Gelombang protes kembali menyapu Iran, negeri yang kian terjepit dalam krisis ekonomi yang tak juga berujung. Nilai rial terjerembap ke titik terendah, inflasi melonjak tanpa belas kasihan. Ketika sekolah dan kantor-kantor pemerintah terpaksa ditutup demi menghemat energi, amarah yang lama dipendam akhirnya mencari saluran: jalanan.

Demonstrasi yang dimulai dengan aksi mogok pedagang di Teheran pada 28 Desember itu telah berkembang seiring bergabungnya mahasiswa. Isu yang diangkat pun lebih dari sekadar kesulitan ekonomi di Iran.

Para ahli mengatakan bahwa protes tersebut sebagai tantangan paling signifikan bagi rezim Islam sejak gerakan "Perempuan, Kehidupan, Kebebasan" tahun 2022. Ini juga dianggap cerminan dari ketidakpuasan politik yang meluas dan meningkat serta kemarahan terhadap pemerintah.

"Kepercayaan publik terhadap pemerintah Iran terkikis”

Video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan polisi Iran menggunakan gas air mata dan peluru plastik dalam menghadapi demonstran.

Para demonstran mengarahkan kemarahan mereka kepada Pemimpin Tertinggi negara itu, Ali Khamenei, dan kebijakan luar negeri Republik Islam. Rekaman video di internet menunjukkan orang-orang meneriakkan slogan-slogan seperti "Matilah diktator" dan "Bukan Gaza atau Lebanon, hidupku untuk Iran."

Kasra Qaredaghi, mahasiswa doktoral di bidang ilmu politik di Universitas Central Florida di Amerika Serikat, mengatakan bahwa protes sering kali dimulai dengan permasalahan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.

"Dalam situasi semacam ini, ketika biaya hidup melonjak, tetapi pendapatan dan keamanan kerja tidak seimbang, keluhan tentang mata pencaharian dengan cepat berubah menjadi ketidakpuasan," kata Qaredaghi kepada DW.

"Krisis ekonomi ini terjadi dalam konteks ketika kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas telah terkikis," tambahnya. Pemerintah Iran telah dituduh melakukan korupsi yang meluas.

Krisis ekonomi, inflasi memicu protes

Krisis ekonomi telah menyebabkan mata uang Iran, rial, anjlok ke titik terendah sepanjang masa yaitu 1,4 juta rial per dolar AS. Sementara itu, inflasi melonjak hingga lebih dari 42%, mendorong kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Gaji selama satu tahun bisa habis hanya untuk membeli makanan pokok.

Adnan Hassanpour, jurnalis, aktivis politik, dan mantan tahanan keturunan Iran-Kurdi yang kini tinggal di Paris, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dan tekanan yang meningkat terhadap mata pencaharian masyarakat telah menjadi pemicu utama protes ini.

"Semua tumpukan masalah ini, ditambah stagflasi, telah membuat kehidupan sangat sulit bagi masyarakat dan memicu keresahan saat ini," kata Hassanpour.

Qaredaghi setuju dengannya. Ia menyoroti "kombinasi 'guncangan mata uang' dan 'inflasi kronis'" yang bergejolak telah "membuat masyarakat dan bisnis tidak lagi dapat membuat keputusan ekonomi paling dasar sekalipun, mulai dari membeli dan menabung hingga merencanakan pekerjaan, perdagangan, dan pendidikan."

"Ketidakpuasan terhadap rezim telah mencapai puncaknya di semua sektor," katanya. "Berdasarkan satu survei, ketidakpuasan mencapai 92%."

Respons pemerintah Iran

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah mengganti kepala bank sentral dan berjanji akan berdialog dengan perwakilan para demonstran.

Wakil Eksekutif Presiden, Mohammad Jafar Ghaempanah, bahkan meminta maaf atas inflasi yang merajalela. Ia menggambarkan krisis saat ini disebabkan sanksi Barat dan "perang ekonomi" yang dilancarkan terhadap Iran.

Pemerintah, melalui media yang didukung negara, juga mengakui ketidakpuasan publik. Namun mereka mengatakan bahwa ini bukanlah masalah politik dan pihak berwenang mengatakan ini hanya "terkait soal mata pencaharian," kata Qaredaghi. Namun menurutnya semua itu tidak cukup.

Meskipun reformasi ekonomi mungkin membantu meredam protes dalam jangka pendek, "langkah-langkah tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ketidakpuasan publik karena tidak menghasilkan perubahan yang berarti dan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Hassanpour.

Meskipun pemerintah berjanji mengatasi krisis, Jaksa Agung Iran telah memperingatkan akan adanya tindakan keras apabila protes berujung "kerusuhan."

Pada tahun 2022, protes "Perempuan, Kehidupan, Kebebasan" ditindak dengan brutal oleh aparat. Akibatnya, ratusan orang tewas dan ribuan dipenjara, menurut berbagai kelompok hak asasi manusia.

Republik Islam Iran di ambang kolaps?

Tokoh-tokoh oposisi Iran di pengasingan mengatakan kerusuhan terbaru ini berpotensi menjadi akhir dari rezim yang telah berkuasa sejak revolusi 1979 dan penggulingan Shah Iran.

Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi pada hari Selasa (30/12) mengatakan dalam sebuah pesan di Instagram bahwa "Republik Islam berada di hari-hari terakhirnya." Ia mendesak orang-orang untuk menyalurkan kemarahan mereka untuk meruntuhkan "selubung tirani."

Reza Pahlavi, putra Shah terakhir Iran, juga mendesak orang-orang untuk bergabung dalam protes. "Saya meminta semua sektor masyarakat untuk bergabung dengan rekan senegara Anda di jalanan dan menyerukan kejatuhan rezim ini," katanya di Instagram minggu ini. Ia juga menyerukan pasukan keamanan Iran untuk berpihak kepada rakyat.

Mostafa Tajzadeh, aktivis politik yang kini dijebloskan ke Penjara Evin, memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa tiadanya jalan keluar yang jelas dari krisis dapat dengan cepat mendorong Iran menuju "anarki dan kekacauan."

Sementara Qaredaghi memperkirakan bahwa kecuali masalah ekonomi ditangani, gerakan tersebut dapat berkembang bukan lagi sekadar keluhan mata pencaharian, dan menjadi tuntutan sosial dan politik yang lebih luas.

 

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Arti Ekawati

Editor: Rizki Nugraha