Akankah Ismail Sabri Yaakob Jadi PM Baru Malaysia?
19 Agustus 2021
Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob memperoleh dukungan mayoritas parlemen. Kemungkinan dia akan ditunjuk sebagai PM baru Malaysia.
Bendera Malaysia di Merdeka SquareFoto: Imago/Richard Wareham
Iklan
Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tampaknya akan ditugasi membentuk pemerintahan berikutnya, setelah memperoleh mayoritas parlemen dari koalisi yang sama yang runtuh pada awal pekan ini. Sabri meraih dukungan 114 suara dari 222 kursi di parlemen, demikian dilaporkan media dan anggota parlemen Kamis (19/08).
Muhyiddin Yasin mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Senin (16/08) setelah mengakui bahwa ia telah kehilangan dukungan dari aliansinya. Dengan itu ia mengakhiri masa jabatannya yang penuh gejolak selama 17 bulan dan menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik lebih lanjut di tengah lonjakan COVID-19 dan kelesuan ekonomi.
Jika dikonfirmasi, penunjukkan Ismail Sabri akan menandai kembalinya partai United Malays National Organisation (UMNO) ke tampuk pimpinan, tiga tahun setelah kekalahan partai tersebut dalam pemilihan umum akibat tuduhan korupsi yang meluas. Terutama skandal korupsi milyaran dollar terkait dana investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan mantan PM Najib Razak membuat UMNO tersungkur.
UMNO, partai yang memimpin Malaysia selama lebih dari 60 tahun, merupakan bagian dari koalisi Muhyiddin. Pemerintahan koalisi PM Muhyiddin yang hanya memiliki mayoritas tipis, tumbang, setelah sejumlah anggota parlemen UMNO mencabut dukungannya.
Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M
Mahathir Mohamad mencetak sejarah sebagai pemimpin pemerintahan tertua di dunia. Ia akan memimpin pemerintahan bersama mantan musuh politiknya, Wan Azizah, yang ia angkat sebagai wakilnya.
Foto: picture alliance/AP/D. Chan
Perdana menteri terlama
Mahathir, yang adalah seorang dokter, pernah memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 dan dijuluki "Bapak Modernisasi" Malaysia. Ketika menjabat sebagai PM, ia memimpin Partai Ketubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar), partai inti dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang memimpin pemerintahan Malaysia sejak merdeka tahun 1957.
Foto: Getty Images/AFP/M. Vatsyayana
Kritikus menyebutnya diktator
Kritikus menyebut bahwa Mahathir adalah seorang diktator, terutama karena penerapan Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) dibawah 22 tahun pemerintahannya. AKDN memungkinkan pemerintah untuk menangkap pihak yang dianggap melawan pemerintah dan memenjarakan mereka tanpa tuntutan atau putusan pengadilan.
Foto: AP
Dari lawan jadi kawan
AKDN dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan kritik. Implementasi AKDN paling menonjol adalah pada tahun 1987 dalam Operasi Lalang dimana pemerintahan yang dipimpin Mahathir membungkam oposisi dengan memenjarakan banyak anggota partai, termasuk Anwar Ibrahim (kiri foto), yang hingga kini masih mendekam di penjara.
Foto: AFP/Getty Images/F. Silvan
Dari kawan jadi lawan
Pada 2016, Mahathir keluar dari partai yang ia besarkan karena skandal korupsi 1MDB yang menjerat Najib Razak. Mahathir, yang adalah mentor Razak dan membantunya memenangi pemilu 2009 untuk menjadi perdana menteri, menyebut bahwa Partai Pekembar sudah berubah menjadi partai Razak. Ia pun mendirikan partai Pribumi Bersatu Malaysia dan berlabuh ke oposisi untuk mencalonkan diri di pemilu 2018.
Foto: picture-alliance/dpa/F. Ismail
Dr. M beraksi kembali
Mahathir dengan partainya maju di pemilu 2018 sebagai calon dari koalisi partai-partai oposisi Pakatan Harapan (PH) melawan koalisi partai pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib Razak. Koalisi menang dengan merebut 122 kursi dari keseluruhan 222 kursi pemerintahan dan Mahathir dilantik pada 10 Mei 2018. Ini adalah kemenangan oposisi pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Hoe
Rekonsiliasi yang tak terduga
Mahathir akan memimpin pemerintahan didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim, yang ia angkat sebagai wakilnya. Ia berencana untuk memegang jabatan PM selama dua tahun dan akan membebaskan Anwar Ibrahim untuk kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri.
Foto: Reuters/L. Seng Sin
6 foto1 | 6
Hadapi mosi tak percaya parlemen
Raja Al-Sultan Abdullah yang merupakan pimpinnan monarki konstitusional Malaysia sudah mengingatkan, siapa pun yang menjadi perdana menteri baru harus menghadapi mosi tidak percaya, untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas.
Anggota parlemen yang mendukung Ismail Sabri diminta untuk menemui Raja Malaysia pada hari Kamis (19/08) untuk mengonfirmasi dukungan mereka, kata politisi UMNO Ahmad Maslan dalam akun Twitternya. Mereka termasuk anggota parlemen dari partai politik yang sama yang berada di koalisi Muhyiddin, kata Maslan. Sementara itu, blok oposisi, yang sebagian besar mendukung Anwar Ibrahim, belum diundang ke istana, cuit anggota parlemen oposisi Ong Kian Ming.
Raja Malaysia dijadwalkan untuk bertemu dengan para bangsawan senior Malaysia lainnya pada hari Jumat (20/8). Keputusan tentang siapa perdana menteri baru Malaysia kemungkinan akan diumumkan setelah pertemuan tersebut.
