Bagi Marc Young, rencana Jerman untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda terasa sudah terlambat 10 tahun.

"Saat itu saya akan menjadi orang yang paling bersemangat menjadi warga negara Jerman, Anda bisa bayangkan," ujar Marc Young kepada DW.

"Tapi saya menolak menyerahkan paspor AS saya. Mempertahankan kewarganegaraan lama tidak lantas berarti loyalitas Anda terbagi, seperti yang banyak diklaim oleh kaum konservatif Jerman. Keadaan ini hanya mencerminkan siapa Anda sebenarnya." Ia menilai sudah terlambat baginya untuk mengubah keadaan ini.

Young sudah tinggal di Jerman selama 20 tahun dan telah bosan dengan debat politik yang kembali muncul menyusul pengumuman reformasi UU Kewarganegaraan oleh pemerintah Kanselir Olaf Scholz pada minggu lalu.

Reformasi yang direncanakan oleh pemerintahan koalisi adalah bagian dari perombakan besar-besaran undang-undang imigrasi Jerman. Utamanya ditujukan untuk mendorong lebih banyak pekerja terampil datang ke Jerman dan mengisi kekurangan tenaga di pasar tenaga kerja.

Rencana perubahan undang-undang

Rencana aturan kewarganegaraan baru ini bermuara pada tiga perubahan. Pertama, imigran yang secara resmi tinggal di Jerman akan diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan setelah lima tahun, bukannya delapan tahun seperti saat ini. Kedua, anak-anak yang lahir di Jerman dari setidaknya satu orang tua yang telah tinggal secara sah di Jerman selama lima tahun atau lebih akan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Ketiga: kewarganegaraan ganda akan diizinkan.

Di masa lalu, Partai Uni Demokrat Kristen CDU yang berhaluan kanan-tengah secara konsisten memblokir reformasi ini. Partai itu pun segera menyerang rencana Kanselir Olaf Scholz. "Kewarganegaraan Jerman adalah sesuatu yang sangat berharga, dan seseorang harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati," kata pemimpin CDU Friedrich Merz kepada penyiar publik ARD pekan lalu.

Imigran yang saat ini berhak atas kewarganegaraan ganda di Jerman terbatas pada warga negara Uni Eropa dan Swiss, serta mereka yang negara asalnya tidak mengizinkan orang untuk menanggalkan kewarganegaraan, seperti Iran, Afganistan, Maroko. 

Selain itu, anak-anak dari orang tua berkewarganegaraan Jerman dan lainnya, pengungsi yang terancam penganiayaan di negara asal mereka, dan warga negara Israel juga boleh memegang kewarganegaraan ganda. Sementara warga Suriah yang datang ke Jerman sebagai pengungsi dan dianggap telah berintegrasi dengan baik dapat dipercepat menjadi warga negara Jerman.

Reformasi ini diharapkan akan dapat membuat Jerman sejalan dengan negara-negara Eropa lainnya. Di UE, Swedia memiliki tingkat naturalisasi tertinggi pada tahun 2020, dengan 8,6% dari semua orang asing yang tinggal di sana dinaturalisasi. Di Jerman, angkanya hanya mencapai 1,1%.

"Undang-undang kewarganegaraan Jerman didasarkan pada prinsip menghindari kewarganegaraan ganda," kata Greta Agustini, pengacara di Jerman yang mengkhususkan diri dalam kasus imigrasi.

"Negara-negara Eropa lainnya, seperti Italia, Swedia, Irlandia, Prancis, dll, mengizinkan kewarganegaraan ganda dan mereka memiliki undang-undang birokrasi yang lebih sedikit mengenai masalah ini," ujarnya kepada DW.

Banyak klien Agustini yang sulit menemukan cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman. "Mereka menolak melepaskan kewarganegaraan negara asalnya, namun mereka juga ingin mendapatkan kewarganegaraan Jerman," ujar Agustini.

Menurut Kantor Statistik Federal Jerman, ada sekitar 2,9 juta orang dengan lebih dari satu kewarganegaraan yang tinggal di Jerman, jumlah ini setara dengan sekitar 3,5% populasi. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Agak telat buat generasi awal pekerja migran

Kelompok yang paling merasakan pengaruh undang-undang kewarganegaraan Jerman adalah komunitas Turki. Banyak dari mereka datang ke Jerman saat negara ini membutuhkan pekerja.

Pada tahun 1960-an, ketika ekonomi berkembang pesat, Jerman Barat menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara bagian untuk merekrut "pekerja tamu", terutama untuk pekerjaan kasar berbasis industri.

Mayoritas pekerja tamu berasal dari Turki, dan sekarang diperkirakan ada 3 juta orang keturunan Turki yang tinggal di Jerman. Sekitar 1,45 juta di antaranya masih berkewarganegaraan Turki.

Aslihan Yeşilkaya-Yurtbay, salah satu pemimpin organisasi Komunitas Turki di Jerman (TGD), mengatakan reformasi ini datang "terlambat" bagi banyak generasi asli pekerja tamu. "Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." 

"Bagi generasi pekerja tamu, reformasi ini berarti pengakuan dan penghormatan atas hidup mereka dan pekerjaan mereka di dan untuk negara ini," kata Yeşilkaya-Yurtbay kepada DW. "Banyak orang Turki dari generasi kedua dan ketiga, menurut saya, akan merasa diberdayakan oleh reformasi ini karena mereka selalu mengalami dilema identitas."

"Banyak orang telah menunggu kesempatan ini, dan mungkin sudah menyerah," katanya. "Dan jika (reformasi) itu benar-benar terjadi, saya rasa banyak yang akan menjadi orang Jerman." Yeşilkaya-Yurtbay juga mengatakan Jerman akan menjadi negara yang berbeda jika reformasi dilakukan lebih awal.

Sementara itu Marc Young memang bukan pekerja tamu, tapi telah membesarkan anak-anaknya di Jerman dan tidak berniat untuk pergi. Setelah penantian panjang, ia mengatakan mungkin akan mengajukan kewarganegaraan Jerman jika reformasi ini jadi disahkan.

"Saya masih akan melamar jika Jerman mengizinkan kewarganegaraan ganda, tetapi saya sekarang melihatnya secara transaksional," katanya. "Saya telah membayar pajak saya dan suatu hari akan menjadi pensiunan di Jerman, apakah pemimpin CDU Friedrich Merz suka atau tidak." ae/hp