Iran menggugat AS karena bersikap bermusuhan dan melanggar Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Ekonomi AS-Iran dari tahun 1955. Namun AS menolak "gugatan aneh" itu.
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Corder
Iklan
Republik Islam Iran menggugat pemerintahan Donald Trump karena menerapkan kembali sanksi ekonomi yang sudah dicabut dalam perjanjian atom tahun 2015. Pengacara yang mewakili Iran Mohsen Mohebi mengatakan, AS terang-terangan menerapkan "agresi ekonomi".
Tim pengacara Iran kepada Mahkamah Internasional di Den Haag menyatakan, sanksi ekonomi AS telah mengancam kesejahteraan warganya.
"Amerika Serikat secara terbuka menerapkan kebijakan ekonomi menentang Iran dan warga serta perusahaan Iran," kata Mohebi. "Iran akan melakukan perlawanan terhadap pencekikan ekonomi AS dengan semua cara damai."
Iran mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Ekonomi AS-Iran dari tahun 1955, ketika Syah Mohammad Reza Syah Pahlavi berkuasa. Meskipun ada perjanjian itu, kedua negara sudah tidak memiliki hubungan diplomatik lagi sejak 1980. Iran secara rutin menyebut AS sebagai "musuh".
Mahmakah Internasional Den Haag membuka sidang gugatan Iran terhadap AS, 27 Agustus 2018Foto: Getty Images/AFP/J. Lampen
AS Tolak Gugatan Iran
"Kami akan dengan gigih menentang klaim-klaim Iran yang tidak berarti ini di Den Haag," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Dia menerangkan, gugatan Iran adalah "upaya untuk mengganggu hak kedaulatan Amerika Serikat dalam mengambil tindakan sanksi, yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional" Amerika Serikat.
Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional di Denhaag bersikat mengikat dan final, tanpa kemungkinan banding. Namun beklum jelas, apakah putusan Mahkamah Internasional akan diterapkan, karena selama ini baik Iran maupun AS mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan lembaga internasional itu.
Sanksi ekonomi yang dideklarasikan AS terhadap Iran menambah kemelut ekonomi yang melanda negara itu. Sanksi tersebut menaargetkan transaksi keuangan dan impor bahan baku dan sektor-sektor lainnya. Banyak perusahaan internasional yang kini menghentikan investasinya di Iran karena khawatir terkena sanksi dari AS.
Iran antara lain diwakili oleh Mohammed Zahedin Labbat dan Mohsen Mohebi ketika mengajukan klaim di Den Haag, 27 Agustus 2018Foto: Reuters/P. van de Wouw
Iran minta sanksi ekonomi ditangguhkan
Mohsen Mohebi mengatakan, sanksi-sanksi itu akan menimbulkan "prasangka yang tidak dapat diperbaiki". Mereka menuntut agar sanksi ekonomi terhadap Iran ditangguhkan sampai ada putusan definitif.
Perusahaan internasional termasuk perusahaan minyak Perancis Total dan perusahaan Jerman Siemens telah menghentikan operasinya di Iran sejak Trump mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan atom bulan Mei lalu.
Namun Trump menyatakan akan melakukan negosiasi ulang dengan Iran guna mencapai "solusi yang komprehensif dan langgeng" dan menghentikan "program rudal balistik dan dukungan Iran untuk terorisme".
Mahkamah Internasional di Den Haag akan melakukan dengar pendapat gugatan Iran pada 8 Oktober mendatang. Prosesnya bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Namun ada kemungkinan bagi Mahkamah untuk mengeluarkan putusan sementara.
Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran
Donald Trump telah secara resmi menarik AS dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Pemerintah AS terdahulu telah dengan susah payah menegosiasikannya selama bertahun-tahun dengan lima mitra internasional.
Foto: picture-alliance/epa/D. Calma
Yang menjadi masalah
Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.
Foto: picture-alliance/dpa
Akhir dari masalah
Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.
Foto: picture alliance / landov
Rakyat Iran setuju
Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.
Foto: picture alliance/AA/F. Bahrami
Peran IAEA
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.
Foto: picture alliance/AA/Iranian Presidency
Sang oponen
Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.
Foto: Reuters/R. Zvulun
Siapa yang masih ada?
Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.
