Pemerintah Israel akan mengutus seorang wakil untuk bergabung dalam tim komisi penyelidik yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada tanggal 31 Mei lalu, angkatan laut Israel menyerang enam kapal bantuan untuk Gaza dan menewaskan 9 aktivis Turki. Serangan yang berlangsung di perairan internasional itu dikecam di seluruh dunia.

Kepentingan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanjahu menjelaskan, Israel ingin berpartisipasi dalam komisi itu untuk membuka fakta-fakta kepada dunia mengenai serangan itu. Dikatakannya, Israel tidak menutupi apa-apa. Juni lalu, Netanjahu sudah menjelaskan kepentingan negaranya dalam menyelidiki serangan terhadap ke enam kapal tersebut. Netanjahu mempertanyakan, "Siapa yang mendalangi kelompok ekstrimis yang berada di galangan kapal? Siapa yang mendanai para paritisipan kapal itu? Bagaimana kapak, pentungan, pisau dan senjata lainnya yang kami temukan itu bisa sampai berada di atas kapal, kenapa ada tas-tas berisikan uang dalam jumlah besar? Untuk siapakah uang itu? "

Partisipasi pemerintah Netanjahu dalam Komisi PBB tidak disangka-sangka, karena sebelumnya Israel menolak keras adanya Komisi Penyelidik PBB itu. Dan bahkan membentuk komisi penyelidik militer dan sipil lokal. Tim penyelidik sipil Israel itu dipimpin Ja'akov Turkel, seorang mantan hakim Mahkamah Tinggi Israel. Menurut Türkel, "Komisi ini telah memutuskan untuk mengundang perdana menteri, menteri pertahanan, panglima militer serta sejumlah orang lain untuk memberikan kesaksian. Pemerintah dilarang untuk membatasi waktu kerja komisi ini. Namun kami ingin menyelesaikan tugas kami dalam waktu sesingkat mungkin."

Untuk Mencegah Terulangnya Insiden

Disebutkan, Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-Moon akan menunggu hasil penyelidikan komisi-komisi yang dibentuk oleh pemerintah Israel maupun Turki. Namun diharapkan, tim penyelidik internasional akan memulai tugasnya pada 10 Agustus mendatang. Tim yang terdiri dari empat orang itu akan dipimpin mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Geoffrey Palmer serta dengan Presiden Kolumbia Alvaro Uribe sebagai wakilnya. Kedua orang, warga Israel dan warga Turki yang juga berada dalam tim itu, belum diumumkan namanya. Menurut jadwal, Komisi Penyelidik PBB itu akan sudah memberikan laporan awal pada pertengahan September mendatang.

Turki dan Amerika Serikat menyambut penyelidikan PBB itu. Mengenai partisipasi Israel, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan, bahwa memang setiap negara harus mematuhi hukum internasional. Sementara Menteri Luar Negri AS untuk PBB Susan Rice menyatakan harapannya, bahwa tim penyelidik itu akan bisa membantu memperbaiki hubungan Israel dan Turki yang kini tegang.

Sementara Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang akhir pekan lalu berbicara dengan kedua pemimpin Israel dan Turki mengatakan, bahwa tim tersebut juga akan memberikan rekomendasi untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa di masa depan.

Sebastian Engelbrecht / Edith Koesoemawiria
Editor: Hendra Pasuhuk