Inggris hingga Australia Mengakui Negara Palestina
22 September 2025
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pada hari Minggu (21/09) bahwa Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Ini merupakan perubahan besar dari kebijakan lama Inggris, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengakuan hanya bisa diberikan sebagai bagian dari proses perdamaian.
Pada bulan Juli lalu, Starmer sempat memberi ultimatum kepada Israel: Inggris akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB jika Israel tidak mengambil langkah nyata untuk mengakhiri situasi buruk di Gaza.
Dengan keputusan ini, Inggris bergabung dengan lebih dari 140 negara anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina.
Australia dan Kanada juga umumkan pengakuan terhadap Palestina
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa negaranya secara resmi mengakui "Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat."
Menurutnya, keputusan ini, bersama dengan Kanada dan Inggris, merupakan bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk mendorong solusi dua negara.
"Pengakuan hari ini mencerminkan komitmen lama Australia terhadap solusi dua negara, yang selalu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan yang abadi bagi rakyat Israel dan Palestina," tambahnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, juga mengumumkan pada hari Minggu (21/09) bahwa Kanada mengakui negara Palestina.
Dalam unggahannya di X, Carney menulis bahwa Kanada "menawarkan kemitraan untuk membangun masa depan damai bagi negara Palestina dan Israel."
Portugal: Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian
Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, mengatakan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya cara yang masuk akal untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Pernyataan ini disampaikan setelah Portugal menjadi negara Barat terbaru yang mengakui Palestina, menyusul Inggris, Kanada, dan Australia.
"Portugal mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan... gencatan senjata sangat mendesak," ujarnya, sambil menegaskan bahwa Hamas "tidak boleh memiliki kendali di Gaza maupun di luar wilayah itu."
Rangel juga menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina, "tidak menghapus bencana kemanusiaan di Gaza." Ia mengecam perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Portugal yang konsisten, serta menyerukan agar Hamas membebaskan semua sandera.
Pernyataan ini disampaikan di kantor misi tetap Portugal untuk PBB di New York.
Netanyahu: Negara Palestina tidak akan terbentuk
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan kepada para pemimpin Barat bahwa pembentukan negara Palestina tidak akan terjadi. Pernyataan ini muncul setelah Inggris, Kanada, dan Australia mengakui negara Palestina.
"Saya punya pesan jelas untuk para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober: Kalian memberi hadiah besar kepada terorisme," katanya. "Dan saya punya pesan lain: Itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan."
Netanyahu juga menyampaikan janji serupa saat mengunjungi permukiman Maale Adumim di Tepi Barat yang diduduki bulan ini. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya akan terus memperluas permukiman Yahudi di wilayah tersebut, yang telah diduduki Israel sejak 1967.
"Selama bertahun-tahun, saya telah mencegah terbentuknya negara teror ini meski mendapat tekanan besar dari dalam negeri maupun internasional," ujarnya, sambil menyebut jumlah permukiman telah meningkat dua kali lipat. "Kami akan terus melanjutkan jalan ini," tambahnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Hani Anggraini