Dalam edisi Jumat kemarin peran Iran dalam dalam konflik Timur Tengah menjadi sorotan Harian Inggris The Guardian:

“Siapa yang menganggap Iran bertanggung jawab atas segala kesulitan di Timur Tengah, punya masalah sama seperti mereka yang di masa perang dingin menyalahkan Uni Sovyet dengan negara-negara satelitnya, dalam setiap konflik. Moskow disebutkan telah mendukung Kongres Nasional Afrika ANC dalam perang melawan apartheid. Anggota organisasi pembebasan Palestina PLO dididik oleh Stasi. Kuba membantu pasukan gerilyawan kiri di Amerika Selatan. Tapi seperti halnya keberadaan berbagai konflik tersebut yang terlepas campur tangan dari luar, demikian juga yang terjadi sekarang di Timur Tengah dan dengan Iran. Konflik Palestina sangat sulit diselesaikan, karena masalah itu sudah terlalu akut, dan bukan karena pimpinan Hamas diterima di Teheran.”

Sementara Harian Prancis Liberatión lebih menyoroti posisi Iran dalam politik internasional:

“Jawaban dunia terhadap program atom Iran atau politik antisemitisme yang dipakainya sebagai alat propaganda, tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan kekerasan. Seperti yang ditonjolkan sejumlah pihak di Washington tanpa memperhatikan kekacauan di Irak. Sanksi terhadap Iran juga tidak hanya dapat dibatasi di bidang ekonomi, seperti yang dibicarakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian seharga 16 milyar dollar untuk pengiriman gas antara Iran dengan Cina, yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sudah sejak awal jelas-jelas melemahkan pengaruh sanksi itu. Sekarang semuanya terserah pada masyarakat Iran yang dinamis dan menginginkan kemakmuran dan kehormatan, seperti yang dinikmati negara lainnya. Inilah satu-satunya racun penangkal bagi kegilaan penguasa Iran. Di sinilah Eropa terutama dapat bertindak, untuk mencegah kekacauan di masa depan.”

Sedangkan perhatian harian Jerman Kölner Stadt-Anzeiger lebih tertuju pada pasukan Tornado yang diperkirakan akan dikirimkan ke Afghanistan tahun depan. Harian ini berkomentar:

“Justru karena stabilisasi di Afghanistan demikian penting seharusnya pemerintah Jerman tidak perlu mencari jalan untuk menutup-nutupinya. Semoga pakar hukum koalisi merah hitam juga berpendapat partisipasi angkatan bersenjata Jerman di Hindukush dapat berjalan tanpa keputusan parlemen. Tapi pengaruhnya cukup fatal. Secara jelas akan muncul anggapan, pemerintah Jerman bertindak semaunya sendiri untuk mencari pengalaman. Keputusan baru perlu dikeluarkan oleh parlemen. Pro dan kontra harus dipertimbangkan di parlemen. Itulah nenek moyang demokrasi.”