Prabowo mengklaim petani Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk impor yang ada. Dia berjanji, petani dan nelayan akan mendapatkan modal dan teknologi yang canggih guna mendukung hasil panen dan hasil tangkapan mereka.

Prabowo merasa banyak rumah sakit di Indonesia yang menolak pasien BPJS karena rumah sakit tersebut belum dibayar oleh pemerintah. Ia berjanji akan mencegah defisit yang ada dan memperbaiki sistem tata kelola BPJS dan jaminan sosial lainnya, sehingga masyarakat mendapatkan mutu layanan kesehatan yang lebih baik.

Mantan Danjen Kopassus ini berjanji akan hentikan pembengkakan utang luar negeri Indonesia. Prabowo merasa dengan membengkaknya utang Indonesia akan membahayakan posisi keuangan negara. Ia meyakini utang pemerintah selama ini rutin digunakan untuk pemembayaran gaji pegawai negeri.

Prabowo berjanji akan menaikkan gaji aparat keamanan dan aparat hukum. Ia meyakini para prajurit, polisi, hakim, serta jaksa wajib dipenuhi semua kebutuhannya. Keberadaaan mereka sangat vital bagi jalannya Pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan ia tidak mempermasalahkan kenaikan gaji berkali-kali lipat.

Dengan memberikan program-program tepat sasaran seperti beasiswa atlet, beasiswa santri, maupun transportasi gratis bagi pelajar. Menyejahterakan para guru juga termasuk kedalam janji poltiknya, terutama guru-guru honorer yang menurutnya penting untuk diperbaiki kualitas hidupnya. Dia juga berjanji memperbaiki sarana prasarana sekolah, universitas, pondok pesantren, hingga madrasah.

Prabowo berjanji akan membentuk sebuah lembaga tabungan haji bagi calon jamaah haji dan umrah. Ini dilakukan demi meringankan beban umat islam yang ingin berangkat ke tanah suci. Nantinya masyarakat bisa menabung dalam jangka waktu tertentu hingga dana terkumpul.

Jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan melakukan negosisasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia bisa membangun gedung-gedung milik Indonesia untuk dijadikan asrama haji bagi jamaah Indonesia. Ini diyakini dapat menekan tingginya biaya naik haji.

Prabowo mengklaim akan menyulap jutaan hektar hutan sekunder menjadi hutan produktif. Nantinya hutan tersebut bisa diberdayakan masyarakat Indonesia untuk produksi pangan dan produksi energi.

Tak mau tertinggal negara-negara lain seperti India dan Korea Selatan, Prabowo juga berambisi menjadikan industri Indonesia kelas dunia. Menciptakan mobil nasional, helikopter, kapal niaga, bahkan kapal perang menurutnya bukan hal yang mustahil dilakukan. Ia juga pastikan perusahaan-perusahaan BUMN seperti Krakatau Steel, Pertamina, dan Garuda tidak akan merugi jika ia terpilih.

Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan seperti pengendara ojek online maupun taksi online, mantan menantu Soeharto ini berjanji akan memberikan kepastian hukum dan menetapkan tarif minimal yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan. Hal ini menjawab keluhan para pengemudi online selama ini terkait tarif mereka. (rap/rzn: dari berbagai sumber)

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.