Selama hampir satu tahun pemerintah Irak dan Amerika Serikat berunding panas tentang pakta perpanjangan penempatan pasukan Amerika Serikat di Irak. Paling tidak pemerintah Irak dapat mencatat sebuah keberhasilan dalam perundingan. Namun arti pakta itu baru akan terlihat pada penerapannya nanti.

Setidaknya Irak berhasil meyakinkan Amerika Serikat untuk menyetujui batas waktu penarikan tentara Amerika Serikat. Hal yang selama ini dihindari oleh George W. Bush yang masih menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Berdasarkan pakta itu, hingga pertengahan tahun depan tentara Amerika Serikat akan ditarik dari jalan-jalan di kota maupun kampung dan ditempatkan di sekitar 400 markas militer Amerika Serikat.

Sementara ini masih terdapat sekitar 150.000 tentara Amerika Serikat, namun hingga akhir tahun 2011 semuanya akan meninggalkan negara itu. Sedangkan tanggung-jawab keamanan secara bertahap akan dialihkan kepada militer dan polisi Irak. Saat ini, militer dan polisi Irak bertugas di 13 dari 18 propinsi. Ibukota Baghdad tidak termasuk wilayah penugasan mereka.

Irak dan Amerika Serikat sempat bersitegang dalam mencapai kesepakatan itu, namun waktu semakin mendesak. Mandat PBB menyangkut penempatan pasukan asing di Irak akan berakhir Desember ini. Jika tidak terjadi kesepakatan, situasi di Irak menjadi tidak menentu.

Padahal tidak ada yang memperhitungkan bahwa Amerika Serikat akan tergesa-gesa menarik tentaranya. Presiden terpilih Barack Obama saja dalam kampanye pemilihannya menjanjikan penarikan militer Amerika Serikat dalam waktu 16 bulan setelah ia dilantik.

Setelah pakta itu disetujui, pemerintah Irak tampil semakin percaya diri. Terutama karena yakin bahwa kedaulatan negaranya dipastikan akan terjamin. Juru bicara pemerintah Irak Ali al-Dabbagh menuturkan:

“Kami telah mengakhiri perundingan dengan Amerika Serikat. Kabinet telah menyetujui pakta itu, kemudian akan diserahkan kepada parlemen Irak. Parlemen yang nantinya akan memutuskan untuk mengesahkan atau menolak pakta. Dengan pakta itu pemerintah Irak hendak menegakkan kedaulatan dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Irak."

Kemungkinan parlemen menolak pakta itu sangat kecil. Karena, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki menguasai suara mayoritas. Nuri al-Maliki sebelumnya berhasil membujuk kelompok Syiah untuk tidak menentang pakta. Berbagai partai Irak serta negara tetangga Suriah memperingatkan untuk tidak menyetujui pakta.

Dengan alasan, pakta dapat mengurangi kedaulatan Irak. Namun ada kemungkinan bahwa kubu nasionalis dan seorang ulama anti-Amerika, Moqtada al-Sadr, serta kelompok milisnya akan menentang pakta. Jumat lalu (14/11), dengan mengatasnamakan kelompok baru "Brigade Hari Pembalasan" ia bersumpah akan memerangi pasukan Amerika Serikat sampai mereka meninggalkan Irak dan mengosongkan semua pangkalan militernya.

Jika hal itu terjadi, pengesahan pakta dapat terhambat. Karena jika telah disepakati, namun keamanan Irak belum terjamin, maka penarikan tentara Amerika Serikat belum dapat dilakukan.

Semua warga Irak pada dasarnya menentang peraturan mengenai hak imunitas tentara Amerika Serikat di negara itu. Pemerintah di Baghdad berupaya keras agar ketentuan ini diubah, sedangkan pemerintah di Washington menolak usulan Baghdad. Amerika Serikat menyatakan peraturan itu hanya berlaku, jika tentara Amerika Serikat melakukan kejahatan di luar jam kerja. Namun, kapan tentara Amerika Serikat keluar dari markasnya di luar jam kerja? (an)