Kampanye terbuka yang merupakan bagian dari Pemilu 2009 di Indonesia sudah dimulai awal pekan ini. Sejumlah partai politik akan bersaing memperebutkan kursi parlemen. Khusus di Aceh, untuk pertama kali, ikut serta pula 6 partai lokal. Partisipasi partai lokal merupakan bagian dari kesepakatan damai di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Namun keikutsertaan partai lokal ini menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain berbagai aksi intimidasi yang masih belum jelas, siapa pelakunya.

Partai politik nasional dan lokal di Banda Aceh awal pekan ini mendeklarasikan komitmen bagi pelaksanaan Pemilu Damai di Aceh. Namun suasana damai secara nyata terwujud masih menjadi tanda tanya. Sejumlah intimidasi masih terjadi di daerah pedalaman yang disebut-sebut dilakukan oleh Partai Aceh yang berambisi menguasai mayoritas kursi parlemen daerah. Partai Aceh merupakan partai yang didirikan oleh Gerakan Aceh Merdeka, salah satu partai lokal peserta Pemilu 2009. Selain Partai Aceh terdapat 5 partai lokal lainnya yang akan bersaing dengan 38 partai nasional.

Sementara itu, Partai Aceh mendapat sejumlah serangan terhadap kantor, mobil dan atribut partai. Aksi dan serangan makin meningkat dalam dua bulan terakhir. Dalam sejumlah peristiwa terpisah paling sedikit 4 orang dari kalangan Partai Aceh tewas ditembak. Sejauh ini pelaku dan motif di balik pembunuhan itu belum terungkap. Situasi politik yang makin memanas itu menurut analisis pengamat militer, George Junus Aditjondro, dilakukan oleh kalangan ultra nasionalis di Jakarta.

Menurut George Junus Aditjondro sebagian unsur Pemerintah Pusat di Jakarta berusaha menyabot konsensus perdamaian antara Jakarta dan Rakyat Aceh. Sabotase itu dilakukan lewat jalur keuangan maupun represi angkatan bersenjata. Sementara itu sosiolog dan aktifis kemanusiaan Otto Syamsuddin Ishak menilai sasaran operasi intelijen di Aceh makin jelas target groupnya, yang mana Partai Aceh menjadi sasaran.

Situasi yang makin memanas menjelang Pemilu di Aceh telah mendorong banyak pihak untuk meminta pemerintah di Jakarta mengundang pemantau asing. Pihak pemantau asing dianggap mampu untuk mengurangi sejumlah kekerasan menjelang pelaksanaan Pemilu. Uni Eropa telah menyatakan berminat untuk memantau Pemilu di Aceh jika diundang oleh Pemerintah Indonesia, namun sejauh ini Jakarta belum memberikan reaksi. Melihat waktu yang semakin dekat sukar diharapkan kehadiran pemantau asing, oleh karenanya Pemilu Damai yang dideklarasikan awal pekan ini pelaksanaannya masih menjadi tanda tanya di Aceh.(hp)