Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal melindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manusia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Sejak 2013 silam parlemen Eropa mewanti-wanti terhadap paham Wahabisme. Bahkan Dewan Fatwa Malaysia menilai faham tersebut kerap melahirkan pandangan radikal dan bisa berujung pada tindak terorisme. Pasalnya Wahabisme menganut prinsip pemurnian Islam. Bentuknya yang cenderung eksklusif dan intoleran terhadap ajaran lain membuat penganut Wahabisme rentan terhadap radikalisasi.

Kebanyakan kelompok teror dari Nigeria, Suriah, Irak hingga ke Pakistan mengklaim Wahabisme atau Salafisme sebagai ideologi dasar. Al-Qaida, Islamic State, Taliban, Lashkar-e-Toiba, Front al Nusra dan Boko Haram adalah kelompok terbesar yang jantung ideologinya merujuk pada paham Islam puritan itu.

Hingga kini pemerintah Arab Saudi sudah mengucurkan dana hingga 100 miliar dolar AS untuk mempromosikan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Uni Soviet cuma menghabiskan dana propaganda Komunisme sebesar 7 miliar dolar AS selama 70 tahun sejak dekade 1920-an. Pakar keamanan mencurigai, sebagian dana dakwah itu disalahgunakan untuk membiayai terorisme.

Pada nota rahasia senat AS dari tahun 2009 yang bocor ke publik, calon presiden AS Hillary Clinton menyebut hartawan Arab Saudi sebagai "donor terbesar" kelompok terorisme di seluruh dunia. Biasanya teroris memanfaatkan musim haji untuk masuk ke Arab Saudi tanpa mengundang kecurigaan aparat keamanan.

Penyandang dana teror terbesar di Arab Saudi tidak lain adalah hartawan berkocek tebal. Dengan mengandalkan uang minyak, mereka secara langsung atau tidak langsung menyokong konflik bersenjata di Pakistan atau Afganistan. Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor di Wikileaks.

Kelompok teroris tidak jarang menggunakan perusahaan atau yayasan untuk mengumpulkan dana perang. Lashkar-e-Toiba di Pakistan misalnya menggunakan lembaga kemanusiaan Jamaat-ud Dakwa, untuk meminta sumbangan. Kedoknya adalah dakwah Islam. Salah satu sumber dana terbesar biasanya adalah Arab Saudi.

Arab Saudi bukan satu-satunya negara Islam yang menyokong terorisme. Menurut catatan Pentagon yang dipublikasikan majalah The Atlantic, Qatar membantu Jabhat al-Nusra dengan perlengkapan militer dan dana. Kelompok teror tersebut sempat beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al-Qaida di Suriah. Jerman juga pernah melayangkan tudingan serupa terhadap pemerintah Qatar ihwal dana untuk Islamic State

Tahun 2014 silam Washington Post memublikasikan laporan yang mengungkap keterlibatan Kuwait dalam pembiayaan kelompok teror di Suriah, seperti Jabhat al Nusra. Laporan yang berlandaskan kesaksikan perwira militer dan intelijen AS itu menyebut dana sumbangan raksasa senilai ratusan juta dolar AS.

Harus ditekankan tidak ada bukti keterlibatan kerajaan al-Saud dalam berbagai aksi teror di seluruh dunia. Namun pada serangan teror 11 September 2001 di New York, AS, komite bentukan senat menemukan bahwa pelaku memiliki hubungan "tidak langsung" dengan kerajaan dan "mendapat dukungan dari kaum kaya Saudi dan pejabat tinggi di pemerintahan."

Sejauh ini pemerintah Arab Saudi terkesan setengah hati membatasi transaksi keuangan gelap untuk pendanaan terorisme dari warga negaranya. Dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor ke publik, Riyadh misalnya aktif melumat sumber dana Al-Qaida, tapi banyak membiarkan transaksi keuangan untuk kelompok teror lain seperti Taliban atau Lashkar-e-Toiba.

Namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, membantah hubungan antara ideologi Wahabi dengan terorisme. "Anggapan bahwa Saudi membiayai ekstremisme atau Ideologi kami menyokong ekstremisme adalah omong kosong. Kami aktif memburu pelaku, uang dan dalang di balik tindak terorisme," tukasnya.

Pada tahun keempat perang sipil di Suriah, kekacauan masih merajalela. Negara ini terpecah antara pasukan pemerintah di bawah Presiden Bashar al-Assad, kelompok oposisi moderat, Islamis, kelompok preman dan geng kriminal. Lebih dari 100.000 orang tewas akibat konflik, dan 9 juta warga terpaksa mengungsi. Konflik ini berpotensi meluas ke negara-negara tetangga.

Pertempuran berlanjut di Afghanistan setelah NATO menyerahkan kontrol keamanan ke militer lokal. Taliban dan kelompok militan Islam lainnya terus melancarkan perang terhadap pemerintah menggunakan serangan bom bunuh diri dan ranjau. Wilayah perbatasan menjadi daerah yang paling rentan kekerasan. Menurut PBB, lebih dari 2.500 warga sipil tewas di Afghanistan tahun 2013.

Selama 40 tahun lebih front pembebasan Moro di Filipina memperjuangkan kebebasan. Setelah sempat mereda, konflik kembali berkecamuk tahun 2013 saat MNLF mengumumkan kemerdekaan kepulauan di bagian selatan Filipina. Pemberontak yang berusaha mengambil alih kota Zamboanga dipukul mundur oleh militer. Lebih dari 120.000 orang terpaksa mengungsi.

Narkoba, perdagangan manusia, pemerasan dan penyelundupan: Ini cara kartel di Meksiko mendapat pemasukan. Untuk melindungi aliran dana, konflik antar kartel dan dengan pemerintah begitu marak. Pertempuran kecil terjadi setiap pekan. Akibatnya ratusan kelompok preman terbentuk di berbagai penjuru negeri. Tahun 2013 korban tewas akibat konflik kartel mencapai 17.000 orang.

Kelompok Islamis Boko Haram ingin memberlakukan hukum Syariah di Nigeria. Untuk mencapai target ini, kelompok tersebut terus menyerang umat Kristen dan Muslim moderat. Dalam gambar, kerabat korban umat Kristen menggali kuburan usai sebuah serangan. Nigeria juga mempunyai pertempuran lain: petani Kristen bentrok dengan penggembala ternak Muslim terkait lahan subur.

Selama 10 tahun lebih beragam kelompok etnis Afrika bertempur di wilayah Darfur, Sudan, melawan pasukan pemerintah dan sekutunya. Dalam konflik, suplai air dan lahan subur menjadi taruhan. Ratusan ribu warga tewas akibat pertempuran dan jutaan lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Konflik antara pejuang al-Shabab dan militer di Somalia telah berlangsung selama 8 tahun. Dengan bantuan pasukan PBB dan Uni Afrika, pemerintah Somalia berhasil mengatasi gempuran Islamis. Meski begitu, pejuang al-Shabab tetap mengontrol wilayah selatan negeri. Al-Shabab bertanggung jawab atas sejumlah serangan bom di ibukota Mogadishu tahun 2013.

Tiga tahun setelah merdeka, Sudan Selatan tetap menjadi negara yang didominasi konflik dan medan dua pertempuran. Pejuang yang loyal terhadap wakil presiden bertempur melawan pasukan presiden. Militer juga menghadapi pertempuran lain. Di negara tetangga, Sudan, pasukan Sudan Selatan mendukung upaya otonomi dari dua provinsi yang kaya minyak bumi.

Di Kivu sepanjang tahun 2013 militer terus-terusan berhadapan dengan kelompok pemberontak M23. Setelah negosiasi damai dengan pemerintah, para pejuang kelompok itu terpecah menjadi kelompok-kelompok berbeda. Akhir tahun 2013 pemerintah Republik Demokratik Kongo mengumumkan kekalahan pemberontak. M23 telah menyatakan siap berjuang secara politik.

Di Mali, pejuang Islamis berupaya merebut kekuasaan. Tahun 2012, sejumlah wilayah di bagian utara negeri berhasil direbut. Alhasil, Perancis ikut turun tangan membantu pemerintah Mali dengan pasukan dan persenjataan, serta serangan darat dan udara untuk menaklukkan pasukan Islamis. Pasukan helm biru kini bertugas menjaga keamanan, namun serangan dan bom bunuh diri terus berlanjut.