Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.

Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.

Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.

Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu. 

Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.

Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.

Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.

Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.

Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.

KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)

Aspirasi Turki yang nasionalistik dan narasinya yang agresif terhadap mitra Barat, sebetulnya tidak cocok buat Uni Eropa. Namun, setelah Rusia menyerang Ukraina, Turki jadi sangat penting dan diperlukan. Ankara punya hubungan baik dengan Moskow maupun Kyiv, dan jadi kanal untuk solusi masalah global. Berkat mediasi Turki, kesepakatan ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina diteken di Istanbul.

Turki jadi anggota NATO sejak 1952 dan menjadi kekuatan militer terbesar kedua dalam aliansi pertahanan Barat ini. "Lampu hijau" dari Turki juga diperlukan dua kandidat anggota baru, Swedia dan Finlandia sebagai syarat keanggotaan NATO. Pokok sengketa, Presiden Erdogan menuding dua negara itu melindungi anggota Kurdistan PKK, yang sudah dimasukkan daftar teroris.

Industri persenjataan Turki tumbuh secara siginifikan dan menjadikannya pemain global yang diperhitungkan. Drone Bayraktar buatan Turki terbukti memainkan peranan penting dalam perang di Ukraina maupun dalam konflik Nagorno-Karabakh. Drone Bayraktar dipuji cukup handal membantu militer Ukraina menangkal serangan Rusia.

Turki punya perbatasan ke sejumlah negara di kawasan yang sedang dilanda konflik, memberikan Ankara kapabilitas dalam politik pertahanan maupun kebijakan migrasi terhadap Uni Eropa. Erdogan berulang kali mengancam Brussel dan Berlin, dengan membuka akses selebar-lebarnya bagi pengungsi untuk memasuki Eropa. Tekanan ini membuahkan kesepakatan bantuan pengungsi senilai 6 miliar euro.

Lebih dari tiga juta warga keturunan Turki kini bermukim sebagai diaspora di Jerman. Sekitar 60% diaspora ini memilih Erdogan dalam pemilu 2018. Di sisi lain, jawatan pelindung konstitusi Jerman melaporkan ancaman dari kelompok radikal Islamis, simpatisan PKK serta dari kelompok ultranasionalis. Dinamika di kalangan diasporanya punya dampak pada kelompok yang dinilai jadi ancaman itu. (as/ha)