Sampai belum lama ini Georg Schmid adalah ketua fraksi partai Uni Sosial Kristen CSU. Kamis (26/4) ia mundur karena mempekerjakan istrinya sebagai sekretaris dengan gaji amat tinggi, 5500 Euro per bulan. Di Bayern sesuai peraturan sejak tahun 2000 anggota parlemen  tidak boleh mempekerjakan pasangan hidup atau anaknya. Tapi Schmid memakai pengecualian untuk kasus lama, yakni kontrak kerja yang dibuat sebelum peraturan baru berlaku. Tapi kontrak kerja semacam ini hanya boleh diberlakukan untuk waktu tertentu. Total 17 dari 92 anggota parlemen dari Partai CSU memakai pengecualian itu. Kini kebanyakan sudah mem-PHK anggota keluarganya. Karena kasus itu Senin (29/4) dua politisi CSU mundur. Georg Winter, ketua Komisi Anggaran di parlemen Bayern mempekerjakan dua putranya untuk bagian IT. Keduanya saat peraturan diberlakukan tahun 2000, baru berusia 13 dan 14 tahun.

KKN Murni

Skandal itu terungkap oleh pakar konstitusi Hans Herbert von Arnim. Lewat bukunya "Die Selbstbediener" (melayani sendiri), terungkap, politisi Bayern berpendapatan lebih besar dibanding koleganya di negara bagian lainnya. Selain itu von Arnim menyebut bahwa anggota parlemen di Bayern mempekerjakan kerabatnya dengan aturan pengecualian.

Christian Humborg, ketua Transparency International, yang aktif memerangi korupsi terkejut. "Bahwa bentuk KKN semacam itu masih ada di Jerman, kami sama sekali tidak berpikir." Meski begitu tidak ada pertanda bahwa di Jerman secara umum sering muncul kasus-kasus yang mirip.

Tersebar Luas Tapi Sulit Dideteksi

Transparency International setiap tahun mempublikasikan Index Korupsi. Saat ini dibanding 80 negara, Jerman ada di posisi ke-13. Secara internasional posisi yang bagus, menurut Humborg. Namun jika memandang negara tetangganya di Eropa, Jerman hanya ada di kelas menengah. Walaupun statistik itu hanya berdasarkan perkiraan.

Korupsi menurut pakar sosiologi Ruth Linssen dari Fachhochschule für Sozialforschung di Münster, hampir tidak bisa diukur. Karena pelakunya hanya terungkap dalam kasus yang amat jarang. Kuotanya sebagai kasus tersembunyi amat tinggi. "Orang memperkirakan hanya 1-5 persen kasus korupsi yang bisa terungkap."

Christian Humborg mengusulkan upaya pencegahan korupsi. Di Jerman misalnya UU kebebasan informasi adalah penangkal korupsi paling jelas. Dengan UU itu warga punya hak melihat dokumen resmi dan dengan begitu mengkaji keuangan negara. Memang jarang pelaku bisa ketahuan hanya dengan melihat akte, kata Humborg kepada DW. "Tapi kenyataannya, ada peluang untuk mengubah sikap dan menyulitkan korupsi."

Juga Prof. Linssen menilai UU ketat sebagai peluang meredam korupsi. Dalam mencegah penyalahgunaan kriminal dalam politik, Jerman punya kelemahan. "Konvensi PBB memerangi korupsi ditandatangani 140 negara, Jerman tidak ikut, karena UU kami dalam memerangi aksi suap terhadap anggota parlemen terlalu longgar."  Koalisi pemerintahan tak mampu menyepakati pengetatan UU terkait.

UU anti korupsi yang lebih jelas juga diperlukan di bidang lainnya. "Jika pelobi farmasi memberi uang pada pakar medis, itu hal yang legal. Dokter-dokter boleh dibeli, agar lebih sering menulis resep obat tertentu." Selain itu Linssen menuntut pemisahan lebih tegas antara ekonomi dan politik. Aktivitas lobi memang legal. Tapi "jika perusahaan mengirim wakil-wakilnya ke kementerian dan ikut mengolah UU, itu berarti bahwa perusahaan farmasi mendikte kementerian kesehatan." Bagi Linssen, itu juga korupsi.