Jerman Bahas Larangan Berjilbab buat Anak TK dan SD
24 Mei 2019
Jerman bergulat dengan fenomena jilbab di kalangan siswa taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Kebiasaan tersebut dinilai mempersulit proses integrasi. Tapi apakah larangan serupa di Austria adalah langkah bijak?
Foto: picture-alliance/dpa/W. Kastl
Iklan
Perdebatan tentang larangan jilbab di sekolah dasar di Jerman berlanjut: Jilbab bagi anak-anak perempuan…."tidak ada hubungannya dengan agama atau kebebasan beragama, yang mana banyak kaum muslim melihatnya demikian," ujar pemimpin Partai Kristen Demokrat (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer kepada media, mengenai topik perdebatan apakah pemakaian jilbab di taman kanak-kanak (TK) atau sekolah dasar dimungkinkan.
Di lain pihak lain, Menteri Kehakiman Katarina Barley dari Partai Sosial Demokrat (SPD) menetang larangan berhijab bagi anak-anak sekolah: "Kita harus mendorong semua anak-anak perempuan dan memperkuat mereka agar tumbuh menjadi perempuan yang percaya diri dan mandiri. Saya ragu bahwa larangan larangan berhijab akan membantu," katanya kepada media Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lika Liku Perdebatan Jilbab di Jerman
Selama bertahun-tahun hingga sekarang, pemakaian kerudung karena alasan agama telah menjadi fokus periodik perdebatan dan konflik dalam kehidupan publik. Berikut fase kunci dari debat jilbab di Jerman.
Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch
Masuknya pekerja asing dari Turki
1961: Republik Federal dan Turki mencapai perjanjian perekrutan tenaga kerja. Jutaan orang Turki datang ke Jerman sebagai pekerja tamu dalam beberapa dekade setelahnya - kebanyakan dari mereka tetap tinggal. Ini juga memperkenalkan masyarakat Jerman pada jilbab sebagai ciri busana Muslim perempuan.
Foto: kebox - Fotolia.com
Kehidupan yang bermartabat bagi umat Islam
2002: Dalam Piagam Islam, Dewan Pusat Muslim di Jerman berkomitmen pada konstitusi sementara dan pada saat bersamaan menuntut kehidupan yang bermartabat bagi umat Islam di Republik Federal Jerman. Hal ini termasuk dalam mengenakan jilbab.
Foto: picture-alliance/dpa/O. Berg
Tiada alasan untuk memecat seseorang karena jilbab
2003: Mahkamah Konstitusi Federal menjunjung tinggi putusan Pengadilan Perburuhan Federal di Erfurt tahun 2002, yang mengatakan tidak ada alasan cukup untuk memecat seseorang karena mengenakan jilbab karena alasan agama di sebuah tempat kerja non-pemerintah.
Foto: picture-alliance/dpa
Guru Muslim tak boleh dilarang kenakan jilbab ketika mengajar
2003: Dalam kasus Fereshta Ludin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seorang guru Muslim perempuan tidak dapat dilarang mengenakan jilbab selama jam pelajaran tanpa aturan hukum tertentu. Hal ini menempatkan tanggung jawab pada parlemen negara untuk membuat undang-undang tentang masalah ini. Perdebatan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal.
Foto: picture-alliance/dpa
Pengadilan HAM Eropa Bahas masalah jilbab untuk pertama kalinya
2004: Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa membahas masalah jilbab untuk pertama kalinya dan menjunjung larangan yang diberlakukan oleh lembaga pelatihan Turki. Para hakim di Strasbourg menolak pengaduan bahwa undang-undang itu melanggar hak atas kebebasan beragama dan hak atas kebebasan berekspresi.
Foto: Imago/blickwinkel
Larangan penggunaan topi sebagai pernyataan agama
2011: Pengadilan Perburuhan Federal di Erfurt mengatur bahwa penggunaan topi di sekolah dapat dianggap sebagai pernyataan agama dan karenanya dapat dilarang. Pengadilan melanjutkan dengan mengatakan bahwa penutup kepala "jelas dipakai sebagai pengganti jilbab".
Foto: Fotolia/by-studio
Larangan di Bayern dicabut
2015: Mahkamah Konstitusi Federal menolak larangan jilbab panjang bagi guru Muslim perempuan di sekolah umum. Larangan hanya mungkin, katanya, jika pemakaian penutup kepala Muslim menimbulkan risiko konkret yang menyebabkan gangguan di sekolah.
Foto: picture-alliance/dpa/U. Deck
Pegawai magang menang di pengadilan dalam perkara jilbab
2016: Pengadilan Administratif di Augsburg menetapkan bahwa larangan jilbab bagi seorang mahasiswa jurusan hukum saat magang di kantor hukum di Bayern adalah melanggar hukum dan mengatakan bahwa hal itu merupakan campur tangan dalam kebebasan beragama dan pendidikan tanpa dasar hukum.
Foto: picture alliance/dpa/K.J.Hildenbrand
Kebebasan beragama di Jerman
Kebebasan beragama adalah hak fundamental di Jerman. Berdasarkan hukum Eropa, kebebasan beragama dijamin oleh Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Setiap warga/penduduk Jerman memiliki hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tanpa persyaratan atasu dibatasi. Dan tidak seorangpun dipaksa untuk menjalankan atau mengamalkan ibadah keagamaan. Editor: ap/vlz (qantara)
Foto: picture-alliance/dpa/W.Kastl
9 foto1 | 9
Komisaris Pemerintah Jerman untuk Urusan Integrasi, Annette Widmann-Mauz dari Partai CDU, mendesak pertimbangan larangan jilbab anak perempuan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Sementara itu, beberapa politisi CDU-CSU dalam pernyataan bersama menggarisbawahi perdebatan larangan jilbab tersebut dengan melihat meningkatnya permintaan bantuan dari para guru yang sangat dibutuhkan.
Ketua Asosiasi Pendidikan Dasar, Maresi Lassek, menolak larangan jilbab di sekolah dasar. Kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dia mengatakan bahwa ia tidak berpikir begitu larangan ditegakkan, "…Anak-anak dipaksa mengambil peran khusus, itulah yang tidak kita inginkan. “ Ia mengusulkan agar persoalan itu dibicarakan dengan orang tua dan siswi.
Latar belakang perdebatan soal jilbab anak-anak itu berangkat dari keputusan parlemen Austria pada pertengahan Mei lalu yang melarang penggunaan penutup kepala di sekolah dasar.
SMA Pertama di AS Ini Sediakan Jilbab Untuk Atlet Siswi Muslimnya
01:13
This browser does not support the video element.
Presiden Konferensi Menteri Pendidikan Alexander Lorz mengatakan sangat penting untuk memberlakukan larangan jilbab. "Jika orang tua fokus pada kebebasan beragama, konstitusi kita hanya punya sedikit peluang untuk memperdebatkan,“ ujar menteri pendidikan negara bagian Hessen tersebut kepada surat kabar Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Larangan itu menurut undang-undang seharusnya tidak ada di Mahkamah Konstitusi, tambah Lorz: "Kita seharusnya tidak selalu langsung menetapkan hukum atau larangan.“
Pada dasarnya, Lorz melihat pemakaian jilbab di ruang kelas dengan sikap kritis.“Dari sudut pandang pendidikan dan integrasi mengenakan burka atau nikab di usia sekolah dasar, harus ditolak, terutama karena Islam tidak mengatur hal itu,“ jelasnya. "Hal itu tidak berkontribusi pada integrasi dan stigmatisasi gadis-gadis ini di komunitas kelas.“
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Federal tahun 2015, penutup kepala jilbab karena tidak sesuai dengan undang-undang di mana sebagian besar negara bagian telah melarang pemakaian jilbab di sekolah.
Sumber : epd (ap/rzn)
Usia berapa yang tepat bagi perempuan Muslim memutuskan untuk berjilbab?
