Eskalasi dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke target strategis di Iran. Serangan ini menandai perubahan dari ketegangan menjadi konflik terbuka, dengan risiko meluas ke kawasan Timur Tengah.

Iran merespons dengan meningkatkan kesiapan militer dan melancarkan serangan balasan. Ketegangan cepat meluas, terutama di kawasan Teluk yang menjadi jalur vital perdagangan dan energi global.

Situasi semakin genting setelah media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Peristiwa ini memicu ketidakpastian besar terhadap stabilitas politik Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Serangan AS dan Israel ke Iran menuai kritik dari pakar hukum internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai “ancaman serius” terhadap perdamaian global, merujuk pada Piagam PBB yang melarang serangan terhadap negara lain. Di sisi lain, respons Iran juga dipersoalkan, terutama ketika serangan menyasar wilayah sipil atau negara lain.

Mojtaba Khamenei, putra dari Ali Khamenei, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Penunjukan ini dinilai sebagai tanda rezim Iran memilih jalur konfrontatif.

Konflik ini mengguncang pasar energi global. Negara-negara penghasil minyak di kawasan Teluk menghadapi tekanan, sementara dunia mengantisipasi gangguan pasokan dan lonjakan harga energi.

Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Langkah ini memperparah krisis energi global dan meningkatkan tensi militer di kawasan.

Dampak konflik tidak hanya terasa di sektor energi. Gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi berisiko memicu krisis pangan global, terutama di negara-negara berkembang.

Presiden Prabowo Subianto menawarkan Indonesia sebagai mediator konflik AS-Iran. Namun Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi, menegaskan Teheran tidak akan bernegosiasi dengan AS, meski mengapresiasi niat baik Indonesia. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak ada jaminan AS akan mematuhi kesepakatan, sehingga mediasi dinilai bukan solusi dalam situasi saat ini.

Jerman menegaskan tidak akan terlibat langsung dalam perang karena tidak ada mandat dari PBB, Uni Eropa, atau NATO. Di sisi lain, negara-negara Eropa belum memiliki sikap bersama. Sebagian mendukung secara terbatas, sementara lainnya memilih menjaga jarak dan fokus pada dampak konflik.

61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)