Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal melindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manusia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Di Tondano, Sinagoge Yahudi ini terletak tidak jauh dari makam pahlawan nasional Sam Ratulangi.Sinagog “Shaar Hasyamayim” berdiri dekat dengan beberapa gereja dan pemukiman orang-orang yang berbeda agama.

Warga yang tinggal di sekitar juga menganut berbagai agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing tanpa masalah.

Pengelana Yahudi, Jacob Saphir, adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda tahun 1859. Di Batavia, ia menulis ada sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu dan beberapa di Semarang. Pada saat Perang Dunia, jumlah Yahudi di Hindia Belanda diperkirakan sekitar 2.000 jiwa. Yahudi Indonesia diasingkan ketika Jepang duduki Indonesia.

Tahun 2009 dibentuk organisasi komunitas Yahudi "The United Indonesian Jewish Community" (UIJC) dan diresmikan pada bulan Oktober tahun 2010. Menurut sumber UIJC saat ini keturunan Yahudi di Indonesia yang diketahui, hampir 2.000-an orang, tersebar hampir merata di seluruh Indonesia, bahkan ada di Sumatera barat, Aceh. Di Sulawesi Utara, populasinya diperkirakan sampai 800-an orang,

Yaakov Baruch, salah satu pengelola sinagoge di Tondano, mengungkapkan bagaimana dia pernah diintimidasi di sebuah mal yang ramai di Jakarta, saat dia sedang berjalan bersama istrinya yang sedang hamil. "Dari beberapa lantai, mereka meneriaki saya 'Crazy Jew'," katanya kepada AFP dan menambahkan, ada sekelompok pria lalu berlari mendatanginya dan meminta dia melepaskan kippahnya.

Yaakov Baruch mulai melakukan pencarian spiritual setelah mengetahui memiliki darah Yahudi dari neneknya saat di bangku SMA, Yaakov mencari informasi hingga Belanda dan Israel. Kakek buyut Yaakov, pegawai angkatan bersenjata pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meski minoritas, khususnya di Tondano, tidak ada perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh pemeluknya.

Karena Yudaisme belum diakui sebagai agama resmi, banyak warga Yahudi di Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai "Kristen Protestan" atau agama lain.

Terlepas dari tantangan itu, orang-orang Yahudi di Indonesia tetap bersikeras, bahwa mereka merupakan bagian integral dari negara ini. "Masyarakat Yahudi Indonesia sudah ada di negara ini jauh sebelum negara ini lahir, jadi kita juga bagian dari negara ini," kata Rabbi Yaakov Baruch.