Inggris dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Awal Brexit
14 November 2018
Tim negosiator Uni Eropa dan Inggris akhirnya mencapai kesepakatan awal tentang perjanjian Brexit. Tapi PM Inggris Theresa May harus berjuang meyakinkan parlemennya sendiri.
Iklan
Para perunding Uni Eropa dan Inggris telah menyelesaikan rancangan naskah perjanjian keluarnya Inggris dari persemakmuran itu. Hal itu disampaikan upertama kali oleh kantor Perdana Menteri Inggris Theresa May, Selasa (13/11).
May telah memanggil sidang Kabinet untuk Rabu sore (14/11), didahului serangkaian pertemuan satu-satu dengan para menteri Kabinet, untuk membahas syarat-syarat dalam rancangan kesepakatan itu.
Menurut stasiun siaran publik Irlandia, RTE, teks itu memuat penyelesaian soal perbatasan Irlandia, yang lama jadi sengketa utama antara Inggris dan uni Eropa.
Namun, ketua tim perunding Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier mengatakan, kesepakatan itu "masih belum final," dan para duta dari 27 negara anggota Uni Eropa,asih harus membahasnya.
PM Inggris Theresa May sendiri mungkin akan menghadapi penentangan keras dari beberapa anggota kabinetnya, terutama yang didukung oleh para pendukung Brexit. Beberapa anggota kabinet sudah mengancam akan mundur, jika rancangan perjanjian itu tidak sesuai dengan bayangan mereka.
More UK-based firms prepare for hard Brexit
01:11
Para promotor Brexit menentang
Para pendorong dan promotor Brexit di parlemen Inggris sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan kepada Theresa May, bahwa mereka tidak akan menerima kondisi "apapun yang disepakati antara Theresa May dan Brussels". Mereka menyatakan menolak jika Inggris menjadi "negara boneka Uni Eropa."
"(Kesepakatan) Ini gagal memenuhi mandat yang diberikan oleh warga pada (referendum Uni Eropa) bulan Juni 2016."
Partai konservatif DUP Irlandia, yang mendukung pemerintahan minoritas May, mengatakan akan menunggu dan melihat draft rancangan itu lebih dulu, sebelum memutuskan bagaimana mereka akan bersikap.
Sedangkan pimpinan Partai buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn mengatakan: "Kami akan melihat lebih dulu rincian yang telah disepakati... Tetapi dari apa yang kami ketahui tentang berantakannya negosiasi ini, tidak mungkin akan menghasilkan kesepakatan yang bagus untuk negeri ini."
Anggota parlemen pendukung Brexit, Jacob Rees-Mogg mengatakan: "Saya berharap kabinet akan memblokirnya, dan jika tidak, saya berharap parlemen akan memblokirnya. Pendapat saya, dari apa yang kami tahu tentang kesepakatan ini, (hasilnya) sangat tidak memuaskan."
Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit
Negosiasi Brexit dimulai 19 Juni 2017. Pembicaraan akan berlangsung sampai tahun depan dan Inggris dijadwalkan resmi keluar dari Uni Eropa Maret 2019. Apa saja isu-isu kunci yang akan dibahas Inggris dan Uni Eropa?
Foto: Reuters/C. Kilcoyne
Akses pasar Uni Eropa (UE)
Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.
Foto: Picture alliance/empics/A. Matthews
Hak-hak warga
Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.
Foto: Getty Images/AFP/C. Ratcliffe
Imigrasi
Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.
Foto: picture alliance/PA Wire /S. Parsons
Keamanan
Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.
Foto: picture-alliance/dpa/o. Hoslet
Hukum Eropa
Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.
Foto: Reuters/F. Lenoir
Perbatasan Irlandia
Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)