Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.

Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.

"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.

Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.

Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.

Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.

Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.

Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.

Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)

Eskalasi dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke target strategis di Iran. Serangan ini menandai perubahan dari ketegangan menjadi konflik terbuka, dengan risiko meluas ke kawasan Timur Tengah.

Iran merespons dengan meningkatkan kesiapan militer dan melancarkan serangan balasan. Ketegangan cepat meluas, terutama di kawasan Teluk yang menjadi jalur vital perdagangan dan energi global.

Situasi semakin genting setelah media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Peristiwa ini memicu ketidakpastian besar terhadap stabilitas politik Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Serangan AS dan Israel ke Iran menuai kritik dari pakar hukum internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai “ancaman serius” terhadap perdamaian global, merujuk pada Piagam PBB yang melarang serangan terhadap negara lain. Di sisi lain, respons Iran juga dipersoalkan, terutama ketika serangan menyasar wilayah sipil atau negara lain.

Mojtaba Khamenei, putra dari Ali Khamenei, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Penunjukan ini dinilai sebagai tanda rezim Iran memilih jalur konfrontatif.

Konflik ini mengguncang pasar energi global. Negara-negara penghasil minyak di kawasan Teluk menghadapi tekanan, sementara dunia mengantisipasi gangguan pasokan dan lonjakan harga energi.

Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Langkah ini memperparah krisis energi global dan meningkatkan tensi militer di kawasan.

Dampak konflik tidak hanya terasa di sektor energi. Gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi berisiko memicu krisis pangan global, terutama di negara-negara berkembang.

Presiden Prabowo Subianto menawarkan Indonesia sebagai mediator konflik AS-Iran. Namun Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi, menegaskan Teheran tidak akan bernegosiasi dengan AS, meski mengapresiasi niat baik Indonesia. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak ada jaminan AS akan mematuhi kesepakatan, sehingga mediasi dinilai bukan solusi dalam situasi saat ini.

Jerman menegaskan tidak akan terlibat langsung dalam perang karena tidak ada mandat dari PBB, Uni Eropa, atau NATO. Di sisi lain, negara-negara Eropa belum memiliki sikap bersama. Sebagian mendukung secara terbatas, sementara lainnya memilih menjaga jarak dan fokus pada dampak konflik.