Mulai dari pabrik pengolahan nikel di Indonesia hingga tambang logam tanah jarang di Myanmar, ekspansi perusahaan Cina dianggap berisiko menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat lokal, menurut para pemerhati lingkungan.

Fenomena ini sebagian dipicu aturan ketat dan kelebihan kapasitas industri di Cina, daya tarik tenaga kerja murah, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan melimpahnya sumber daya di negara-negara tetangga.

Meski tercatat sebagai penyandang dana terbesar energi bersih di Asia Tenggara, banyak analis menilai investasi hijau Cina sering kali tersamarkan oleh keterlibatan mereka di sektor yang paling merusak lingkungan.

Situasi tersebut kini jadi lebih kompleks. Modal Cina bisa membantu membangun ladang energi surya dan bendungan tenaga air, tapi sekaligus memicu konflik lingkungan, risiko kesehatan, dan ketegangan politik yang makin meningkat.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah pemerintah Asia Tenggara benar-benar serius melindungi lingkungan seperti yang mereka klaim?

“Faktanya, sebagian besar pemerintah lebih mementingkan pembangunan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Itu sama persis seperti yang dulu dilakukan pemerintah Cina,” kata Zachary Abuza, profesor di National War College, Washington D.C., kepada DW.

Gelombang penolakan di Indonesia

Sejak akhir tahun lalu, muncul gelombang protes dan mogok kerja di sejumlah pabrik pengolahan nikel milik Cina di Indonesia.

Pada Juli lalu, pemerintah mengumumkan akan memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi, yang dikelola raksasa logam Cina, Tsingshan Holding Group.

Sebelumnya, pada Februari, lembaga riset keamanan C4ADS menemukan bahwa lebih dari tiga perempat kapasitas pemurnian nikel Indonesia dikuasai perusahaan Cina, banyak di antaranya terkait dengan pemerintah di Beijing.

Dua perusahaan Cina, termasuk Tsingshan, sudah menguasai lebih dari 70% kapasitas pemurnian nasional.

“Minimnya kendali domestik membuat Indonesia bergantung pada investasi Cina, yang bisa membatasi kemampuan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban industri,” tulis laporan tersebut.

Dugaan pencemaran di Sungai Mekong

Di Myanmar, perusahaan Cina juga dituduh mencemari Sungai Mekong akibat ekspansi tambang logam tanah jarang di wilayah konflik.

Komunitas di Laos dan Thailand belakangan melaporkan lonjakan arsenik dan logam beracun lain di sungai.

Pada Juni lalu, badan lingkungan Thailand menguji air di Chiang Mai dan Chiang Rai, wilayah yang berbatasan dengan negara bagian Shan di Myanmar, dan menemukan kadar arsenik hampir lima kali di atas standar internasional air minum.

Sebuah laporan di Myanmar mencatat jumlah tambang logam tanah jarang di satu negara bagian melonjak hampir tiga kali lipat menjadi sekitar 370 sejak kudeta militer 2021.

Hal ini mendorong pejabat dan anggota parlemen Thailand menekan Cina agar membatasi dampak lingkungannya. Kedutaan Cina di Bangkok pun menegaskan bahwa semua perusahaan “mematuhi hukum negara tuan rumah dan selalu beroperasi secara sah.”

Namun, Pianporn Deetes, Direktur Kampanye di NGO International Rivers, mengingatkan bahwa risiko polusi justru akan makin besar dengan rencana pembangunan bendungan Pak Beng di Laos yang didanai Cina. Bendungan ini dikhawatirkan bisa menjebak dan mengakumulasi sedimen tercemar di waduknya.

Dorongan energi hijau

Di tengah kritik itu, Cina juga tercatat sebagai investor terbesar energi terbarukan di kawasan.

Zero Carbon Analytics melaporkan, dalam 10 tahun terakhir Cina sudah menanamkan lebih dari USD2,7 miliar (43,89 triliun rupiah) untuk proyek energi bersih di Asia Tenggara, terutama lewat inisiatif Belt and Road.

Namun, ekspansi ke sektor padat polusi juga terus berjalan.

Artikel Nikkei Asia menyebut, banyak industri berat yang mencemari kini hengkang dari Cina dan pindah ke negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil, termasuk di antaranya industri kertas bekas, besi, dan baja.

“Sejak 2017, produsen baja Cina mulai melirik Asia Tenggara karena regulasi lingkungan di dalam negeri makin ketat serta kelebihan kapasitas,” tulis laporan itu.

Selain itu, menghindari tarif AS juga jadi motivasi relokasi industri.

“Pabrik-pabrik ini memang menciptakan lapangan kerja dan kaitan dengan ekosistem industri lebih luas. Namun, sebagian besar pekerjaannya bergaji rendah dan berisiko bagi kesehatan,” kata Guanie Lim dari Japan's National Graduate Institute for Policy Studies.

Fengshi Wu, profesor di University of New South Wales, menambahkan bahwa negara-negara seperti Indonesia menerapkan “nasionalisme sumber daya” lewat larangan ekspor, agar mineral diproses di dalam negeri. Tujuannya jelas: mendapat nilai tambah lebih besar, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah.

“Indonesia ingin lebih banyak mineral diproses di dalam negeri. Namun ini juga berarti lebih banyak polusi, kecuali ada pengendalian lingkungan yang benar-benar efektif,” ujarnya.

Meski berisiko, Cina tetap diminati banyak negara

Pada akhirnya, persoalan ini tetap bermuara pada hukum pasar.

“Cina punya perusahaan-perusahaan dengan pengalaman dan kemampuan tinggi, tapi bergerak di sektor yang paling mencemari lingkungan,” jelas Juliet Lu, profesor di University of British Columbia, Kanada, kepada DW.

Meski lembaga keuangan internasional mulai enggan membiayai sektor itu, banyak pemerintah Asia Tenggara tetap tertarik karena ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi cepat.

Apalagi, di tengah persaingan global memperebutkan logam tanah jarang, cadangan mineral yang belum digarap di Asia Tenggara semakin bernilai strategis.

“Pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah: apakah perusahaan non-Cina yang beroperasi di sektor sama dan negara yang sama benar-benar lebih baik?” kata Lu.

“Kalau memang pelanggaran perusahaan Cina lebih parah, di mana tuas yang bisa dipakai untuk mendorong perubahan, baik di Cina maupun di negara tuan rumah?”

Bagaimanapun, tambahnya, dana, keahlian, dan layanan Cina sangat diminati. “Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Myanmar, yang butuh jalan, infrastruktur energi, atau tambang baru, punya banyak alasan untuk menggandeng Cina.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Tezar Aditya