Jelang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo menempatkan tokoh muslim konservatif di lingkaran dalam Istana Negara. Ali Mochtar Ngabalin yang penuh kontroversi nantinya bakal menjadi jurubicara kepresidenan.
Iklan
Presiden Joko Widodo mengangkat politisi konservatif Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, sebagai jurubicara kepresidenan. Sosok yang pernah menjabat Direktur Politik di tim suskes Prabowo Subianto pada pilpres 2014 ini akan mengemban tugas menjembatani istana negara dengan kelompok konservatif muslim.
Ngabalin nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Eko Sulistiyo. Kepada Detik dia mengaku akan lebih sering mensosialisasikan kinerja pemerintah. "Banyak capaian-capaian pemerintah yang tidak maksimal dikabarkan ke masyarakat, saya juga menyampaikan, kebenaran yang tidak terkoordinir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir," tuturnya.
Pengangkatan pria kelahiran Fakfak tersebut sempat menjadi kejutan lantaran sepak terjangnya yang selama ini bersebrangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Ngabalin berulangkali memicu kontroversi sejak aktif berpolitik. Inilah sejumlah di antaranya.
1. Mendesak Allah Dukung Prabowo
Ketika pemungutan suara usai dan Joko Widodo dinyatakan sebagai pemenang, tim sukses Prabowo pada 7 Agustus 2014 mengajukan gugatan atas hasil pemilu ke Mahkamah Agung. Pada saat itulah Ngabalin mengumbar ucapan 'nyeleneh' saat acara halal bihalal pendukung Prabowo-Hatta di rumah Polonia.
"Perjuangan yang kita lakukan tidak berhenti sampai di sini dan kita mendesak Allah SWT berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Prabowo-Hatta ,” kata dia seperti terekam dalam vido yang diunggah ke Youtube. Ia tidak berhenti sampai situ. "Kita gemas, kapan Tuhan turunkan. Kita desak Allah turunkan bala tentaranya tolong Prabowo."
Ketika MK menolak seluruh butir gugatan Gerindra pada 21 Agustus, Ngabalin melontarkan tuduhan tak sedap kepada sosok yang kini menjadi atasannya. "Jokowi dan Jusuf Kalla manusia otoriter, mari kita menggunakan kekuatan 67 juta rakyat indonesia menjadi penguatan seimbang," kata dia seperti dilansir Merdeka saat itu.
Siapa Calon Pemimpin Indonesia?
Hasil survey Saiful Mujani Research Centre belum banyak mengubah peta elektabilitas tokoh politik di Indonesia. Siapa saja yang berpeluang maju ke pemilu kepresidenan 2019.
Foto: Imago/Zumapress
1. Joko Widodo
Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.
Foto: Reuters/Beawiharta
2. Prabowo Subianto
Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.
Foto: Reuters
3. Anies Baswedan
Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Agung Rajasa
4. Basuki Tjahaja Purnama
Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Foto: Getty Images/T. Syuflana
5. Hary Tanoesoedibjo
Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim
6. Agus Yudhoyono
Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.
Foto: Getty Images/AFP/M. Naamani
7. Gatot Nurmantyo
Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.
Foto: Imago/Zumapress
7 foto1 | 7
2. Membela Rizieq Shihab
Kedekatan Ngabalin dengan Rizieq berawal dari tindak kekerasan massa Front Pembela Islam saat menyerang aksi demonstrasi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada Juni 2008. Tidak hanya melukai peserta demonstrasi, FPI juga ikut menghancurkan peralatan pengeras suara dan membakar spanduk. Akibatnya 14 orang mengalami luka-luka, termasuk perempuan.
Buntutnya 1.500 aparat kepolisian menggeruduk markas FPI di Pertamburan dan menangkap Rizieq Shihab beserta 56 anggota FPI. Ali Mochtar Ngabalin yang saat itu masih aktif di Partai Bulan Bintang (PBB) menjenguk Rizieq di penjara.
"Saya juga mau tanya, kok bisa Habib ditahan? Kenapa setelah 3 hari baru ditangkap? Penangkapan tidak beralasan. Menurut saya, ada desain ini pengalihan isu. Pemerintah jangan menggunakan politik busuk, orang sudah tahu," kata Ngabalin kepada Detik kala itu. Dia juga menjadi saksi yang meringankan FPI dalam proses persidangan kasus penyerangan Monas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sebanyak 68% penduduk mengaku puas atas kinerja Joko Widodo. Namun setelah tiga tahun berkuasa, catatan kepemimpinan Jokowi banyak menyisakan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, terutama masalah HAM.
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Terrorisme
Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.
Foto: Reuters/W. Putro/Antara Foto
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Demokrasi
Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Intoleransi
Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Hubungan Internasional
Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.
Foto: Reuters/R. A. Tongo
Hak Azasi Manusia
Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.
Foto: Getty Images/U. Ifansasti
Ekonomi
Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.
Foto: Reuters
Lingkungan
Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.
Foto: Getty Images
8 foto1 | 8
3. Kisruh di PBB
Sebelum bergabung dengan Golkar, Ngabalin mengawali karir politiknya sebagai kader PBB dan sempat menjadi anggota legislatif serta aktif di Komisi I DPRI RI periode 2004-2009. Ketika PBB tersungkur di Pemilu 2009 dan Ngabalin kehilangan mandatnya sebagai wakil rakyat, dia mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum PBB untuk periode 2010-2015.
Namun meski sempat bersaing ketat, Ngabalin takluk oleh MS Kaban pada muktamar III PBB di Medan, April 2010 silam. Hanya selang enam bulan kemudian, Ngabalin yang pernah menjadi jurubicara Jusuf Kalla pada Pilpres 2009 diperkenalkan sebagai kader pada Rapat Kerja Nasional Partai Golkar. "Partai Golkar bukan barang baru bagi Ali Mochtar, karena secara biologis saya dibesarkan dalam keluarga Golkar," ujarnya kepada Inilah.com.
Kasus-kasus yang Melilit Rizieq
Bukan hanya kasus dugaan penyebaran konten pornografi #BaladaCintaRizieq yang tengah melilit pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab. Laporan atas kasus-kasus lainnya, di antaranya bisa disimak di sini.
Foto: picture-alliance/dpa/B.Indahono
Dugaan kasus salam Sampurasun
Angkatan Muda Siliwangi dan Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat awal Januari 2017 atas dugaan pemimpin Front Pembela Islam itu memplesetkan salam khas Sunda, ‘Sampurasun‘ menjadi "campur racun". Ucapan ditengarai disampaikan Shihab saat berceramah di Purwakarta, 13 November 2015.
Foto: twitter.com/rmoljabar
Dugaan pelecehan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno
Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq Shihab ke kepolisian pada bulan Oktober 2016. Laporan dilatarbelakangi pernyataan Rizieq yang dianggap menodai Pancasila dan menghina proklamator RI, Soekarno, dalam sebuah ceramah yang terekam di video. Sukmawati kemudian melaporkan Rizieq dengan tuduhan melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara
Foto: public domain
Dugaan penodaan agama
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Rizieq terkait dengan ceramah pemimpin FPI itu yang diduga menodai agama. Rizieq diduga mengatakan: 'Kalau tuhan itu beranak, terus bidannya siapa?' dalam ceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tanggal 25 Desember 2016. Video rekamannya itu beredar di media sosial.
Foto: picture-alliance/Zuma Press/D. Pohan
Dugaan penyebaran kebencian
Pada bulan yang sama, Desember 2016, ia dilaporkan ke kepolisian oleh Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama) dan Student Peace Institute. Ketua Rumah Pelita Slamet Abidin, yang menyebut isi ceramah Rizieq dinilai bisa memecah belah NKRI dan kerukunan antar-umat beragama. Sementara Direktur Eksekutif SPI, Doddy Abdallah menandaskan: "Kami dari pihak Muslim sendiri tersinggung."
Foto: picture-alliance/dpa/B.Indahono
Dugaan kasus palu arit di lembar uang
Awal 2017, Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq Shihab terkait ceramahnya yang menyatakan bahwa uang kertas terbitan Bank Indonesia berlogo palu arit. Isu tersebut viral di media sosial dan dianggap menghasut masyarakat. Bank Indonesia menjelaskan gambar itu merupakan logo BI yang dijadikan sebagai salah satu fitur pengaman uang.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Dugaan penyebaran konten berbau pornografi
Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi ke polisi, melaporkan penyebaran konten berbau pornografi yang diduga merupakan percakapan via whatsapp antara Rizieq Shihab dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. (Ed:ap/tempo/kompas)