20 tahun berlalu, semua presiden sebelum Trump menghindari keputusan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat penerapan UU “Jerusalem Embassy Act”. Selama itu, presiden AS memilih menjalankan misi perdamaian, dengan anggapan status Yerusalem harus disepakati lewat negosiasi bersama Palestina-Israel. Trump dinilai secara sengaja mengacaukan proses perdamaian yang telah diupayakan AS.

Bagi warga Palestina, pengumuman Trump seolah merampas harapan dan mimpi mereka untuk mendaulat wilayah Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan Palestina. Meski upaya untuk menempuh jalur kekerasan bukan pilihan, tapi tak sedikit warga Palestina yang akan menganggap upaya diplomatik yang diupayakan AS selama ini tak membawa perubahan berarti untuk mewujudkan Palestina Merdeka.

Sejak mengusai Yerusalem Timur pasca perang 6 hari tahun 1967, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibukota yang “abadi dan tidak terbagi”. Israel berupaya agar kedaulatannya atas Yerusalem mendapat pengakuan dunia internasional. Keputusan Trump dapat mempengaruhi sebagian besar politisi dan warga Israel yang menilai negosiasi dengan Palestina tidak membawa hasil yang signifikan.

Langkah Trump dinilai mengguncang kestabilan wilayah yang selama ini sudah sensitif atas segala jenis gejolak perubahan status. Arab Saudi - sekutu penting AS di Timur Tengah - menyebutkan kebijakan Trump mengacaukan upaya Riyadh meneruskan jalan perdamaian. Negara Arab yang berbatasan dengan Israel – Mesir, Yordania, Libanon dan Suriah – khawatirkan gejolak baru di kawasan mereka.

Sebagian besar negara di Eropa Barat gusar dengan pengakuan AS atas Yerusalem dan tak sedikit yang mengecam Trump. Namun, pertanyaan kuncinya: apakah EU akan berani mengambil sikap tegas yang berseberangan dengan AS? Misalnya menerapkan larangan impor dari wilayah Tepi Barat atau menghentikan kerjasama bisnis dengan perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah yang diduduki Palestina?

Patriarch Theoplhilos III, pemimpin gereja Ortodoks di Yerusalem melayangkan surat kecaman yang menyebutkan kebijakan Presiden AS Trump telah menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Ia menuliskan pada Trump pemindahan kedutaan AS telah menjauhkan upaya perdamaian di Yerusalem dan sebaliknya membuat jurang permusuhan yang semakin dalam di tanah suci, Yerusalem. ts/hp (guardian, washingtonpost)

Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.

Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.

"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.

Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.

Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.

Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.

Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.

Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.

Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)