Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyetujui aturan baru yang memperluas ekspor alutsista, menandai pergeseran besar seiring peningkatan belanja militer dan industri pertahanan.
Sebelumnya, ekspor senjata Jepang sebagian besar dibatasi pada lima kategori: penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan peralatan penyapuan ranjauFoto: Japan Ground Self-Defense Force/AFP
Iklan
Jepang pada Selasa (21/4) menyetujui perombakan besar terhadap aturan ekspor pertahanan, mengakhiri pembatasan lama terhadap penjualan senjata mematikan ke luar negeri dan membuka jalan bagi ekspor jet tempur, rudal, serta kapal perang.
“Tidak ada satu negara pun yang kini dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri. Negara mitra yang saling mendukung dalam hal peralatan pertahanan sangat diperlukan,” kata Sanae Takaichi dalam unggahan di X.
Langkah yang diambil Takaichi ini menandai perubahan besar dari prinsip pasifisme yang membentuk kebijakan keamanan Jepang pascaperang, seiring Tokyo berupaya memperkuat industri persenjataan domestik dan memperdalam hubungan dengan mitra pertahanan.
Takaichi melihat penguatan industri senjata dalam negeri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, berpendapat bahwa Jepang perlu melonggarkan aturan ekspor senjata guna memperkuat pertahanan nasionalFoto: Kyodo/REUTERS
Kebijakan baru menghapus aturan sebelumnya
Sebelumnya, ekspor sebagian besar dibatasi pada lima kategori: peralatan penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan penyapuan ranjau.
Iklan
Aturan ini, yang berakar pada sikap pasifis Jepang pascaperang, selama beberapa dekade sangat membatasi ekspor pertahanan.
Pedoman yang direvisi menghapus kategori tersebut dan memungkinkan semua peralatan pertahanan untuk disetujui, dengan tetap melalui penyaringan pemerintah serta pengendalian terhadap transfer ke negara ketiga.
“Tidak ada perubahan sama sekali dalam komitmen kami untuk mempertahankan jalur dan prinsip fundamental sebagai negara yang mencintai perdamaian selama lebih dari 80 tahun sejak perang,” kata Takaichi.
“Dalam sistem baru ini, kami akan secara strategis mendorong transfer peralatan sambil membuat penilaian yang jauh lebih ketat dan hati-hati mengenai apakah transfer tersebut dapat diizinkan.”
Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah konflik global yang sedang berlangsung, yang menciptakan peluang baru bagi pemasok pertahanan, bahkan ketika produksi senjata Amerika Serikat berada di bawah tekanan.
Penjahat Perang Jepang yang Didewakan
Mereka bertanggungjawab atas kematian jutaan warga sipil dan masih mendapat tempat kehormatan di kuil Yasukuni. Betapapun besar kejahatannya, mereka dianggap sebagai pahlawan. Siapa mereka dan apa dosa-dosanya?
Foto: Keystone/Getty Images
Hideki Tojo
Hideki Tojo adalah Perdana Menteri Jepang dari 1941 hingga 1944 dan kepala staf militer. Ia didakwa bertanggungjawab atas pembantaian 4 juta penduduk Cina dan melakukan eksperimen senjata biologi kepada tawanan perang. Setelah Jepang kalah, Tojo sempat berniat bunuh diri dengan pistol. Tapi niat tersebut batal dan ia dihukum gantung tahun 1948.
Foto: Keystone/Getty Images
Kenji Doihara
Doihara mengawali karirnya tahun 1912 sebagai agen rahasia di Beijing. Pria yang fasih berbahasa Mandarin ini mendirikan "Kerajaan Manchuria," bersama kaisar terakhir Cina, Puyi. Kerajaan tersebut adalah pemerintahan boneka Jepang. Tahun 1940, Doihara terlibat dalam serangan ke Pearl Harbor dan digantung delapan tahun kemudian.
Foto: Gemeinfrei/Unbekannt
Iwane Matsui
Matsui didakwa terlibat dalam pembantaian Nanjing 1937 yang menewaskan 300.000 penduduk Cina dalam sepekan. Kini sejahrawan meyakini keputusan pembantaian itu datang dari keluarga kekaisaran. Namun tidak seperti perwira militer yang terlibat, keluarga ningrat itu tidak pernah didakwa. Matsui dieksekusi mati tahun 1948.
Foto: Gemeinfrei
Heitaro Kimura
Tahun 1939, Kimura mengobarkan perang brutal terhadap milisi bersenjata Partai Komunis Cina. Ia mendirikan kamp konsentrasi yang menampung ribuan tawanan perang. Tahun 1944 Kimura lalu dikirim ke Burma buat memimpin pasukan Jepang. Ia memaksa tawanan buat membangun jalur kereta api sepanjang 415 ke Thailand. Akibatnya 13.000 serdadu tewas. Kimura mati digantung tahun 1948.
Foto: Gemeinfrei
Koki Hirota
Hirota memimpin pemerintahan Jepang hingga Februari 1937 dan kemudian menjabat menteri luar negeri. Ia didakwa terlibat dalam pembantaian Nanjing. Hirota (tengah) adalah satu-satunya politisi sipil yang digantung tahun 1948.
Foto: Keystone/Getty Images
Seishiro Itagaki
Pada September 1931 Itagaki mengarsiteki pemboman jalur kereta api di Manchuria. Jepang memanfaatkan peristiwa itu buat mendeklarasikan perang terhadap Cina. Itagaki kemudian dikirim ke Korea Utara, Malaysia dan Indonesia sebelum menyerah tahun 1945.
Foto: Gemeinfrei
Akira Muto
Sejak perang berkecamuk, Muto bertempur di Cina dan kemudian didakwa terlibat dalam kejahatan perang, antara lain pembantaian Nanjing. Menurut majelis hakim, Muto tidak cuma membiarkan tawanan perang kelaparan, tetapi juga "menyiksa dan membunuh" mereka.
Foto: Gemeinfrei
Yosuke Matsuoka
Di bawah kepemimpinannya Jepang meninggalkan Liga Bangsa-bangsa setelah dituding memulai perang terhadap Cina. Matsuoka yang kemudian menjabat sebagai menteri luar negeri termasuk inisator perjanjian triparti antara Jepang, Nazi Jerman dan Fasis Italia. Setelah perang Matsuoka meninggal dunia sebelum dieksekusi mati.
Foto: Gemeinfrei/Japanese book Ningen Matsuoka no Zenbo
Osami Nagano
Marsekal Osami Nagano memerintahkan serangan Jepang ke pangkalan militer AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Sebanyak 12 kapal perang AS menjadi korban dan lebih dari 2400 serdadu tewas. Nagano meninggal dunia akibat radang paru-paru tahun 1946 sebelum sempat diseret ke pengadilan penjahat perang di Tokyo.
Foto: Gemeinfrei
Toshio Shiratori
Toshio Shiratori adalah otak di balik propaganda Jepang. Ia pernah menjabat duta besar italia dan termasuk aktor yang aktif mendorong aliansi dengan Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Sebagai penasehat utama Kementrian Luar Negeri, ia yang mengarsiteki ideologi fasis militer Jepang di daerah-daerah pendudukan. Toshio dihukum penjara seumur hidup dan meninggal tahun 1949.
Foto: Gemeinfrei
Yoshijiro Umezu
Antara 1939 dan 1945, Umezu mengkomandoi Milisi Guandong yang berkekuatan 700.000 serdadu. Kendati ia menentang kapitulasi Jepang, Umezu (berbaju militer di baris terdepan) diperintahkan menandatangani dokumen kapitulasi pada 2 September 1945. Umezu dihukum penjara seumur hidup dan meninggal dunia tahun 1949.
Foto: AP
11 foto1 | 11
Jepang meningkatkan belanja militer
Langkah ini dikritik oleh Cina, namun sebagian besar disambut oleh mitra pertahanan Jepang, termasuk Australia, serta menarik minat dari Asia Tenggara dan Eropa.
Para pengkritik berpendapat bahwa langkah ini berisiko mengikis komitmen lama Jepang terhadap pasifisme.
Tokyo juga melihat ekspor pertahanan sebagai cara untuk memperkuat basis industrinya melalui peningkatan produksi.
Jepang telah secara bertahap meningkatkan belanja militernya hingga sekitar 2% dari PDB, dengan kenaikan lebih lanjut diperkirakan di bawah pemerintahan Takaichi.
Tokyo menyatakan bahwa peningkatan tersebut ditujukan untuk menangkal ancaman dari negara tetangga seperti Cina, termasuk di sekitar pulau-pulau di Laut Cina Timur dekat Taiwan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris