Jerman akan dihadapkan dengan kelangkaan pekerja dalam jumlah besar, jika tidak mulai merekrut imigran terampil untuk menggantikan tenaga kerja yang akan pensiun, jelas Ketua Departemen Ketenagakerjaan Jerman Detlef Scheele saat diwawancara harian Süddeutsche Zeitung (SZ), Selasa (24/08).

Menurutnya, kondisi demografi mengakibatkan Jerman akan mengalami kekurangan sampai 150 ribu penduduk usia kerja tahun ini. "Ini akan jadi lebih dramatis di tahun-tahun berikutnya,” tegas Scheele.

"Faktanya, Jerman sedang kekurangan tenaga kerja,” sebut Scheele.

"Kita butuh 400 ribu imigran tiap tahun, secara signifikan lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir,” kata Scheele. "Mulai dari pengasuh, petugas iklim, petugas logistik hingga akademisi, akan ada kekurangan tenaga terampil di mana saja.”

Menyadari permasalahan imigran menjelang pemilu federal Jerman pada akhir September mendatang, "ini bukan soal suaka, tapi target keimigrasian dalam pemenuhan kesenjangan tenaga kerja,” jelas Scheele, yang merupakan anggota Partai Sosialdemokrat SPD.

Bagaimana mengatasi kekurangan tenaga kerja?

Tahun lalu, jumlah warga negara asing yang menetap di Jerman naik sebanyak 204 ribu, peningkatan terkecil dalam satu dekade untuk negara yang berpenduduk 83 juta jiwa tersebut. Masalah tersebut diperparah karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat angka kedatangan imigran pekerja menurun secara drastis.

Scheele menjelaskan bahwa selain pelatihan untuk pekerja berketerampilan rendah, melatih ulang pekerja yang kehilangan profesinya, atau memperpanjang masa kerja, satu-satunya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan jumlah imigran secara signifikan.

Menurut data Badan Statistik Federal Jerman, pendaftar untuk penyetaraan kualifikasi profesional asing turun sebanyak 3 persen dari tahun lalu menjadi 42 ribu orang.

Meskipun pemerintah Jerman telah memperbarui proses tersebut pada Maret 2020, namun Johannes Vogel, juru bicara aturan buruh untuk fraksi liberaldemokrat FPD, mengkritik koalisi pemerintahan kanan-tengah saat ini antara Uni Kristen Demokrat/Uni Kristen Sosial dan Partai Sosialdemokrat, dengan mengatakan bahwa "Penyederhanaan Undang-undang Keterampilan Imigran” tidak sama sedikit pun dengan yang dijanjikan.

"Akhirnya kita harus menjadi lebih baik pada kompetisi global untuk menarik para imigran yang terampil, untuk itu kita butuh pembaharuan, sistem imigrasi berpoin seperti yang telah lama diterapkan Kanada dan Selandia Baru.

Gerakan anti-imigran tidak akan berpengaruh

Federasi Serikat Buruh Jerman telah meminta anggota parlemen untuk menciptakan standar nasional yang cepat dan mumpuni untuk mengizinkan imigran yang berstatus ditoleransi (Duldung), serta yang datang karena alasan kemanusiaan agar segera memasuki dunia kerja dan mendapat pekerjaan jangka panjang.

Kelompok anti-imigran dari partai ultra kanan AfD menyebut imbauan Ketua Departemen Ketenagakerjaan itu sebagai "permintaan yang tak dipahami,” dan menuduh dia berpihak pada kepentingan perusahaan berkedok imigrasi untuk menurunkan upah tenaga kerja warga Jerman.

"Orang bisa saja unjuk rasa dan mengatakan ‘Kami tidak mau ada warga asing,' namun itu tidak akan berpengaruh,” jawab Ketua Departemen Ketenagakerjaan Jerman Detlef Scheele saat ditanyai mengenai perlawanan politik terhadap gagasan penambahan jumlah imigran di Jerman.

mh/hp (AP, dpa)