Dalam wawancara dengan sebuah stasiun radio Israel, Wakil Menteri Petahanan Israel Matan Vilnai menyatakan, "Ini melambangkan tahap awal sistem yang sangat bermasalah bagi Israel." Walaupun begitu Vilnai menambahkan, bahwa pemerintah Mesir yang sekarang tidak melanggar perjanjian perdamaian dari tahun 1979.

Dibukanya perbatasan di Rafah berarti akan mengakhiri blokade terhadap sekitar 1,5 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Tapi Israel mengkhawatirkan maraknya penyelundupan senjata dan juga uang ke wilayah yang diperintah oleh Hamas ini.

Israel memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza di tahun 2006, setelah kelompok militan Palestina menculik seorang tentara Israel, Gilad Shalit. Tahun 2010, Israel memperlonggar blokade dengan mempermudah pemasokan barang-barang kebutuhan umum ke Jalur Gaza.

Dengan keputusan membuka perbatasannya ke Jalur Gaza, pemerintah Mesir mengakhiri kebijakan yang diambil mantan Presiden Mubarak yang mendukung blokade Isreal ini. Mesir menyatakan, keputusan ini merupakan upaya untuk mengakhiri pemisahan negara Palestina dan mendukung rekonsiliasi di Palestina.

Sementara itu, Hamas menyambut baik keputusan Mesir ini. Menurut pernyataan Kementrian Dalam Negeri Hamas, Mesir telah menginformasikan keputusan pembukaan perbatasan di Rafah kepada pemerintahan Hamas. Dikatakan, warga Palestina yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas 40 tahun bebas memasuki wilayah Mesir tanpa diharuskan untuk mengajukan visa. “Ini merupakan keputusan yang tepat menuju arah yang benar. Ini akan mendukung kehidupan serta menghapus penderitaan warga (Jalur Gaza)," demikian dinyatakan pihak Hamas.

Yuniman Farid/dpa/rtr

Editor: Hendra Pasuhuk