Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.

Dengan tinggi 145 meter dan panjang hampir 2 kilometer, Bendungan Grand Ethiopian Renaissance mampu memproduksi 5GW listrik. Dibangun tanpa persetujuan dari negara-negara tetangga yakni Mesir dan Sudan, GERD ditolak pendanaannya dari Bank Dunia. Anggaran proyek senilai US$4,8 miliar (Rp67,2 triliun) berasal dari sumbangan pribadi dan obligasi pemerintah. GERD pun jadi kebanggaan rakyat Etiopia.

Mesir dan Sudan khawatir adanya GERD bisa mengurangi akses air dari Sungai Nil. Etiopia akan punya kendali atas Sungai Nil sebagai sumber irigasi pertanian. Sebagai proyek PLTA, air harus terus mengalir, tetapi negara-negara di hilir tak yakin dengan jaminan Etiopia bahwa mereka tak akan menggunakan GERD untuk kepentingan sendiri, terutama karena ancaman perubahan iklim membuat air semakin langka.

Sejak tahun 1990-an, Cina telah membangun 11 bendungan raksasa di Sungai Mekong, yang membantu menjadikan negara itu produsen PLTA terbesar di dunia. Air pun jadi sumber listrik terbesar kedua setelah batu bara di negara ini. Namun, karena Laos, Thailand, Vietnam, dan Kamboja juga bergantung pada Sungai Mekong, pembangunan bendungan besar-besaran ini telah menimbulkan kekhawatiran di hilir.

Di hilir, Delta Mekong menderita karena bendungan-bendungan Cina mengubah waktu dan aliran airnya. Kekeringan menjadi lebih sering terjadi dan stok ikan berkurang menyebabkan komunitas nelayan dan petani di Thailand dan Kamboja merugi, bahkan ketika data satelit menunjukkan mencairnya salju dan rata-rata curah hujan di Sungai Mekong di Cina di atas normal.

Cina juga berinvestasi dalam ratusan proyek PLTA di luar negeri, dari Laos hingga Portugal, dari Kazakhstan hingga Argentina, dan di Afrika termasuk bendungan Souapiti di Guinea. Sebelumnya, proyek infrastruktur besar-besaran ini sering dibiayai oleh Bank Dunia, tetapi kini Cina semakin mengambil alih. Cina tidak memerlukan kesepakatan dari negara-negara yang berbagi wilayah sungai yang sama.

Bendungan Souapiti di Guinea, yang dibiayai China International Water and Electric Corporation, akan memproduksi listrik 450MW di mana hanya sebagian kecil masyarakat di sana yang memiliki akses ke pasokan listrik yang andal. Tetapi untuk membuat bendungan raksasanya yang membanjiri 253 kilometer persegi tanah, sekitar 16.000 orang dari lebih dari 100 desa telah mengungsi, kata Human Rights Watch.

Pembangunan bendungan Itaipu di Sungai Paraná antara Brasil dan Paraguay membuat sebanyak 65.000 orang harus pindah. Kehadiran bendungan juga menyebabkan ketegangan antara kedua negara, yang menandatangani perjanjian untuk bekerja sama dalam proyek PLTA yang dimiliki bersama pada tahun 1973 itu. Tetapi dengan sebagian besar listrik mengalir ke Brasil, bendungan Itaipu tetap kontroversial.

Perbatasan Meksiko-Amerika Serikat (AS) mungkin menyulap gambaran migrasi dan impian Trump membangun tembok untuk membagi kedua negara. Tetapi selain ketegangan atas mereka yang bermigrasi ke utara, ada kekhawatiran atas aliran Sungai Colorado ke arah berlawanan. Saat sungai mencapai Meksiko, ia telah melewati tujuh negara bagian AS dan banyak bendungan yang mengalihkan airnya untuk perkebunan AS.

Tetapi kedua negara telah bekerja sama menggunakan Bendungan Morelos di perbatasan mereka untuk mengairi Lembah Mexicali, dengan sistem "denyut" yang meniru aliran alami sungai ke Delta Colorado. Pakar politik air Scott Moore mengatakan hal itu menunjukkan "kerja sama antara AS dan Meksiko, tetapi juga antara kelompok lingkungan, petani, distrik irigasi, dan pengelolaan ekologi." (rap/vlz)

Iran pada dekade 1970an mengalami perubahan besar lewat "Reformasi Putih" yang digenjot Syah Reza Pahlevi. Program yang antara lain berisikan reformasi agraria dan pendidikan itu sebenarnya diarahkan untuk mempersempit pengaruh kaum Mullah dan tuan tanah. Namun Reformasi Putih menciptakan ketegangan sosial yang justru ingin dihindari pemerintah. Seluruh negeri tiba-tiba bergejolak.

Iran pada era Pahlevi membungkam oposisi lewat penculikan, pembunuhan, penyiksaan dan eksekusi mati. Pada demonstrasi massal 1963, sekitar 15.000 mahasiswa tewas terbunuh. Antara 1971 hingga Revolusi Islam 1979, sebanyak 100 tokoh oposisi melepas nyawa di tiang gantungan. Sampai 1975 pemerintah menahan hampir semua jurnalis, seniman, sastrawan, ulama dan akademisi yang bersimpati pada oposisi

Ayatollah Khomeini yang awalnya mendukung kekuasaan terbatas Monarki Iran, berbalik arah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam berbasis kekuasaan Ulama, Wilayatul Faqih. Oleh Pahlevi ia dikucilkan. Putra Khomeini, Mostafa, dibunuh oleh pasukan rahasia Syah Iran, Savak, setahun sebelum revolusi.

Namun begitu Khomeini tidak serta merta membangun pemerintahan Mullah di tahun pertama revolusi. Sebaliknya ia mengakui peran kelas menengah dalam menjatuhkan Pahlevi dengan membentuk pemerintahan sekuler di bawah tokoh liberal dan moderat Mehdi Bazargan (gambar) sebagai perdana menteri dan kemudian Abolhassan Banisadr yang merupakan aktivis HAM Iran.

Tapi menguatnya militansi pengikut Khomeini yang ditandai dengan penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyudahi peran kaum liberal. Terutama sejak perang Iran-Irak, Khomeini banyak memberangus oposisi. Antara 1981 dan 1985, pemerintah Islam Iran mengeksekusi mati 7900 simpatisan oposisi.

Untuk mempertahankan idenya tentang kekuasaan Ulama, Khomeini tidak cuma mengucilkan perdana menterinya sendiri, ia juga memenjarakan ulama besar Syiah, Ayatollah Sayid Muhammad Kazim Shariatmadari (gambar) dengan tudingan makar dan calon penggantinya, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri karena menentang tindakan represif pemerintah.

Dekade 1980-an menandai kekuasaan berdarah Khomeini. Dalam Tribunal Iran, PBB menuding rejim Islam Iran melakukan "pelanggaran berat Hak Azasi Manusia." Selama tahun 1980-an, sebanyak 20.000 tahanan politik meninggal dunia di penjara dan lusinan media diberangus paksa.

Pengadilan Kejahatan HAM Iran yang digelar di Den Haag tahun 2012 silam mengungkap berbagai kesaksian mantan tapol. Sebagian besar mengabarkan penyiksaan di penjara, antara lain digantung terbalik selama berhari-hari dan dipaksa melihat adegan penyiksaan terhadap rekannya, serta dikurung di sel isolasi tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu.

Hingga kini Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah hukuman mati tertinggi di dunia terhadap tahanan politik. Setahun menjelang kematiannya (3 Juni 1989), Khomeini menggulirkan gelombang eksekusi massal terhadap tokoh oposisi. Tidak jelas berapa jumlah tahanan politik yang tewas. Sebuah sumber menyebut jumlah tapol yang dieksekusi mati mencapai 30.000 orang.