Perang kembali berkobar setelah Iran menyerang sedikitnya tiga kapal dagang di Selat Hormuz pada Selasa pekan lalu, seperti diklaim pejabat Amerika Serikat dan otoritas maritim internasional.

Serangan itu menyasar sebuah kapal tanker minyak Arab Saudi dan kapal pengangkut gas alam cair (LNG) milik Qatar. Insiden ini mendorong Amerika Serikat mencabut pengecualian sementara terhadap sanksi ekspor minyak Iran.

Pengecualian itu merupakan salah satu konsesi besar dalam nota kesepahaman atau MoU yang disepakati Amerika Serikat dan Iran bulan lalu. Kesepakatan tersebut memungkinkan Teheran kembali mengekspor minyak setelah armada tankernya terjebak blokade Angkatan Laut AS.

Sebagai balasan, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) Rabu lalu menyatakan telah menggempur lebih dari 80 sasaran di Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar, serta lebih dari 60 kapal cepat milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang selama ini digunakan untuk mengganggu pelayaran.

Militer AS menyatakan pada Kamis (9/7) kembali melancarkan gelombang serangan baru terhadap sekitar 90 sasaran di Iran.

CENTCOM menyebut operasi itu bertujuan "membebankan biaya yang sangat besar atas penargetan dan penyerangan terhadap kapal dagang yang diawaki warga sipil tak bersalah di jalur pelayaran internasional."

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal baru ke sejumlah negara Teluk. Sirene serangan udara dan ledakan dilaporkan terdengar di Bahrain dan Kuwait. Serangan lanjutan juga dilaporkan terjadi pada Kamis.

Menanggapi eskalasi tersebut, perusahaan keamanan maritim MARISKS memperingatkan bahwa aksi saling balas itu "menandai kembalinya konfrontasi militer secara langsung."

Menjelang KTT NATO di Turki, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan MOU dengan Iran kini "sudah berakhir." Ia menambahkan, "Berurusan dengan mereka [Teheran] hanya membuang-buang waktu."

Sementara itu, Cina dan Qatar menyerukan deeskalasi konflik. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga mendesak Teheran menghentikan provokasi terhadap Washington serta mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Kenapa Iran kembali serang kapal di Hormuz?

Iran berupaya mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, jalur laut yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia dari kawasan Teluk menuju berbagai belahan dunia.

Iran secara efektif menutup selat tersebut setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari. Setelah itu Iran menyerang sekitar selusin kapal yang terjebak di selat tersebut sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata yang rapuh bulan lalu. 

Pada hari-hari menjelang serangan Selasa, perundingan damai nyaris tidak menunjukkan kemajuan dalam berbagai isu yang masih menggantung, termasuk pencabutan sanksi Amerika Serikat dalam jangka panjang dan ambisi nuklir Iran.

Iran berulang kali menggunakan Hormuz sebagai alat tawar dalam perundingan ketika jalur diplomasi mengalami kebuntuan. Selain itu, Teheran juga melancarkan serangan terhadap negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Bagi Teheran, menyerang negara-negara produsen minyak utama sekaligus sekutu penting AS merupakan cara untuk menekan Washington serta menyebarkan instabilitas agar kawasan Timur Tengah ikut merasakan dampak perang.

Seberapa besar daya tawar Teheran?

Serangan berulang AS dan Israel telah melumpuhkan sebagian besar kekuatan militer Iran. Tapi bukannya meladeni perang konvensional, Teheran melancarkan perang asimetris dengan membidik fasilitas strategis AS di Teluk dan memblokade jalur minyak dunia.

Meski tidak memiliki Selat Hormuz secara hukum, Iran menguasai pesisir utara, sejumlah pulau strategis, dan garis pantai yang memungkinkan IRGC memantau sekaligus mengancam kapal-kapal yang melintas.

Iran menggunakan kapal serang cepat, rudal pantai, ranjau, serta drone untuk menyerang kapal tanker. Taktik tersebut berhasil mengganggu suplai energi global, tanpa harus terlibat dalam pertempuran laut berskala penuh.

Menurut berbagai laporan, Iran juga mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp36 miliar per kapal untuk menjamin pelayaran aman melintasi Hormuz. Langkah ini dikecam para pakar maritim sebagai tindakan ilegal. 

Iran bersikeras kapal-kapal harus menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkannya di perairan teritorial utara. Sebaliknya, AS mendukung penggunaan jalur yang lebih dekat ke perairan Oman.

Namun, daya tekan Teheran tidak tanpa batas. Gedung Putih membalas dengan menerapkan blokade laut di Hormuz yang mencegah kapal-kapal Iran mengekspor minyak, sehingga memutus salah satu sumber pendapatan terpenting Iran.

Selama ini, Iran tetap mengekspor minyak meskipun melanggar sanksi AS, terutama ke Cina, dengan harga di bawah pasar.

Teheran memanfaatkan armada tanker bayangan yang kerap berganti bendera, bergerak tanpa sistem pelacakan, serta memindahkan muatan antarkapal untuk menghindari deteksi.

Namun, tanpa pengecualian sanksi dan dengan kemungkinan blokade Angkatan Laut AS diberlakukan kembali, Iran kini menghadapi risiko besar bagi ekonomi yang babak belur.

Menurut lembaga kajian Foundation for Defense of Democracies di Washington, perang telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 144 miliar dolar AS bagi Iran, ditambah miliaran dolar lagi akibat hilangnya pendapatan minyak selama blokade berlangsung.

Nilai tukar rial juga anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah, sekitar 1,7 juta rial per dolar AS, sementara inflasi melonjak melampaui 88 persen.

Iran tolak intimidasi

Dalam pernyataan terbarunya, MARISKS menyebut pencabutan pengecualian sanksi terhadap Iran "menggerus fondasi politik" dari kesepakatan damai sekaligus "mengurangi insentif untuk terus menahan diri."

Perusahaan intelijen maritim itu memperingatkan bahwa "kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut meningkat secara signifikan." 

Meski Trump mengatakan perundingan kemungkinan akan tetap berlanjut, dia menyebut Iran dipimpin oleh "orang-orang yang sakit" dan menegaskan tidak ingin lagi berhubungan dengan rezim tersebut.

Seorang pejabat AS yang dikutip Bloomberg mendesak Teheran harus bersikap bertanggung jawab jika ingin menikmati manfaat yang ditawarkan nota kesepahaman bersama.

Namun begitu, Iran tetap menunjukkan sikap keras. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf menulis di X: "Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Cara itu tidak akan membawa hasil. Kami tidak akan menyerah."

Ketika harga minyak melonjak 5 persen akibat eskalasi terbaru, sejumlah analis memperingatkan bahwa serangan lanjutan Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan mengubah strategi Teheran.

"Sebaliknya, langkah itu justru berisiko menjauhkan kedua pihak dari hasil perundingan yang ... tampaknya masih menjadi pilihan Washington maupun Teheran," tulis Dennis Citrinowicz, peneliti tamu di lembaga kajian Atlantic Council, melalui akun X.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid

Catatan: Artikel ini diterbitkan pada 8 Juli 2026 dan diperbarui pada 9 Juli untuk memuat perkembangan terbaru.