Komisi ahli yang dikenal sebagai “Finanzkommission Gesundheit” (Komisi Keuangan Kesehatan) pada Senin (30/03) mempresentasikan rencana berisi 66 poin yang bertujuan menurunkan kontribusi asuransi kesehatan yang terus meningkat dan harus dibayar oleh masyarakat Jerman ke dalam sistem tersebut. Komisi ini yang dibentuk pemerintah Jerman untuk mengevaluasi kondisi keuangan sistem asuransi kesehatan nasional (GKV).

Sistem layanan kesehatan Jerman merupakan salah satu yang paling mahal di dunia. Perusahaan asuransi kesehatan negara saja mengeluarkan sekitar €1 miliar (sekitar Rp17 triliun) per hari untuk biaya kesehatan, angka yang diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, kontribusi asuransi yang dibayarkan warga Jerman kepada asuransi kesehatan negara naik rata-rata sekitar 3% tahun ini, setelah sebelumnya meningkat 2,5% pada 2025.

Meski kontribusi meningkat, pengeluaran perusahaan asuransi negara melonjak tajam. Dalam konferensi pers, komisi tersebut menunjukkan grafik dari GKV yang memperlihatkan bahwa dengan tren saat ini, defisit antara pendapatan dan pengeluaran asuransi kesehatan negara akan meningkat dari €15,3 miliar (sekitar Rp260,1 triliun) pada 2027 menjadi €40,4 miliar (sekitar Rp686,8 triliun) pada 2030.

Menutup kesenjangan biaya kesehatan

Ke-66 rekomendasi yang dipresentasikan tersebut dirancang bukan hanya untuk menutup kesenjangan, tetapi juga untuk menghasilkan penghematan tambahan. Komisi beranggotakan 10 orang ahli dari bidang ekonomi, kedokteran, dan hukum sosial itu memang diminta menyusun banyak rekomendasi karena pemerintah kemungkinan tidak akan mampu menerapkan semuanya, setidaknya karena alasan politik.

“Saya berterima kasih karena komisi telah memberi kami kotak peralatan yang lengkap, dari mana kami sekarang akan memilih alat terbaik,” kata Menteri Kesehatan Federal Nina Warken dari Partai Kristen Demokrat (CDU) dalam konferensi pers.

“Penting bagi saya untuk menegaskan bahwa tidak akan ada reformasi sepihak yang membebani peserta asuransi. Kami tidak akan menggoyahkan fondasi sistem kesehatan yang berbasis solidaritas.”

Pajak lebih tinggi, operasi lebih sedikit

Laporan komisi setebal 480 halaman itu mencakup sejumlah usulan, antara lain:

• Kenaikan pajakatau cukai untuk minuman beralkohol keras dan tembakau.
• Pajak atau cukai baru untuk minuman berpemanis. Anggota komisi Ferdinand Gerlach, direktur Institute for General Practice, mengatakan pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa ketika pajak gula diberlakukan, produsen sering kali secara sukarela menurunkan kadar gula dalam produknya.
• Operasi yang dapat direncanakan, seperti penggantian lutut, hanya boleh dilakukan setelah pasien menerima pendapat kedua yang independen dari dokter lain yang tidak memiliki kepentingan ekonomi dalam keputusan tersebut. Jerman melakukan lebih banyak operasi seperti ini dibandingkan banyak negara Uni Eropa lainnya.
• Pasien membayar kontribusi lebih besar untuk obat resep. Saat ini sebagian besar biaya obat resep ditanggung oleh perusahaan asuransi kesehatan.
• Pasangan pencari nafkah utama yang tidak memiliki anak di bawah usia 6 tahun tidak lagi otomatis diasuransikan. Usulan ini dianggap sangat kontroversial. Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria, Markus Söder, misalnya, telah mengatakan ia tidak akan menerapkannya.
• Pemerintah federal, bukan perusahaan asuransi kesehatan, yang membayar layanan kesehatan bagi penerima tunjangan pengangguran. Komisi memperkirakan langkah ini saja dapat menghemat €12 miliar (sekitar Rp204 triliun) per tahun bagi perusahaan asuransi. Namun, usulan ini kemungkinan menghadapi penolakan politik karena pemerintah juga sedang berupaya mengurangi biaya dalam sistem tunjangan pengangguran.

Eugen Brysch, Ketua German Foundation for Patient Protection (DSP), organisasi yang melindungi hak-hak pasien, mengatakan bahwa 66 usulan tersebut sebenarnya telah lama ada di “laci arsip” berbagai organisasi kesehatan. Namun menurutnya, pemerintah harus menyepakati rencana yang jelas.

“Sudah waktunya pemerintah menunjukkan sikapnya,” kata Brysch kepada DW dalam sebuah pernyataan. “Kesenjangan keuangan ini harus diatasi. Asuransi kesehatan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh komisi keuangan saja, itu harus dilakukan oleh pemerintah dengan konsep yang terpadu.”

Brysch memperkirakan bahwa usulan agar pemerintah menanggung premi asuransi kesehatan bagi pengangguran akan memicu perdebatan politik dalam koalisi pemerintahan.

Seluk-beluk sistem kesehatan Jerman

Jerman memiliki sistem kesehatan ganda yang didanai oleh kontribusi pekerja dan pemberi kerja kepada perusahaan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan wajib bagi seluruh penduduk, dan perusahaan asuransi negara, yang mencakup sekitar 90% populasi, tidak boleh menolak siapa pun untuk diasuransikan.

Sekitar 10% populasi memilih asuransi swasta, yang sering kali menawarkan cakupan layanan lebih luas.

Namun sebelumnya para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa rumah sakit dan dokter memiliki insentif untuk merekomendasikan perawatan yang mahal dan tidak selalu diperlukan sehingga membebani perusahaan asuransi kesehatan dan mendorong kenaikan iuran.

Menteri Kesehatan Warken berjanji bahwa usulan komisi tersebut akan ditinjau dengan cepat, dan kementeriannya akan menyiapkan rancangan undang-undang untuk diajukan ke kabinet pada musim panas mendatang.

Artikel ini pertama terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Arti Ekawati