Isu HAM Bakal Sudutkan Kedua Paslon Pada Debat Capres
16 Januari 2019
Isu pelanggaran HAM diyakini akan menjadi bola panas bagi kedua paslon selama debat capres 2019. Meski demikian format debat yang kaku membuat aktivis HAM pesimis bisa mendapat jawaban yang memuaskan dari kedua paslon
Iklan
Jika ada satu isu yang bisa membuat canggung Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat calon presiden 17 Januari, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah salah satunya. Saat ini sederet masalah HAM diangkat ke permukaan untuk ikut dibahas pada forum debat tersebut. Aktivis HAM berharap bisa mendapatkan jawaban yang konklusif dari kedua paslon.
"ini momentum yang baik untuk bisa menggali hal-hal yang sifatnya lebih substantif," kata pakar hukum dan tata negara, Bivitri Susanti, kepada Deutsche Welle. Karena menurut perempuan yang juga diundang menjadi panelis untuk debat capres pertama itu, selama ini kedua paslon tidak pernah secara serius membahas masalah HAM di Indonesia.
"Selama berpuluh tahun janjinya selalu sama, tapi bagaimana caranya (penuntasan isu HAM) tidak pernah dibahas," imbuhnya lagi.
Empat agenda didahulukan pada debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, yakni Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Terutama isu HAM diyakini berpotensi menyudutkan kedua calon presiden.
Beban Moral pada Jokowi
Namun jika pada Pilpres 2014 Prabowo Subianto yang menjadi sorotan, kali ini Joko Widodo yang duduk di kursi panas seputar isu pelanggaran HAM di tanah air. Selama pemerintahan Jokowi, Indonesia mencatat berbagai dugaan pelanggaran, antara lain hukuman mati, intoleransi dan diskriminasi kelompok minoritas, konflik agraria dan Papua.
Janji Politik Prabowo Subianto
Calon presiden Prabowo Subianto mengumbar janji saat menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di hadapan pendukungnya di Jakarta (14/1). Di dalamnya ia memaparkan visi-misi jika ia terpilih sebagai presiden kelak
Foto: Reuters
Membangun Bank Tani dan Bank Nelayan
Prabowo mengklaim petani Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk impor yang ada. Dia berjanji, petani dan nelayan akan mendapatkan modal dan teknologi yang canggih guna mendukung hasil panen dan hasil tangkapan mereka.
Foto: Imago/Blickwinkel
Memperbaiki Tata Kelola BPJS
Prabowo merasa banyak rumah sakit di Indonesia yang menolak pasien BPJS karena rumah sakit tersebut belum dibayar oleh pemerintah. Ia berjanji akan mencegah defisit yang ada dan memperbaiki sistem tata kelola BPJS dan jaminan sosial lainnya, sehingga masyarakat mendapatkan mutu layanan kesehatan yang lebih baik.
Foto: Getty Images/D. Ardian
Pastikan Utang Pemerintah Tidak Membengkak
Mantan Danjen Kopassus ini berjanji akan hentikan pembengkakan utang luar negeri Indonesia. Prabowo merasa dengan membengkaknya utang Indonesia akan membahayakan posisi keuangan negara. Ia meyakini utang pemerintah selama ini rutin digunakan untuk pemembayaran gaji pegawai negeri.
Foto: picture-alliance/ Photoshot
Naikkan Gaji Polisi, Hakim, dan Jaksa
Prabowo berjanji akan menaikkan gaji aparat keamanan dan aparat hukum. Ia meyakini para prajurit, polisi, hakim, serta jaksa wajib dipenuhi semua kebutuhannya. Keberadaaan mereka sangat vital bagi jalannya Pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan ia tidak mempermasalahkan kenaikan gaji berkali-kali lipat.
Foto: imago/ZUMA Press
Memperbaiki Kualitas Pendidikan
Dengan memberikan program-program tepat sasaran seperti beasiswa atlet, beasiswa santri, maupun transportasi gratis bagi pelajar. Menyejahterakan para guru juga termasuk kedalam janji poltiknya, terutama guru-guru honorer yang menurutnya penting untuk diperbaiki kualitas hidupnya. Dia juga berjanji memperbaiki sarana prasarana sekolah, universitas, pondok pesantren, hingga madrasah.
Foto: picture-alliance/dpa/M. Irham
Membangun Lembaga Tabung Haji
Prabowo berjanji akan membentuk sebuah lembaga tabungan haji bagi calon jamaah haji dan umrah. Ini dilakukan demi meringankan beban umat islam yang ingin berangkat ke tanah suci. Nantinya masyarakat bisa menabung dalam jangka waktu tertentu hingga dana terkumpul.
Foto: Reuters/Z. Bensemra
Mendirikan Asrama Haji di Arab
Jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan melakukan negosisasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia bisa membangun gedung-gedung milik Indonesia untuk dijadikan asrama haji bagi jamaah Indonesia. Ini diyakini dapat menekan tingginya biaya naik haji.
Foto: Reuters/Z. Bensemra
Ubah Hutan Yang Rusak
Prabowo mengklaim akan menyulap jutaan hektar hutan sekunder menjadi hutan produktif. Nantinya hutan tersebut bisa diberdayakan masyarakat Indonesia untuk produksi pangan dan produksi energi.
Foto: Reuters/YT Haryono
Jadikan Industri Indonesia Kelas Dunia
Tak mau tertinggal negara-negara lain seperti India dan Korea Selatan, Prabowo juga berambisi menjadikan industri Indonesia kelas dunia. Menciptakan mobil nasional, helikopter, kapal niaga, bahkan kapal perang menurutnya bukan hal yang mustahil dilakukan. Ia juga pastikan perusahaan-perusahaan BUMN seperti Krakatau Steel, Pertamina, dan Garuda tidak akan merugi jika ia terpilih.
Foto: AP
Kepastian Hukum Bagi Pengendara Ojek Online
Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan seperti pengendara ojek online maupun taksi online, mantan menantu Soeharto ini berjanji akan memberikan kepastian hukum dan menetapkan tarif minimal yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan. Hal ini menjawab keluhan para pengemudi online selama ini terkait tarif mereka. (rap/rzn: dari berbagai sumber)
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
10 foto1 | 10
Khususnya Papua tiga peristiwa berdarah disodorkan oleh aktivis untuk dibahas, yakni insiden di Wasior, 2001, yang mencatat empat orang tewas dan lima masih dinyatakan hilang. Sementara 39 orang mengaku disiksa oleh aparat keamanan. Selain itu ada kasus Wamena pada 2003, di mana penyisiran oleh polisi menyisakan 42 orang tewas dan 15 ditangkap, serta peristiwa Paniai, 2014, yang menyebabkan empat murid SMA meninggal dunia.
"Papua bisa menjadi role model buat penyelesaian permasalahan HAM, karena ketimpangannya kan begitu nyata dan kalau kita bisa menyelesaikan masalah Papua, saya pikir itu akan membuka jalan bagi persoalan ketimpangan lain di Indonesia timur," Kata Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, saat dihubungi DW.
Pencegahan Pelanggaran HAM
Selain masalah HAM masa lalu, pemerintahan Indonesia yang baru kelak juga harus mencegah pelanggaran HAM baru. Prabowo Subianto misalnya harus mempertanggungjawabkan koneksinya dengan ormas-ormas yang selama ini terlibat dalam presekusi minoritas. Adapun Joko Widodo ditengarai kurang berkomitmen menggerakkan aparat negara agar menghormati Hak Asasi Manusia.
Masalah yang mendesak, kata Ricky Gunawan, adalah "memulihkan atau mereparasi relasi antara minoritas dan mayoritas di dalam kehidupan berbangsa," kata dia. "Tiga tahun terakhir persoalan intoleransi begitu menyeruak dan mengganggu keseimbangan antara mayoritas dan minoritas. Kalau hubungan itu belum pulih, maka kita akan sulit memperkuat komitmen HAM di Indonesia".
Daftar Pelanggaran HAM yang Belum Terselesaikan
Sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia berat tersandung oleh sikap batu lembaga negara. Kejaksaan Agung seringkali menjadi kuburan bagi keadilan. Inilah sebagian kasus besar yang masih menjadi PR buat pemerintah.
Foto: AFP/Getty Images/Dewira
Tragedi Trisakti
Pada 12 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa menuntut pengunduran diri Suharto memuncak di kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Komnas HAM mencatat jumlah korban kekerasan oleh aparat keamanan mencapai 685 orang, sementara tiga meninggal dunia akibat tembakan. Ironisnya berkas penyelidikan yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung dinyatakan hilang pada Maret 2008 oleh Jampidsus Kemas Yahya Rahman.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. husni
Semanggi Berdarah
Kejaksaan Agung di bawah kendali Hendarman Supandji menjadi jalan buntu pengungkapan kasus pelanggaran HAM 1998. Berkas laporan Komnas HAM terhadap kasus kekerasan aparat yang menewaskan 17 orang (Semanggi I) dan melukai 127 lainnya pada November 1998 menghilang tak berbekas. Setahun berselang tragedi kembali berulang, kali ini korban mencapai 228 orang.
Foto: picture alliance/dpa
Hilangnya Widji Tukul
Satu per satu aktivis pro demokrasi menghilang tanpa jejak menjelang runtuhnya kekuasaan Suharto, termasuk di antaranya Widji Thukul. Ia diduga diculik aparat keamanan setelah dinyatakan buron sejak peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996 (Kudatuli). Kasus Widji Thukul mewakili puluhan aktivis yang sengaja dilenyapkan demi kekuasaan.
Foto: Wahyu Susilo
Pembantaian 1965
Antara 500.000 hingga tiga juta nyawa simpatisan PKI melayang di tangan militer dan penduduk sipil setelah kudeta yang gagal pada 1965. Hingga kini upaya pengungkapan tragedi tersebut tidak pernah menyentuh pelaku. Adalah sikap membatu TNI yang melulu menjadi sandungan bagi penuntasan tragedi 1965.
Petaka di Wamena
Tragedi Wamena berawal dari penyerangan gudang senjata oleh orang tak dikenal yang menewaskan 2 anggota TNI pada April 2003. Aksi penyisiran yang kemudian dilakukan aparat menewaskan 9 penduduk sipil, sementara 38 luka berat. Seperti kasus sebelumnya, laporan penyelidikan Komnas HAM ditolak Kejagung dengan alasan tidak lengkap. TNI juga dituding menghalangi penyelidikan kasus tersebut.
Foto: picture-alliance/AP/dpa/A. Vembrianto
Pembunuhan Munir
Sosok yang sukses membongkar pelanggaran HAM berat oleh Tim Mawar dan mengakhiri karir Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini meninggal dunia setelah diracun dalam perjalanan menuju Belanda. Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah dan divonis 14 tahun penjara. Namun hingga kini kejaksaan sulit memburu tersangka utama yakni Muchdi Pr. yang dikenal dekat dengan Prabowo.
Foto: AFP/Getty Images/Dewira
6 foto1 | 6
Dia juga beharap kedua paslon mau menunjukkan kesungguhan dalam penegakan hukum. Menurutnya ketimpangan pada penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. "Sekarang ini kenapa Prabowo muncul dengan manuver yang berlandaskan hoax adalah karena mereka berusaha mengeksploitasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum."
Hal ini terutama menyulitkan penegakan hukum yang melibatkan orang-orang terdekat di kedua kubu paslon.
Format Debat Menguntungkan Paslon
Namun Bivitri Susanti meragukan debat capres kali ini akan menghasilkan komitmen nyata terhadap isu HAM di dalam negeri. Menurutnya format debat yang diatur secara kaku membuat pembahasan yang mendalam menjadi mustahil.
Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua pertanyaan yang disiapkan panelis akan diundi oleh kedua paslon. Nantinya masing-masing hanya mendapat dua pertanyaan untuk setiap isu. Secara keseluruhan kedua paslon harus menjawab delapan pertanyaan dalam waktu yang singkat.
"Nah delapan itu mungkin saja yang keluar adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu diharapkan banyak orang," kata dia. "Saya kok khawatir mereka akan muter-muter saja jawabnya, padahal kita pengen 'gimana' dan 'bagaimana caranya'," untuk menyelesaikan isu HAM.
rzn/hp
Kopassus Dalam Pusaran Sejarah
Dalam sejarahnya Komando Pasukan Khsusus banyak terlibat menjaga keutuhan NKRI. Tapi di balik segudang prestasi, tersimpan aib yang menyeret Kopassus dalam jerat pelanggaran HAM.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Heroisme Baret Merah
Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Kecil dan Mematikan
Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Mendunia Lewat Woyla
Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Terjun Saat Bencana
Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.
Foto: picture-alliance/dpa
Nila di Tanah Seroja
Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.
Foto: picture-alliance/dpa
Pengawal Tahta Penguasa
Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.
Foto: picture-alliance/dpa
Serambi Berdarah
Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.
Foto: Getty Images/AFP/Stringer
Neraka di Papua
Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.