disepakati lewat negosiasi bersama Palestina-Israel. Trump dinilai secara sengaja mengacaukan proses perdamaian yang telah diupayakan AS.

Bagi warga Palestina, pengumuman Trump seolah merampas harapan dan mimpi mereka untuk mendaulat wilayah Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan Palestina. Meski upaya untuk menempuh jalur kekerasan bukan pilihan, tapi tak sedikit warga Palestina yang akan menganggap upaya diplomatik yang diupayakan AS selama ini tak membawa perubahan berarti untuk mewujudkan Palestina Merdeka.

Sejak mengusai Yerusalem Timur pasca perang 6 hari tahun 1967, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibukota yang “abadi dan tidak terbagi”. Israel berupaya agar kedaulatannya atas Yerusalem mendapat pengakuan dunia internasional. Keputusan Trump dapat mempengaruhi sebagian besar politisi dan warga Israel yang menilai negosiasi dengan Palestina tidak membawa hasil yang signifikan.

Langkah Trump dinilai mengguncang kestabilan wilayah yang selama ini sudah sensitif atas segala jenis gejolak perubahan status. Arab Saudi - sekutu penting AS di Timur Tengah - menyebutkan kebijakan Trump mengacaukan upaya Riyadh meneruskan jalan perdamaian. Negara Arab yang berbatasan dengan Israel – Mesir, Yordania, Libanon dan Suriah – khawatirkan gejolak baru di kawasan mereka.

Sebagian besar negara di Eropa Barat gusar dengan pengakuan AS atas Yerusalem dan tak sedikit yang mengecam Trump. Namun, pertanyaan kuncinya: apakah EU akan berani mengambil sikap tegas yang berseberangan dengan AS? Misalnya menerapkan larangan impor dari wilayah Tepi Barat atau menghentikan kerjasama bisnis dengan perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah yang diduduki Palestina?

Patriarch Theoplhilos III, pemimpin gereja Ortodoks di Yerusalem melayangkan surat kecaman yang menyebutkan kebijakan Presiden AS Trump telah menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Ia menuliskan pada Trump pemindahan kedutaan AS telah menjauhkan upaya perdamaian di Yerusalem dan sebaliknya membuat jurang permusuhan yang semakin dalam di tanah suci, Yerusalem. ts/hp (guardian, washingtonpost)