Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri untuk berbicara di sidang perkara sengketa Pilpres 2024. Pihak istana mengatakan pemerintah menghormati panggilan MK terhadap sejumlah menteri tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri kabinet untuk dimintai keterangan terkait perkara sengketa Pilpres 2024. Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah menghormati MK yang memanggil empat menteri.
"Pemerintah menghormati panggilan MK pada sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang sengketa PHPU," kata Dini kepada wartawan, Selasa (2/4/204).
Dini berharap kehadiran empat menteri dapat memberikan pemahaman terkait kebijakan dan program pemerintah yang selama ini disoal oleh para pemohon.
"Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yg lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah," ujarnya.
Dini mengatakan para menteri terkait yang dipanggil tidak perlu minta izin presiden untuk hadiri sidang sengketa tersebut. Menurutnya MK berhak memanggil siapapun untuk dimintai keterangan.
"Tidak perlu (izin presiden), karena MK memang dapat memanggil siapapun yg dianggap perlu didengar keterangannya," ujarnya.
Cek Fakta Debat Pilpres 2024: Tanah, Utang, dan Terorisme
Debat ketiga Pilpres 2024 yang mempertemukan ketiga capres pada hari Minggu (07/01) malam, sempat menyinggung soal kepemilikan tanah, utang, dan terorisme. Bagaimana informasi dan kebenarannya? Cek fakta berikut ini!
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Anies Baswedan: Luas tanah Prabowo lebih dari 340 ribu hektare
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektare, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Merespons itu, Prabowo Subianto menyatakan tanah tersebut merupakan HGU (Hak Guna Usaha).
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Cek Fakta: Apakah benar luas tanah Prabowo 340 ribu hektare?
Tim DW Indonesia telah berusaha menghubungi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai kepemilikan tanah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Namun, DW belum mendapatkan konfirmasi dari TKN terkait perihal tersebut.
Foto: Chelsea Olivia Daffa/detikcom
Prabowo Subianto: Utang luar negeri Indonesia terendah di dunia
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB merupakan salah satu yang terendah di dunia. Dia mengatakan rasio utang luar negeri Indonesia berada di kisaran 40%, sementara banyak negara lainnya punya rasio utang LN terhadap PDB yang jauh di atas Indonesia.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Cek Fakta: Utang Indonesia terendah di dunia?
Perbandingan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB adalah 39,03%. Indonesia berada di peringkat 49 dari 183 negara. Jadi berdasar data IMF, ada 48 negara yang rasio utang luar negerinya di bawah Indonesia dan 134 negara lain yang rasio utangnya di atas Indonesia.
Foto: Dasril Roszandi/Zuma/IMAGO
Ganjar Pranowo: Terorisme tahun 2023 relatif tidak ada
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, kejadian terorisme relatif tidak ada sepanjang 2023. "Saya mengapresiasi dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu pada kepolisian," kata Ganjar dalam Debat Capres Cawapres 2024 seri ketiga bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (07/01).
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Cek Fakta: Tahun 2023 tidak ada serangan teror?
Pernyataan Ganjar sejalan dengan keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Sepanjang 2023 tidak ada serangan teror dengan kekerasan di Indonesia. Namun, sepanjang tahun 2023 Densus 88 melaporkan, menangkap 148 terduga teroris.
Foto: Rumondang N/detikcom
6 foto1 | 6
Mahkamah Konstitusi diketahui memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka akan dimintai keterangan oleh hakim MK.
"Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di gedung MK, Senin (1/4).
Dia mengatakan para pihak itu akan dipanggil pada hari Jumat (5/4). Dia mengatakan MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri.
Namun, dia mengatakan hakim MK menilai keterangan dari lima pihak itu penting. Dia mengatakan para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.
"Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," ucapnya. (pkp)
