Israel bergegas merampungkan rencana pendudukan permanen terhadap Tepi Barat Yordan, sesuai peta jalan damai yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.  

Kini untuk pertamakalinya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelaskan, warga Palestina  di Tepi Barat nantinya akan hidup di kantung-kantung enklave, tanpa hak atas kewarganegaraan Israel.  

Dalam sebuah wawancara dengan harian Hayom, politisi konservatif itu membeberkan rencana detail terkait status hukum penduduk Palestina pasca aneksasi Tepi Barat Yordan. Menurutnya warga yang hidup di kota-kota seperti Jericho atau Ramallah akan tetap berada di bawah “pemerintahan” Palestina. 

Meski begitu Palestina tetap tidak diizinkan membangun kekuatan militer. Israel akan mengambil alih fungsi pertahanan dan keamanan, tutur Netanyahu.  

“Mereka akan tetap berada di dalam enklave Palestina. Anda tidak perlu menduduki Jericho. Di sana hanya ada satu atau dua klaster. Anda tidak perlu menjalankan kedaulatan atas mereka. Mereka tetap menjadi subyek bagi negara Palestina. Tapi pengawasan keamanan Israel tetap berlaku di tempat-tempat ini.” 

Netanyahu sedang bergegas. Rencana damai Trump hanya berlaku hingga Pemilu Kepresidenan AS pada November mendatang. Diyakini, Partai Demokrat tidak akan melanjutkan kebijakan Trump di Timur Tengah jika berhasil memaksakan suksesi di Gedung Putih. 

Sebab itu pemerintah di Tel Aviv bersikeras, selambatnya pada 1 Juli nanti parlemen bakal mengesahkan rencana aneksasi Tepi Barat Yordan. 

Peta jalan damai versi Donald Trump 

Menurut peta jalan damai versi Donald Trump, “tidak seorangpun warga Israel atau Palestina yang boleh diusir dari kampung halamannya” saat ini. Meski terkesan normatif, kalimat tersebut memungkinkan Israel mencaplok wilayah yang menjadi kantung pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Akibatnya wilayah Palestina di Tepi Barat mengerucut menjadi sepenuhnya berada di dalam batas negara Israel.  

Sesuai rencana tersebut, dalam waktu dekat Tel Aviv berencana menduduki sepenuhnya Lembah Yordan yang sekaligus memutus akses Palestina kepada jiran terdekatnya itu. 

Adapun soal pembentukan negara Palestina, rencana Trump menyaratkan otoritas Palestina harus mengakui eksistensi Israel, tidak berusaha bergabung dengan organisasi internasional tanpa restu pemerintah Israel, serta tidak mendakwa Israel atau Amerika Serikat di mahkamah internasional. 

Nantinya pengungsi Palestina yang terusir dari kampung halamannya dalam perang 1948 dan 1967, tidak lagi berhak kembali ke tempat yang kini berada di dalam wilayah Israel. Bantuan lembaga pengungsi PBB, UNRWA, terhadap Palestina juga akan dihentikan secara otomatis dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. 

Netanyahu mengatakan jika Palestina menyetujui dan mematuhi semua butir perjanjian damai itu, maka “mereka bisa memiliki sebuah entitas sendiri yang didefinisikan sebagai sebuah negara oleh Presiden Trump.” 

Tapi meski peta jalan damai versi Trump membebaskan Irael untuk mencaplok 30 persen wilayah Palestina, rencana yang diajukan pemerintahan Netanyahu hanya mencakup wilayah seluas 20 persen, lapor Haaretz.  

Saat ini sebuah komite bentukan Israel dan Amerika Serikat sedang menggodok peta baru yang secara detail menggambarkan pembagian wilayah kedaulatan. Namun proses tersebut tidak melibatkan perwakilan Palestina. 

Eskalasi konflik cuatkan kekhawatiran 

Sebagai reaksi, Otoritas Palestina membatalkan semua perjanjian yang dibuat dengan Israel dan Amerika Serikat. Koordinasi keamanan, antara lain pertukaran informasi, juga tidak lagi dilakukan. Buntutnya Israel dikabarkan melarang polisi Palestina masuk ke wilayah yang didudukinya. 

Kedutaan Besar AS juga memperingatkan warganya untuk tidak lagi memasuki kawasan Tepi Barat Yordan menyusul ancaman keamanan. Rencana aneksasi oleh Israel diyakini akan memicu ketegangan baru dengan warga Palestina, dan memicu tindak kekerasan di kawasan padat wisatawan. 

“Pemerintah melarang keras pegawai kedutaan melakukan perjalanan pribadi keTepi Barat Yordan,” demikian tulis perwakilan AS di Yerusalem Barat dalam sebuah memo keamanan, Kamis (28/5). 

Eskalasi konflik di Tepi Barat memicu kekhawatiran di negeri jiran.Yordania, satu dari dua negara Arab yang berdamai dengan Israel, mewanti-wanti munculnya “konflik besar” jika Tel Aviv mengimplementasikan rencana tersebut 

Komisioner urusan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borell, mengatakan pihaknya akan menggunakan semua jalur diplomasi untuk mencegah aksi sepihak Israel. Dalam sebuah pertemuan virtual bersama menteri-menteri luar negeri UE pertengahan Mei silam, Borell mendesak agar Eropa “bekerjasama mencegah insiatif ke arah aneksasi.” 

Rencana pemerintah Israel juga dikritik di dalam negeri. Di laman editorialnya, harian liberal Haaretz misalnya akat “mungkin tidak mengetahui implikasi praktis dari rencana ini terhadap keseharian mereka, dan ancaman yang tersimpan di balik langkah tersebut.” 

 

rzn/hp (ap, afp, rtr, haaretz, jpost)