Upaya pemerintah Jerman untuk memodernisasi angkatan bersenjata atau Bundeswehr dinilai sejumlah pengamat berisiko terhambat oleh proses pengadaan yang lambat dan birokratis.

Perang di Ukraina serta konflik di Iran menunjukkan bahwa drone yang hanya berharga puluhan ribu euro dapat menjadi senjata yang sangat efektif untuk menghadapi sistem persenjataan yang menelan biaya jutaan euro dalam pengembangan dan produksinya.

Pertahanan udara Ukraina, misalnya, memperlihatkan kemampuannya dalam menghadapi serangan Rusia, meskipun kekuatan udara Ukraina hanya memiliki sebagian kecil jumlah jet tempur dan pesawat pembom dibandingkan yang dimiliki Rusia.

Di saat yang sama, Jerman meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain membentuk "dana khusus” sebesar €100 miliar (sekitar US$114 miliar) setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, pemerintah juga secara agresif menaikkan anggaran pertahanan regulernya. Anggaran tersebut meningkat dari €62,4 miliar pada 2025 menjadi €82,7 miliar pada 2026, dan direncanakan terus bertambah hingga mencapai €152 miliar pada 2029.

Meski demikian, sejumlah pengamat mempertanyakan apakah dana sebesar itu benar-benar dialokasikan secara optimal. Keraguan tersebut semakin menguat setelah proyek pesawat tempur masa depan hasil kerja sama Prancis dan Jerman, FCAS, yang diperkirakan menelan biaya lebih dari €100 miliar, dibatalkan pada bulan Juni.

Analis pertahanan Nico Lange, yang pernah bertugas di Kementerian Pertahanan Jerman, melontarkan kritik tajam terhadap pendekatan yang saat ini ditempuh pemerintah. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada jumlah anggaran, melainkan pada sistem yang mengelolanya.

Dalam wawancara dengan portal berita Web.de, Lange mengatakan, "Ini adalah sistem yang sama tidak berfungsinya seperti sebelumnya. Bedanya, sekarang mereka hanya mengalirkan dana dalam jumlah yang jauh lebih besar ke dalamnya.”

Ia menegaskan bahwa peningkatan belanja pertahanan tidak akan otomatis menghasilkan kemampuan militer yang lebih baik jika tidak disertai reformasi mendasar. "Intinya adalah: jika struktur perencanaan dan pengadaan militer tidak benar-benar diubah, hasilnya juga tidak akan berbeda,” katanya.

Jerman belajar dari pengalaman pengadaan

Sejumlah politisi menilai Jerman saat ini tengah menghadapi proses pembelajaran yang tidak mudah dalam membangun kembali kemampuan militernya. Andreas Schwarz, anggota Komite Pertahanan Bundestag dari Partai Sosial Demokrat (SPD), mengatakan bahwa perang di Ukraina telah "sepenuhnya mengubah cara perang dilancarkan.”

Dalam kunjungannya ke Ukraina pada awal bulan ini, Schwarz mendapati bahwa perdebatan yang sempat mendominasi politik Jerman pada tahun pertama setelah invasi besar-besaran Rusia, seperti soal pengiriman rudal Taurus atau tank Leopard ke Ukraina, kini tidak lagi relevan.

"Ketika saya berada di Ukraina pekan lalu dan mengunjungi Kementerian Pertahanan, tidak ada yang menanyakan kepada saya mengenai rudal jelajah Taurus atau tank Leopard,” katanya kepada DW. "Yang mereka butuhkan adalah dukungan dalam bidang drone, amunisi, modernisasi sektor teknologi informasi, serta kemampuan satelit dan komunikasi.”

Apakah senjata "warisan” masih dibutuhkan?

Namun, pengalaman Ukraina tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem persenjataan berat, yang sering disebut sebagai "sistem warisan”, telah kehilangan relevansinya. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah analis memang berpendapat bahwa era dominasi tank dan artileri mulai berakhir. Akan tetapi, Max Becker, peneliti kebijakan di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman (DGAP), menilai perang di Ukraina justru membuktikan bahwa tank dan sistem artileri masih memainkan peran penting dalam merebut serta mempertahankan wilayah, sekaligus mendukung serangan jarak jauh.

"Yang dibutuhkan adalah kombinasi yang tepat antara sistem warisan, yang masih diperlukan, dan teknologi drone,” kata Becker kepada DW. "Di sinilah letak dilemanya. Di satu sisi, Anda tetap harus berinvestasi pada sistem yang sangat mahal seperti tank tempur, yang membutuhkan waktu lama sejak dipesan hingga dikirim. Namun, di sisi lain, Anda juga harus berinvestasi pada sistem seperti drone dan amunisi berpemandu yang dapat beroperasi dalam waktu lama di area target.”

Becker menambahkan, strategi perang berbasis drone yang dikembangkan militer Ukraina sebagian muncul karena kondisi yang memaksa. Ukraina menghadapi keterbatasan dalam jumlah artileri konvensional dan tank tempur, sehingga harus mencari cara lain untuk mempertahankan kemampuan tempurnya. "Saya pikir skenario yang dipersiapkan Jerman dan NATO sangat berbeda dari perang antara Rusia dan Ukraina karena NATO memiliki peralatan yang sangat berbeda,” ujarnya.

Andreas Schwarz juga menegaskan bahwa Bundeswehr tetap membutuhkan persenjataan konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung angkatan darat. "Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan tank lagi. Sama sekali tidak. Kita akan selalu membutuhkannya,” katanya. "Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih memerlukannya dalam jumlah sebanyak itu? Dan apakah tidak mungkin melengkapinya, atau bahkan mengoptimalkannya, dengan sistem yang lebih kecil dan lebih fleksibel?”

Drone tidak hanya semakin canggih, tetapi juga semakin mudah dan murah untuk dioperasikan. Jika sebelumnya pengendalian drone militer membutuhkan sistem komputer khusus yang mahal, kini beberapa jenis drone dapat dikendalikan hanya melalui aplikasi di telepon pintar.

Schwarz menilai pemerintah Jerman dan industri pertahanannya sebenarnya telah memahami perubahan besar dalam karakter peperangan ini. Namun, menurutnya, mereka masih memerlukan waktu untuk menerapkan berbagai langkah yang dibutuhkan agar dapat beradaptasi dengan realitas baru tersebut.

Masalah pengadaan senjata

Persoalannya terletak pada detail, atau lebih tepatnya, pada birokrasi. Pengadaan alat pertahanan selama ini dikenal lambat dan rumit. Kondisi tersebut terlihat jelas di Jerman, negara yang industri persenjatannya didominasi perusahaan-perusahaan besar seperti Rheinmetall, yang selama bertahun-tahun meraup keuntungan dari produksi tank dan kapal selam untuk militer di berbagai negara.

"Kami memiliki industri pertahanan yang selama puluhan tahun bergantung pada teknologi-teknologi tertentu yang sudah terbukti,” kata Schwarz. "Tentu saja, kami juga memiliki angkatan bersenjata yang selama bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk skenario yang saat ini tidak lagi terlalu mungkin terjadi. Dan tentu saja, tidak mudah menerapkan cara berpikir baru ketika selama ini kami beroperasi berdasarkan skenario yang berbeda, yang mengharuskan para pengambil kebijakan bersedia meninjau ulang pendekatan mereka.”

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah Jerman memperkenalkan undang-undang baru pada awal tahun ini. Namanya cukup panjang, tetapi maknanya sangat jelas: Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, atau Undang-Undang Percepatan Pengadaan Militer.

Melalui aturan ini, pemerintah berharap dapat mendesentralisasi proses pengadaan dengan menaikkan ambang batas nilai pembelian sehingga pengadaan tertentu dapat dilakukan tanpa harus melibatkan lapisan pengambil keputusan tambahan. Regulasi tersebut juga memangkas birokrasi dalam pengadaan pertahanan antarpemerintah.

"Ini semua merupakan langkah yang baik,” kata Becker. "Karena hal ini membantu mengubah logika yang selama ini mendasari pengadaan pertahanan. Di dunia ketika drone dan berbagai sistem persenjataan bisa menjadi usang hanya dalam hitungan minggu, tidak masuk akal memesan lalu menimbun senjata yang akan ketinggalan zaman dalam hitungan bulan.”

"Anda membangun logika baru ini melalui klausul inovasi dalam proses pengadaan, yang mewajibkan perusahaan untuk terus memperbarui sistem mereka,” kata Becker. Menurutnya, pemahaman pemerintah Jerman terhadap pentingnya inovasi semacam itu menjadi alasan untuk tetap optimistis.

Becker menilai, fokus Jerman seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur manufaktur yang mampu merespons kebutuhan baru dengan cepat. "Saya tidak bisa membeli satu juta drone,” katanya.

"Saya membutuhkan sejumlah drone untuk pelatihan dan latihan, tetapi saya juga membutuhkan kapasitas industri yang memungkinkan produksi massal drone dimulai dalam waktu empat hingga enam minggu.”

Militer Jerman juga sedang menjalankan program rekrutmen besar-besaran, meski upaya tersebut belum terlalu diminati kalangan muda. Namun, di tengah meningkatnya otomatisasi dalam peperangan, Schwarz menilai kebutuhan akan personel tetap tidak tergantikan.

"Kami masih membutuhkan orang-orang itu, misalnya sebagai pilot drone, dan kami juga membutuhkan mereka untuk mengoperasikan teknologi ini,” katanya. Selain itu, ia beranggapan bahwa rekrutan baru diperlukan untuk memperkuat pasukan cadangan yang akan berperan dalam melindungi wilayah Jerman jika skenario terburuk terjadi.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Rizki Nugraha