Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ketiga. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan pemerintah sedang menyiapkan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Ukraina.
Iklan
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Ukraina. "Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan," tulis Kemlu dalam keterangannya, Sabtu (26/02).
Indonesia menegaskan serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia.
"Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi," ujarnya.
Kemlu menegaskan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.
Iklan
Keselamatan WNI di Ukraina adalah prioritas
"Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah," tuturnya.
"Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyiapkan langkah dari perspektif tugas keimigrasian guna mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional. Dalam fungsi Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mempersiapkan diri menghadapi kontingensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto dalam siaran persnya, Jumat (25/02).
Dalam kondisi normal, setiap orang diwajibkan memiliki paspor. Tetapi, dalam situasi kontingensi, bisa saja paspor itu hilang ataupun rusak.
Surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
"Dalam situasi kontingensi, paspor bisa saja rusak, hilang, atau tertinggal karena kedaruratan. Dalam kondisi tersebut, Imigrasi nanti akan mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor," terang Andap.
Andap kemudian menjelaskan bahwa SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang/rusak dalam keadaan kontingensi.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan mulai menggempur Ukraina secara militer 24 Februari 2022. Banyak pemimpin dunia, atlet, dan bintang mengutuk invasi yang dilancarkan Rusia terhadap tetangganya tersebut.
Foto: Kremlin/AFP
Putin bermuka dua
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin 'bermuka dua' setelah dia memerintahkan operasi militer terhadap Ukraina, tak lama setelah dirinya berunding dengan Putin melalui sambungan telepon. "Ya, bermuka dua, ada pilihan yang disengaja dan sadar untuk meluncurkan perang ketika kita masih bisa merundingkan perdamaian," kata Macron.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Runtuhkan keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. "Kami tidak akan membiarkan Presiden Putin meruntuhkan arsitektur keamanan Eropa," ujar von der Leyen. Ia menegaskan, UE akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. "Kami akan membekukan aset Rusia di Uni Eropa dan menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa."
Foto: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance
Kesalahan besar
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, serangan Rusia benar-benar tanpa pembenaran dan menyebutnya perang Putin. "Akan menjadi jelas bahwa Putin telah membuat kesalahan besar dengan melancarkan perang ini," kata Scholz. Ia juga menambahkan, Rusia akan membayar "harga yang pahit" karena menyerang tetangganya tersebut.
Foto: Clemens Bilan/Getty Images
Dukungan buat Ukraina dari Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lewat cuitannya di Twitter mengatakan, Inggris akan meningkatkan dukungannya ke Ukraina. Dia menegaskan, Inggris tidak bisa dan tidak boleh berpaling untuk membantu Ukraina. "Saya tidak percaya diktator Rusia akan menaklukkan Ukraina dan keyakinan mereka yang penuh semangat bahwa negara mereka harus merdeka," kata Johnson.
Foto: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan serangkaian sanksi baru, yang menargetkan bank dan industri Rusia. "Kami sengaja merancang sanksi ini untuk memaksimalkan dampak pada Rusia dan meminimalkan dampak pada sekutu kami. Kami tidak bertindak sendiri. Kami telah membangun koalisi yang mewakili setengah dari ekonomi dunia," tutur Biden.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Iran salahkan NATO
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian melalui cuitannya di Twitter, menyalahkan "provokasi NATO" atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Meski demikian, ia menekankan perang bukanlah sebuah solusi dan menulis "penting untuk membuat gencatan senjata dan menemukan solusi politik yang demokratis."
Foto: Fadel Itani/NurPhoto/picture alliance
Indonesia desak "setop perang"
Presiden RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan lengkap terhadap operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun, di tengah kondisi yang sedang memanas, pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, melalui cuitannya via twitter Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Foto: Presidential Secretariat Press Bureau
Absen di GP Rusia
Juara dunia Formula 1 asal Jerman, Sebastian Vettel mengatakan, dirinya tidak akan berpartisipasi dalam putaran Grand Prix Rusia pada bulan September mendatang jika invasi terus berlanjut dalam keadaan seperti saat ini. "Saya kasihan kepada orang-orang, orang-orang tidak bersalah yang kehilangan nyawanya, yang terbunuh gara-gara alasan bodoh dan kepemimpinan yang sangat, sangat aneh dan gila."
Foto: Jerry Andre/Laci Perenyi/picture alliance
Dibutakan kekuasaan
Penyanyi dan rapper perempuan asal AS Cardi B turut menentang serangan yang dilancarkan Rusia. Lewat cuitannya ia berharap agar para pemimpin dunia yang berkonflik tidak dibutakan kekuasaan dan benar-benar memikirkan nasib warganya yang menjadi korban krisis tersebut. "Perang, sanksi, invasi harus menjadi hal terakhir yang harus dikhawatirkan para pemimpin ini," kata Cardi B. (Ed: rap/as)
Foto: Kevin Winter/Getty Images
9 foto1 | 9
SPLP ini aturannya tertuang dalam UU No 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan.
"Imigrasi Kemenkumham bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengamanan blangko paspor di dalam dan luar Indonesia," kata Andap.
"Pada perwakilan Indonesia di luar negeri yang tidak terdapat Atase atau Konsul Imigrasi, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk," paparnya. (Ed: yp/ts)