Inggris menjadi anggota ke-12 Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, atau CPTPP, pada hari Minggu (15/12).

Tahun lalu, pemerintah Inggris periode sebelumnya menandatangani perjanjian aksesi, dengan sebagian besar anggota blok tersebut telah meratifikasi masuknya Inggris.

Para pejabat Inggris berharap keanggotaan ini dapat meningkatkan ekonomi negaranya sebanyak $2,5 miliar per tahun.

Negara tersebut mencoba untuk mencapai kesepakatan perdagangan baru di luar negeri setelah meninggalkan Uni Eropa setelah referendum Brexit tahun 2016.

Hingga kini, perdagangan Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) masih menyumbang lebih dari 40% ekspor Inggris dan lebih dari 50% impor.

Apa itu CPTPP?

Sebelum Inggris bergabung, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik ini punya 11 anggota, yakni Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

CPTPP dibentuk dari sisa-sisa blok Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang sebelumnya direncanakan. Kemitraan TPP seharusnya juga mencakup AS, tapi Washington menarik diri segera setelah pemilihan Donald Trump tahun 2016.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

CPTPP mempertahankan sebagian besar ketentuan kesepakatan itu, dan menurunkan hambatan perdagangan sejumlah barang di antara negara-negara anggota.

Namun, pakta tersebut menawarkan perdagangan bebas yang jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan dengan negara-negara anggota UE.

Blok tersebut dipandang sebagai semacam penyeimbang ekonomi bagi Cina di kawasan Pasifik. Cina saat ini juga adalah salah satu dari beberapa pelamar yang ingin bergabung. Secara gabungan, para anggotanya saat ini menyumbang sekitar 15% dari PDB global dan populasi sekitar setengah miliar.

CPTPP disebut sebagai kesepakatan terbesar sejak Brexit

CPTPP tidak memiliki pasar tunggal untuk barang atau jasa, sehingga harmonisasi regulasi tidak diperlukan, tidak seperti halnya di Uni Eropa,

Pemerintah Inggris sebelumnya yang berhaluan konservatif menandatangani perjanjian dengan Inggris pada bulan Juli 2023. Menteri Perdagangan dan Bisnis saat itu Kemi Badenoch, yang sekarang pemimpin oposisi dengan Partai Buruh yang berkuasa, menyebutnya sebagai "kesepakatan perdagangan terbesar" sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa, atau Brexit.

Inggris telah mengamankan sejumlah kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Australia, Selandia Baru, dan Singapura sejak meninggalkan pasar tunggal UE pada awal 2021. 

Menteri Bisnis Partai Buruh Jonathan Reynolds mengatakan Inggris "diposisikan secara unik untuk memanfaatkan pasar-pasar baru yang menarik, sambil memperkuat hubungan yang sudah ada."

"Berita hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Inggris adalah tempat yang luar biasa untuk berbisnis, dengan ekonomi yang terbuka dan berwawasan ke luar yang mendorong pertumbuhan yang dapat dirasakan masyarakat di komunitas mereka," kata Reynolds.

Ia mengatakan pemerintahnya pada tahun 2025 akan menerbitkan strategi perdagangan yang "akan menerapkan rencana strategis jangka panjang untuk perdagangan internasional yang membantu bisnis dan konsumen dan, pada akhirnya, menumbuhkan ekonomi."

ae/hp (AFP, dpa, Reuters)