Tidak jarang Zunar berurusan dengan pemerintah Malaysia. Berulangkali ia dibui lantaran karikaturnya dinilai terlalu kritis terhadap negara. Namun ia bersikukuh. "Mereka bisa merantai tangan saya, kaki saya, leher atau seluruh tubuh saya," ujarnya, "tapi saya tidak akan berhenti menggambar."

Adalah Perdana Menteri Najib Razak yang paling sering muncul dalam karya Zunar. Ia belum lama ini diduga terlibat dalam skandal korupsi sebesar 2,6 miliar Dollar AS dari dana investasi Malaysia 1MDB. Sekitar 700 juta Dollar AS diantaranya mendarat di rekening pribadi Razak. Sang perdana menteri berdalih uang itu merupakan "dana sumbangan kampanye" dari Arab Saudi.

Zunar menilai Razak adalah kelptokrat paling tamak sedunia. Ia bahkan menggeser Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, di tempat kedua. Resminya harta Mugabe diklaim sebesar 10 juta Dollar AS. Tapi sang diktatur punya seribu cara menilap uang negara tanpa menyisakan bukti hukum.

Perdana Menteri Razak tidak perlu mengkhawatirkan langkah hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi 1MDB, keluh Zunar. "Kami punya seorang menteri kehakiman, mahkamah agung dan gedung pengadilan, tapi kami tidak punya keadilan," ujarnya.

Buat menghadapi suara-suara kritis pemerintah Malaysia menggunakan Undang-undang dari era penjajahan Inggris. "Sedition Act" alias UU anti Penghasutan melarang perdebatan umum yang memiliki tendensi "subversif." Aturan tersebut kini sering digunakan buat membungkam wartawan, seniman dan penulis seperti Zunar.

Zunar juga mengritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Buatnya perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan yang baik dengan Malaysia lebih penting ketimbang perlindungan HAM dan situasi mengenaskan tahanan politik di negeri tersebut.

Karya karikatur Zunar saat ini sudah berjumlah ribuan. Sejak dua dekade ia berjuang melawan korupsi dengan pensil dan kertas. Kendati terancam hukuman ia tetap bersikukuh menggambar karikatur yang bersifat kritis. Zunar bahkan menyediakan gambar karikaturnya secara gratis di situs pribadinya, www.zunar.my

Jumlah penduduk pada daerah pemilihan sangat menentukan. Koalisi pemerintah biasanya menang di dapil yang dihuni bangsa Melayu. Namun banyak dapil tersebut berpenduduk sedikit seperti di Sabah atau Serawak. Sebaliknya kelompok oposisi berharap pada dapil berpenduduk multi-etnis yang berjumlah sedikit, meskipun ramai pemilih. Akibatnya sepertiga pemilih menentukan separuh jumlah kursi di parlemen.

Setiap 10 tahun sekali Komisi Pemilu (SPR) memetakan ulang daerah pemilihan sesuai sensus penduduk terbaru. Tapi oposisi mengritik pembagian dapil menguntungkan pemerintah. Penduduk keturunan yang cenderung memilih partai oposisi digabung dengan dapil pendukung oposisi, sementara warga Melayu disebar agar menjadi mayoritas di dapil lain. Akibatnya jumlah dapil pendukung pemerintah berlipat ganda.

Sejumlah LSM mengeluhkan "kejanggalan" dalam daftar pemilih, termasuk keberadaan 2,1 juta pemilih baru yang tidak memiliki alamat. Komite Parlemen 2011 silam sempat memerintahkan SPR membersihkan daftar pemilih, namun hingga kini "rekomendasi" tersebut diabaikan. Atas dasar itu organisasi anti korupsi, Bersih, memperkirakan 15% pemilih tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.

Pemerintah berusaha meyakinkan pemilu kali ini berjalan demokratis, antara lain dengan mengundang 25 perwakilan asing, termasuk dari Indonesia. Namun sisa negara yang diundang tidak memiliki kredibilitas demokrasi, antara lain dari Azerbaidjan, Maladewa, Pakistan, Uzbekistan, Kamboja dan Kirgistan. Komisi HAM Malaysia juga mengeluhkan pemantaunya ditolak oleh Komisi Pemilu untuk mengawasi TPS

Bulan lalu parlemen mengesahkan UU Anti Hoax yang mengharamkan berita palsu. Namun aturan tersebut belakangan lebih sering digunakan buat mengintimidasi oposisi dan meredam laporan mengenai dugaan korupsi Dana Investasi Malaysia 1MDB yang ikut menyeret keluarga Perdana Menteri Najib Razak. Bekas PM Mahathir Mohammad baru-baru ini digugat ke pengadilan lantaran hal serupa.

Ketetapan hari pemungutan suara digelar pada pertengahan minggu memicu kontroversi besar di Malaysia. Pasalnya banyak pemilih yang harus pulang kampung untuk bisa mencoblos. Meski kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional, kelompok oposisi mengklaim bakal kehilangan suara lantaran banyak pendukungya yang bekerja di luar kota, termasuk di antaranya setengah juta calon pemilih di Singapura.