Aksi unjuk rasa yang antara lain digalang oleh Front Pembela Islam itu berlangsung di depan kedutaan besar Myanmar. Perwakilan pengunjuk rasa sempat menemui Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Kyaw Soe Thien dan menyampaikan tuntutan mereka atas kondisi yang dialami Muslim Rohingya. Duta Besar Myanmar tidak berada di tempat karena menemani Menlu, Retno Marsudi saat berkunjung ke Naypyidaw.

Dengan memegang spanduk "Save Muslim Rohingya", kelompok Muslim Indonesia ingin memperlihatkan bahwa kelompok minoritas Rohingnya tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa yang mereka hadapi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi berhasil menekan Mynamar untuk mengizinkan Aliansi Kemanusian Indonesia untuk Myanmar agar memberi bantuan kesehatan, makanan dan pendidikan bagi pengungsi.

Peran pemerintah Indonesia disorot tajam karena dianggap menjalankan diplomasi yang lunak terhadap pemerintah yang dipimpin secara de facto oleh Aung San Suu Kyi tersebut. Mereka menyuarakan tiga hal yakni agar Duta Besar Myanmar dipulangkan, bendera Myanmar diturunkan, dan agar segala bentuk kekerasan dihentikan di Rakhine.

Salah satu demonstran sambil merurai air mata mencurahkan kesedihannya atas derita yang dialami kelompok minoritas Rohingya pasca bentrokan yang terjadi di Rakhine. Para demonstran meminta agar umat Buddha di Myanmar dapat menghormati umat Muslim Rohingya, sebagaimana dilakukan umat Muslim di Indonesia terhadap umat minoritas.

Polisi memblokade arus demonstrasi yang ingin mendekati kedutaan besar Myanmar. Selain blokade manusia, polisi juga menutup akses dengan membuat pembatas kawat duri dan kendaraan berat. Penjagaan ketat dilakukan menyusul terjadinya pelemparan bom molotov ke kedutaan Myanamar pada akhir pekan lalu.

Aksi unjuk rasa di Jakarta juga dilakukan mahasiwa Muhammadiyah yang menyambangi kantor Kemlu sambil membawa poster tuntutan. Di Makassar, aksi umat Muslim sempat berlangsung tidak tertib karena massa melempari kelenteng Xian Ma dengan batu. Sementara itu, kepolisian menolak memberi izin aksi demonstrasi di candi Borobudur dan rencananya akan dialihkan ke mesjid di dekat situs bersejarah itu.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan saat menuju kedutaan Myanmar, akibatnya jalur utama di Jakarta Pusat seperti jalan Imam Bonjol menuju Bundaran Hotel Indonesia sempat ditutup. Sebelum membubarkan diri, massa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kericuhan dapat segera dihindari, massa pun bubar dengan tenang.

Sering disebut sebagai minoritas paling teraniaya di dunia, eksistensi Rohingya di Myanmar ibarat bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak diakui sebagai warga negara, tidak punya hak sipil dan terjajah di tanah sendiri. Hingga kini ratusan ribu kaum Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Konflik antara etnis di Myanmar adalah warisan era kolonialisme. Sejak Inggris menduduki kawasan Arakan alias Rakhine 1825, ratusan ribu kaum muslim Bangali diangkut ke Rakhine untuk bekerja. Inggris juga membangun sistem Zamindari yang mengizinkan tuan tanah asal Bangladesh menduduki lahan-lahan milik masyarakat pribumi.

Membanjirnya buruh migran asal Chittagong mendorong pertumbuhan perekonomian kolonial di Rakhine. Namun masyarakat pribumi kian tersisih. Sejahrawan mencatat, saat itu mayoritas Buddha di Rakhine meyakini lahan dan lapangan kerja buat mereka dirampas oleh "kaum pendatang ilegal."

Pada dekade 1940an, sebagian warga muslim Rohingya mendeklarasikan kesetiaan pada Pakistan yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah. Mereka bahkan mengundang Islamabad untuk menduduki Rakhine. Ketika ditolak, kelompok tersebut melancarkan gerakan jihad yang bertujuan membentuk negara Islam di utara Rakhine.

Ketegangan etnis di Rakhine meruncing setelah Inggris mempersenjatai kelompok muslim Rohingya untuk melawan pasukan Jepang selama Perang Dunia II. Celakanya pasukan yang diberi nama Chittagonian V Force itu lebih banyak meneror warga pribumi beragama Buddha yang cendrung mendukung Jepang. Puncaknya terjadi pada 1942 ketika warga Buddha terlibat saling bantai dengan gerilayawan Rohingya.

Setelah kemerdekaan, Myanmar tahun 1948 menetapkan Undang-Undang kewarganegaraan yang tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui negara. Buntutnya etnis minoritas itu tidak mendapat kewarganegaraan dan semakin rentan terhadap diskriminasi.

Situasi di negara bagian Rakhine kian runyam menyusul Perang Kemerdekaan Bangladesh 1971 yang mendorong eksodus pengungsi ke Myanmar. Tahun 1975 Duta Besar Bangaldesh di Myanmar, Khwaja Mohammed Kaiser, mengakui ada sekitar 500.000 pengungsi Bangladesh yang melarikan diri ke Rakhine.

Negosiasi pemulangan pengungsi Bangladesh berlangsung alot antara dua pemerintah. Bangladesh ironisnya menolak mengakui sekitar 200.000 pengungsi yang telah dipulangkan oleh Myanmar. Setelah melewati perundingan panjang, Myanmar setuju menampung para pengungsi tersebut. Proses pemulangan pengungsi pada dekade 1990an yang berada di bawah pengawasan PBB itu berlangsung brutal.

Proses rekonsiliasi antara etnis Rohingya dan mayoritas Buddha di Rakhine berakhir pahit menyusul kerusuhan 2012. Dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Rakhine oleh tiga pria muslim, mayoritas Buddha menyisir kawasan muslim dan membantai 200 penduduk Rohingya. Lebih dari 100.000 ribu terpaksa mengungsi dan kebencian terhadap etnis Rohingya semakin membara di Myanmar.

Jurang antara mayoritas di Myanmar dengan minoritas muslim melebar seiring perang kemerdekaan yang dilancarkan kaum radikal Islam. Berbagai kelompok, antara lain Rohingya Solidarity Organisation (RSO), mengimpikan negara Islam tanpa kaum Buddha Myanmar. November 2016 silam sekitar 69 gerilayawan separatis Rohingya dan 17 aparat keamanan Myanmar tewas dalam aksi baku tembak di utara Rakhine

Satu keluarga Rohingya menangis di perbatasan Bangladesh, Ghumdhum. Mereka terpaksa meninggalkan seluruh harta milik mereka untuk menyelamatkan diri dari bentrokan yang terjadi di Rakhine. Selama sepekan terakhir, pasca bentrokan di Rakhine, Lembaga Migrasi Internasional (IOM) mencatat sekitar 18.000 warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga mereka, Bangladesh.

Lembaga Migrasi Internasional (IOM) juga menyebutkan ribuan warga sipil dari kelompok minoritas Muslim asal Myanmar terkatung-katung di "daerah tanpa tuan", kawasan di antara perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menginstruksikan agar pengungsi tidak diizinkan memasuki Bangladesh.

Tiga anak kecil ini berusaha meninggalkan "kawasan tanpa tuan" dan melewati air agar semakin mendekat ke perbatasan Bangladesh, pasca tembakan senjata terdengar kembali di udara. Sekjen PBB, Antonio Guterres mendesak pemerintah Bangladesh untuk menolong warga sipil yang melarikan diri. Ia menegaskan "sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan anak-anak, sebagian dari mereka bahkan terluka".

Seorang remaja Rohingya melompati pagar kawat yang menjadi pembatas wilayah Myanmar dan Bangladesh. Sekitar 1,1 juta Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar, namun ditolak kewarganegaraannya dan menghadapi pembatasan perjalanan yang berat. Banyak umat Buddha di Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Petugas penjaga perbatasan bersiaga untuk mencegah penggungsi Rohingya memasuki wilayah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menolak gelombang pengungsi Rohingya yang baru dengan alasan telah menampung lebih dari 400.000 warga Rohingya sejak konflik terjadi pada tahun 1990-an.

Pemerintah Bangladesh menginstruksikan tentara perbatasan untuk mencegah ribuan warga sipil kelompok minoritas Muslim Rohingya memasuki Bangladesh dengan segala cara. Kepada AFP, seorang anak perempuan bernama Marium bercerita bahwa ia terpisah dari orangtuanya saat petugas mengusir mereka.

Akibat dihalau di perbatasan Bangladesh, ribuan warga Rohignya pun terdampar dan bersembunyi di perbukitan maupun di dalam hutan. Mereka tak mungkin kembali ke desa, sebab kantor pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan militer akan meluncurkan 'operasi pembersihan' sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya pada Jumat (25/08).

Ibu ini menangis putus asa sambil menggendong bayinya, ketika tentara perbatasan menghalaunya memasuki Bangladesh di Cox Bazar. Beredar informasi bahwa tentara Myanmar melakukan serangan balasan akibat aksi militan Rohingya di Rakhine. Salah satu saksi mata kepada Al Jazeera mengaku tentara membunuh "siapapun yang bergerak", baik perempuan, anak-anak, bahkan bayi. Ed: ts/yp (afp, reuters)

Setiap tahun, ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan pencari suaka asal Bangladesh berlayar menuju Malaysia dan Indonesia dengan kapal-kapal dari sindikat perdagangan manusia. Dalam tiga bulan pertama 2015, PBB memperkirakan ada 25.000 pengungsi yang berangkat, kebanyakan dari kamp-kamp gelap di Thailand.

Para pedagang manusia membawa pengungsi dengan kapal lalu meninggalkan mereka di laut, sering tanpa makanan dan minuman. Kelompok ini terdampar 10 Mei 2015 di daerah pesisir Aceh Utara, lalu diselamatkan otoritas Indonesia dan ditampung di sebuah stadion. Kebanyakan dalam kondisi lemah dan kelelahan.

Sekitar 600 pengungsi tiba di Aceh Utara dengan empat kapal. Pada saat yang sama, lebih 1000 pengungsi ditahan polisi Malaysia dekat Pulau Langkawi. Diantara pengungsi yang berhasil diselamatkan, banyak anak-anak dan perempuan.

Myanmar menganggap warga Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan menolak memberi mereka status warga negara, sekalipun mereka telah tinggal puluhan tahun di negara itu. Banyak warga Rohingya melihat pengungsian sebagai satu-satunya jalan untuk mendapat suaka politik di tempat lain. Tujuan akhir mereka adalah Australia.

Para pengungsi Rohingya harus membayar sampai 200 dolar AS untuk sampai ke Malaysia kepada pedagang manusia. Mereka lalu dibawa dengan kapal yang penuh sesak, sering tanpa makanan dan minuman. Mereka biasanya dibawa lebih dulu ke kamp-kamp penampungan gelap di Thailand dan diperlakukan seperti budak.

Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kawasan transit pengungsi, dipicu oleh konflik dan penindasan di beberapa tempat. Di kawasan Asia Pasifik diperkirakan ada sekitar 11,7 juta pengungsi yang jadi korban sindikat perdagangan manusia, terutama di kawasan Mekong Besar, Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga negara dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh melarikan diri dari negara setiap tahunnya, dalam keadaan putus asa ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

Sekitar 10 persen orang tanpa kewarganegaraan di dunia tinggal di Myanmar dan Rohingya. 1,1 juta jiwa imigran ilegal kini berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan kewarganegaraan Muslim Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali. Rohingya keberatan.

2014, PBB menyambut reformasi politik dan ekonomi di Myanmar namun menyatakan "keprihatinan serius" atas penderitaan masyarakat Rohingya dan menuntut "kewarganegaraan penuh untuk minoritas Rohingya" dan mendesak agar mereka punya akses yang sama terhadap semua layanan negara. Myanmar, sejauh ini masih menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB, Koffi Annan mencatat hambatan terbesar untuk perdamaian di Rakhine adalah masalah kewarganegaraan. Komisi itu meminta pemerintah Myanmar untuk "menetapkan strategi dan garis waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan." Selain itu, pihak berwenang harus mengklarifikasi status orang-orang yang kewarganegaraannya belum diterima.

Pada tahun 2012, bentrokan antara kaum nasionalis Rohingya dan Buddhis menyebabkan puluhan orang tewas, memaksa puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sekitar 200.000 orang - kebanyakan Rohingya - telah tinggal di kamp-kamp di Rakhine sejak bentrokan tahun 2012.

Oktober 2016, militan Rohingya menyerang beberapa pos pemeriksaan keamanan dan membunuh sejumlah petugas polisi. Pasukan keamanan Myanmar kemudian meluncurkan operasi kontra-terorisme melawan gerilyawan. Kelompok HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuding operasi ini melibatkan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, pembakaran rumah dan pengungsian penduduk setempat.

25 Agustus 2017, kekerasan pecah di Rakhine ketika sekitar 100 gerilyawan Muslim bersenjata menyerang petugas keamanan di perbatasan dengan Bangladesh. Pasukan keamanan Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya saling tuduh. Desa-desa dibakar dan terjadi pembunuhan massal. Hampir 400 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah gerilyawan.

150.000-an orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, kebanyakan dalam kondisi kumuh. Namun semakin banyak pengungsi baru tiba. Banyak pengungsi terdampar di sungai Naf sepanjang perbatasan. Pihak berwenang Bangladesh mencegat, menahan dan memaksa warga sipil Rohingya kembali ke Myanmar meskipun pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan Myanmar dan milisi Rohingya.

International Crisis Group (ICG): Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar Oktober 2016 memiliki hubungan dengan Harakah al-Yakin (HaY), yang bertalian dengan Arab Saudi dan Pakistan. ICG mengatakan milisi Pakistan dan Afghanistan melatih penduduk desa Rakhine selama dua tahun sebelum serangan Oktober 2016. Kelompok ISIS menyerukan jihad melawan pihak berwenang dan mayoritas umat Buddha

Suu Kyi menghadapi dilema. Sebagai ikon hak asasi manusia - adalah tugasnya untuk meningkatkan suaranya untuk mendukung Rohingya dan mencela tindakan pemerintah dan mayoritas umat Buddha. Tapi Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, tidak ingin kehilangan dukungan dari mayoritas umat Buddha karena menaikkan suaranya untuk mendukung Rohingya.

Indonesia dan Bangladesh telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.Beberapa demonstrasi telah dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap dugaan "genosida Rohingya" di Myanmar. Selama beberapa tahun terakhir, perlakuan terhadap Rohingya juga menjadi isu utama di dunia Islam.

Sejarawan Boris Barth menyebutkan: istilah "genosida" harus digunakan dengan hati-hati: "Saya hanya akan menggunakannya jika jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk melenyapkan sekelompok orang, atau bagian darinya."

Persepsi umum tentang konflik Rohingya di Myanmar adalah bahwa ini adalah masalah agama. Namun beberapa analis mengatakan bahwa krisis tersebut lebih didorong secara politis dan ekonomi. Siegfried O. Wolf, seorang direktur penelitian di Forum Demokrasi Asia Selatan (SADF) mengatakan ada aspek ekonomi dan politik untuk masalah ini juga. (Ed:Shamil Sham/ap/vlz)