Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).

Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.

Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.

AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.

Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.

Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)

Pada 29 November 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan menelurkan Resolusi 181 untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua. Dalam sidang umum PBB itu Israel mendapat sebagian wilayah Palestina. Rencana itu diterima oleh kaum Yahudi, tapi ditolak oleh negara-negara Arab. Sikap tersebut kemudian terbukti fatal.

Didorong oleh Holocaust dan Perang Dunia II di Eropa, warga Yahudi berduyun-duyun bermigrasi ke Palestina. Sebagian besar mengungsi secara ilegal dengan melanggar kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah Inggris. Hingga 1947 sekitar 110.000 warga Yahudi telah menempati pemukiman-pemukiman di Palestina. Resolusi 181 akhirnya membuat konflik mustahil terbendung

Sehari setelah resolusi 181, kelompok militan Arab melancarkan serangan terhadap pemukiman Yahudi. Aksi protes bermunculan di komunitas-komunitas Arab dan pembunuhan menjadi hal lumrah. Konflik memuncak ketika Tentara Pembebasan Arab yang dipimpin Abdul Qadir al Husaini datang dari Mesir untuk membantu perjuangan Arab Palestina.

Menanggapi agresi militer Arab, komunitas Yahudi yang dipimpin David Ben Gurion lalu mempersenjatai diri dan melatih gerilayawan tempur. Saat itu warga Yahudi sudah memiliki sayap militer, antara lain Lehi, Irgun dan Haganah yang kemudian bergabung menjadi Tentara Pertahanan Israel (IDF). Kendati begitu kekuatan tempur Israel saat itu masih bergantung pada senapan tua bekas Perang Dunia II

Tanggal 9 April 1948 sekitar 120 gerilayawan Irgun dan Lehi menyerang desa Deir Yassin dan membantai 107 penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak. Desa Arab berpenduduk 600 orang itu sebenarnya sudah tandatangani pakta non agresi. Namun Deir Yassin dianggap punya nilai strategis. Sejak pembantaian tersebut, negara-negara Arab tersulut oleh amarah rakyat dan dipaksa untuk memulai invasi

Pertengahan Mei 1948 perang saudara antara Arab dan Yahudi menjelma menjadi perang kemerdekaan ketika David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Amerika Serikat dan Rusia segera mengakui kedaulatan negara Yahudi tersebut. Sebaliknya Liga Arab bereaksi keras dan melancarkan invasi dengan menggabungkan pasukan dari Irak, Suriah, Mesir dan Yordania.

Kendati memiliki kekuatan militer yang lebih mapan, pasukan Arab terpecah oleh kepentingan penguasanya. Raja Abdullah I dari Yordania (gambar) misalnya padukan kepentingan dengan Israel demi menduduki Tepi Barat Yordan. Sebaliknya Raja Farouk dari Mesir ingin menguasai wilayah selatan Palestina, antara lain Jalur Gaza. Ambisi teritorial juga dimiliki negara lain seperti Suriah.

Sempat keteteran di awal invasi Arab, Israel memanfaatkan gencatan senjata selama 28 hari untuk memperkuat diri. Mengandalkan dana sumbangan, Haganah menyeludupkan senjata dari Cekolsovakia, antara lain senapan serbu, amunisi dan pesawat tempur Avia S-199. Di akhir masa damai Israel menggandakan kekuatan tempurnya menjadi 65.000 serdadu dengan sistem alutsista termutakhir.

Setelah keberhasilan invasi, pasukan Arab berhenti memerangi Israel dan sibuk saling serang satu sama lain, tutur sejahrawan Suriah Sami Moubayed. Buruknya struktur militer dan minimnya transparansi membuat kekuatan Arab menjadi tumpul. Setelah lebih dari lima bulan pertempuran, Mesir sepakat berdamai dengan iming-iming mendapat Jalur Gaza dan Yordania mendapat Tepi Barat.

Pertempuran akhirnya memaksa 700.000 penduduk Palestina mengungsi. Peristiwa tersebut dikenang dalam sejarah Palestina sebagai hari Nakba atau bencana. Di bulan-bulan terakhir perang, pasukan Israel terutama membidik kota dan desa Arab untuk mengusir warga sipil yang tinggal di sana. Sejarahwan mencatat, setelah perang, Israel kuasai 22% wilayah Palestina yang disepakati dalam resolusi 181 PBB