Anggota parlemen di Prefektur Niigata, Jepang, telah menyetujui permintaan operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terbesar di dunia untuk kembali beroperasi, meski ada penolakan dari warga lokal dan kelompok anti-nuklir.

Majelis prefektur pada Senin (22/12) memutuskan untuk mengizinkan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) menghidupkan kembali Pembangkit Nuklir Kashiwazaki-Kariwa, yang terletak di pesisir utara Jepang, sekitar 220 kilometer barat laut Tokyo.

TEPCO menyatakan akan mengaktifkan kembali satu dari tujuh reaktor di pembangkit tersebut paling cepat pada 20 Januari 2026.

Setelah bencana di Fukushima Daiichi pada Maret 2011, Jepang memerintahkan penutupan seluruh 54 pembangkit nuklir di negara itu. Saat itu, tiga dari enam reaktor Fukushima mengalami kerusakan parah akibat gempa dan tsunami, yang melepaskan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer.

Sejak saat itu, Jepang telah mengaktifkan kembali 14 dari 33 reaktor yang masih layak beroperasi. Sementara, 21 unit yang lebih tua sedang dalam proses pembongkaran.

Namun, PLTN Kashiwazaki-Kariwa akan menjadi fasilitas pertama milik TEPCO yang kembali beroperasi.

TEPCO klaim sudah belajar dari pengalaman

Dalam berbagai pernyataan, TEPCO menegaskan telah "belajar dari pengalaman di Fukushima" dan bahwa peningkatan keselamatan telah diverifikasi melalui berbagai pemeriksaan. Peningkatan tersebut mencakup pertahanan laut baru, pintu kedap air, sistem penyaringan yang lebih baik, dan tim tanggap darurat yang diperbesar.

Meski demikian, banyak pihak tetap khawatir, terutama karena Jepang masih menjadi salah satu negara dengan aktivitas seismik dan risiko gempa tertinggi di dunia.

"Bagi saya, hari ini terasa seperti dejavu sebelum Fukushima," kata Aileen Mioko Smith, pegiat lingkungan dari Green Action Japan yang berbasis di Kyoto.

Meskipun PLTN Kashiwazaki-Kariwa tidak terdampak gempa berkekuatan magnitudo 9 dan tsunami yang menyebabkan kehancuran di Fukushima, Smith menekankan bahwa fasilitas ini pernah terdampak bencana alam sebelumnya.

"Pada Juli 2007, ketika gempa Chuetsu-oki mengguncang Kashiwazaki-Kariwa dan kepulan asap hitam yang membumbung dari pembangkit nuklir terbesar di dunia ini mengejutkan dunia, warga setempat yang sejak 1970-an menentang pembangunan pembangkit ini karena kekhawatiran serius terhadap gempa telah memperingatkan akan terjadinya bencana besar di Jepang," kata Smith kepada DW.

"Pemberitaan media saat itu mengabaikan peringatan warga dan tiga setengah tahun kemudian, gempa dan tsunami menghantam PLTN Fukushima," tambahnya. "Apakah peringatan warga akan kembali diabaikan?"

Tantangan teknis dan lingkungan

Para kritikus juga merujuk pada survei yang dilakukan pemerintah prefektur. Hasilnya, 60% warga setempat mengatakan "kondisinya belum tepat untuk memulai kembali reaktor."

"Ada ketidakpercayaan yang kuat di kalangan warga prefektur dan masyarakat Jepang secara umum terhadap TEPCO, yang mereka anggap bertanggung jawab atas bencana Fukushima," kata Takeshi Sakagami dari Citizens' Association for Monitoring Nuclear Regulation.

Terlepas jaminan dari operator dan pemerintah daerah, Sakagami menyampaikan sejumlah kekhawatiran. Pertama, lemahnya keamanan internal. Kedua, kekhawatiran bahwa rencana penanganan bencana tidak akan memadai jika terjadi gempa besar lainnya.

Dia berpendapat bahwa masalah telah terdeteksi pada batang kendali di Unit 6 pembangkit tersebut. Hingga kini, sambungnya, belum ada penjelasan mengenai kerusakan itu.

"Selain itu, wilayah Kashiwazaki-Kariwa sering mengalami badai salju hingga menimbulkan kekhawatiran bahwa salju dapat menghambat evakuasi jika terjadi bencana," sambungnya. "Jika badai salju bertepatan dengan kecelakaan nuklir, warga bisa menghadapi paparan radiasi serius. Saya percaya langkah-langkah penanggulangannya belum memadai."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Kontroversi soal energi nuklir

Sebelum bencana Fukushima, reaktor nuklir menyuplai sekitar 30% listrik Jepang. Setelah penutupan reaktor pada 2011, Jepang tidak punya pilihan selain kembali mengimpor bahan bakar fosil, terutama batu bara dan gas, yang kini menyumbang hingga 70% kebutuhan energi nasional.

Setelah guncangan awal akibat peristiwa Fukushima, dis saat sebagian wilayah ditutup untuk publik, pemerintah malah kembali mendorong penggunaan energi nuklir.

Perdana Menteri Sanae Takaichi merupakan pendukung kuat perluasan kembali pengoperasian reaktor guna mengurangi biaya impor energi dan memenuhi komitmen penurunan emisi karbon. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi energi nuklir, yang semula kurang dari 10%, menjadi 20% pada 2040.

Pengaktifan kembali PLTN Kashiwazaki-Kariwa sangat krusial bagi masa depan TEPCO. Mereka memperkirakan revitalisasi akan menghasilkan sekitar 100 miliar yen (setara Rp11 triliun) per tahun. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk pembongkaran PLTN Fukushima dan pembersihan wilayah sekitarnya.

Meski ada penolakan terhadap rencana pengoperasian kembali, sebagian pihak memandangnya sebagai kejahatan yang tak terhindarkan.

"Ini isu yang sangat sensitif karena pembangkit ini penting bagi perekonomian lokal," kata Kenichi Yasuda, akademisi yang tinggal di Prefektur Nagano. "Sering kali, sulit bagi warga di komunitas ini untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pilihannya adalah pindah ke Tokyo, bekerja di pemerintahan lokal, atau bekerja di pembangkit," ujarnya.

"Warga setempat khawatir akan bahayanya, terutama setelah melihat apa yang terjadi di Fukushima, tetapi kita tidak bisa mengatakan mereka sepenuhnya menentang Kashiwazaki-Kariwa," kata Yasuda.

"Secara pribadi, saya agak terkejut majelis menyetujui proposal ini karena saya memperkirakan akan ada lebih banyak penolakan dari warga dan organisasi antinuklir. Mungkin sikap masyarakat memang mulai berubah hampir 15 tahun setelah Fukushima."

"Kondisi tak layak"

Meski opini publik mungkin mulai bergeser, para pakar nuklir memperingatkan bahwa kondisi seismologis di sekitar pembangkit tidak berubah.

"Lokasi PLTN Kashiwazaki-Kariwa merupakan salah satu yang paling rentan di Jepang karena adanya patahan gempa dan sejak gempa Niigata pada 2007, warga prefektur telah lama tidak mempercayai jaminan keselamatan dari TEPCO," kata Shaun Burnie, pakar nuklir dari Greenpeace.

Sebelum pembangunan dimulai pada 1980, pihak berwenang sudah mengetahui bahwa kondisi tanah tidak cocok untuk instalasi nuklir, klaim Burnie, sambil menegaskan bahwa TEPCO gagal menyelidiki kemungkinan adanya patahan aktif di lepas pantai. Kemudian, sambungnya, ketika menyadari patahan tersebut aktif, mereka "memilih untuk tidak mengungkapkannya."

"Saya bekerja di Niigata sejak 1990-an hingga 2019 dan alasan penolakan publik didasarkan pada kurangnya kepercayaan mendasar terhadap TEPCO serta berbagai upaya penutupan fakta yang terungkap selama beberapa dekade," paparnya. "Risiko gempa dan tidak adanya rencana evakuasi yang layak masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan."

"Skenario terburuk adalah kecelakaan serius akibat gempa besar yang memicu pelepasan radiasi dalam skala besar dan alih-alih jatuh ke Samudra Pasifik, dampaknya justru akan menyelimuti Jepang bagian tengah."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Hani Anggraini