Kedaruratan di sejumlah rumah sakit di Jabodetabek makin tampak seiring dengan lonjakan kasus COVID-19. Sejumlah pemimpin daerah di Jabodetabek mendesak pemerintah pusat agar melakukan pengetatan yang lebih ketat.

Salah satu desakan itu datang dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima meminta pemerintah pusat lebih berani mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih tegas dan lebih ketat untuk menekan laju sebaran COVID-19.

Saran pembatasan lebih ketat oleh pemerintah pusat itu disampaikan Bima setelah meninjau kondisi terkini RS Marzoeki Mahdi Bogor, Minggu (27/06) sore.

"Situasi COVID saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani, kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor lonjakannya luar biasa. Beberapa hari terakhir berada di kisaran 300, hari ini jam 2 siang sudah tercatat 260 orang positif, yang masih sakit mencapai 3.023 kasus," ungkap Bima di RS Marzoeki Mahdi, Minggu (27/06).

Bima juga menilai PPKM mikro yang kini berjalan dan dilaksanakan di daerah dinilai belum bisa secara maksimal menekan laju penyebaran COVID-19 karena tidak diiringi dengan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah pusat.

"Jadi PPKM yang kita terapkan saat ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi, dalam kebijakan yang lebih makro," kata Bima.

"Jadi sekali lagi, PPKM yang sedang berjalan di wilayah ini tidak akan mampu mengatasi persoalan ketika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat di wilayah makro," tambah Bima. 

Minta pemerintah pusat berlakukan pembatasan lebih ketat

Politikus PAN ini meminta pemerintah pusat lebih berani bersikap tegas untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat.

"Jadi saya kira pemerintah harus lebih berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat. Mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tetapi diberlakukan sesuai dengan zona atau karakter wilayahnya. Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan lebih ketat di Bandung Raya, misalnya. Pembatasan lebih ketat di gerbang kertasusila, misalnya dan sebagainya," tutur Bima.

Desakan serupa disuarakan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Pasalnya, lonjakan COVID-19 terjadi di seluruh daerah di Banten. Bahkan penambahan kasus pada Senin (21/06) lalu mencapai rekor dengan kasus positif sebanyak 476 pasien.

Wahidin mengatakan lonjakan pasien positif COVID-19 ini akibat orang ramai-ramai wisata Lebaran. Akibatnya, rumah sakit pun nyaris penuh.

"Bisa jadi COVID naik lagi, rumah sakit penuh. Cape... cape... cape nanganin COVID," kata Wahidin Halim kepada wartawan di Serang, Selasa (22/06).

Perlu ada pengetatan lain karena PPKM tidak efektif. Orang bisa keluar masuk daerah lain, mudik, menghadiri acara pernikahan dan kumpul-kumpul berkerumun. Ada kesadaran yang semakin menurun di tengah masyarakat.

"Pengetatan harus, tapi kita tetap minta petunjuk pusat, lockdown atau PSBB atau PPKM," ujar Wahidin.

Vaksinasi selama ini juga terbatas. Banten masih baru mencapai 600 ribu vaksinasi dan kurang dari target yang jumlah sasarannya 3 juta orang. Selain itu, penyebaran di lingkungan pemerintahan makin tinggi.

Pemprov Banten mengambil kebijakan WFH agar tidak semakin parah. Rumah sakit hampir penuh, apalagi di Tangerang Raya.

"Kalau ada lonjakan sudah nggak nahan. Rumah sakit di Kota Tangerang sudah 90 persen lebih (BOR), sudah susah," ucap Wahidin. 

Zona merah Depok diminta micro-lockdown

Sementara itu, pemerintah Kota Depok resmi menetapkan wilayah Depok kembali menjadi zona merah COVID-19. Pemkot memutuskan meniadakan ibadah keagamaan dan membatasi sejumlah kegiatan masyarakat.

"Setelah 22 minggu Kota Depok berada di zona risiko sedang (oranye), dalam minggu ini Kota Depok bersama 9 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat kembali masuk ke dalam kategori daerah dengan zona risiko tinggi atau zona merah," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Selasa (29/06).

Atas kondisi zona merah itu, Idris memastikan PPKM mikro di Depok selanjutnya akan diperkuat. Kemudian, dia meminta RT-RT yang berada di zona merah melakukan langkah micro-lockdown.

Tak hanya itu, Idris mengimbau, berdasarkan keputusan MUI, salat Jumat di Depok untuk sementara ditiadakan. Dia memastikan ibadah agama lainnya juga tidak diperkenankan.

Jakarta setuju pengetatan, ikut keputusan pemerintah pusat

Sementara itu, dalam rapat virtual antara pemerintah pusat dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) kemarin membahas perihal wacana PPKM darurat, yang disebut bakal dimulai 3 Juli mendatang. Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu peserta rapat.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa inti dari rapat tersebut yakni peningkatan pengetatan PPKM. Riza mengisyaratkan keputusan rapat antara pemerintah pusat dan pemda terkait PPKM darurat akan diumumkan besok.

"Pak Menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada, kira-kira begitu. Detailnya saya tidak berani menyampaikan sekarang, mungkin besok sudah disampaikan. Kita tunggu saja," kata Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/06).

Riza menerangkan rapat kali ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama kementerian terkait lainnya. Rapat itu, sebutnya, juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya.

Dia memastikan dalam waktu dekat akan ada kebijakan baru terkait pemberlakuan PPKM. Bahkan, rapat selanjutnya dijadwalkan esok hari.

"Prinsipnya perlu ada pengetatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya," tegasnya. (pkp/ha)

Baca selengkapnya di: detiknews

Suara Pemimpin di Jabodetabek Minta Pembatasan Corona Lebih Ketat