Jerman Hentikan Sementara Deportasi ke Iran di Tengah Protes
29 November 2022
Para menteri dalam negeri negara bagian Jerman memutuskan penghentian sementara deportasi ke Iran, karena penindasan dengan kekerasan di Iran terhadap protes anti-pemerintah.
Iklan
Jerman akan menghentikan untuk sementara deportasi orang-orang ke Iran. Para menteri dalam negeri negara bagian Jerman menyepakati kebijakan itu Senin (28/11). Keputusan tersebut diambil di tengah situasi tegang di Iran yang dipicu oleh tindakan keras terhadap gelombang protes yang terus berlangsung selama lebih dari dua bulan terakhir ini.
Kantor berita Jerman DPA melaporkan, menteri dalam negeri negara bagian Bayern, Joachim Herrmann mengatakan, para menteri dalam negeri sepakat bahwa "pada prinsipnya tidak boleh ada deportasi ke sana sampai pemberitahuan lebih lanjut."
Joachim Herrmann saat ini memimpin Konferensi Menteri Dalam Negeri, yang akan bertemu pada hari Rabu (30/11) untuk pertemuan puncak reguler pejabat tinggi keamanan federal dan regional Jerman.
Kekuasaan Berdarah Ayatollah Khomeini
Ayatollah Khomeini mengobarkan revolusi 1979 buat mengakhiri kekuasaan monarki yang represif dan sarat penindasan. Ironisnya negara agama yang ia dirikan justru menggunakan cara-cara serupa untuk bisa bertahan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Reformasi Setengah Hati
Iran pada dekade 1970an mengalami perubahan besar lewat "Reformasi Putih" yang digenjot Syah Reza Pahlevi. Program yang antara lain berisikan reformasi agraria dan pendidikan itu sebenarnya diarahkan untuk mempersempit pengaruh kaum Mullah dan tuan tanah. Namun Reformasi Putih menciptakan ketegangan sosial yang justru ingin dihindari pemerintah. Seluruh negeri tiba-tiba bergejolak.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Monarki Tanpa Oposisi
Iran pada era Pahlevi membungkam oposisi lewat penculikan, pembunuhan, penyiksaan dan eksekusi mati. Pada demonstrasi massal 1963, sekitar 15.000 mahasiswa tewas terbunuh. Antara 1971 hingga Revolusi Islam 1979, sebanyak 100 tokoh oposisi melepas nyawa di tiang gantungan. Sampai 1975 pemerintah menahan hampir semua jurnalis, seniman, sastrawan, ulama dan akademisi yang bersimpati pada oposisi
Foto: picture alliance/Herbert Rowan
Arus Balik Khomeini
Ayatollah Khomeini yang awalnya mendukung kekuasaan terbatas Monarki Iran, berbalik arah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam berbasis kekuasaan Ulama, Wilayatul Faqih. Oleh Pahlevi ia dikucilkan. Putra Khomeini, Mostafa, dibunuh oleh pasukan rahasia Syah Iran, Savak, setahun sebelum revolusi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Sekulerisme Islam
Namun begitu Khomeini tidak serta merta membangun pemerintahan Mullah di tahun pertama revolusi. Sebaliknya ia mengakui peran kelas menengah dalam menjatuhkan Pahlevi dengan membentuk pemerintahan sekuler di bawah tokoh liberal dan moderat Mehdi Bazargan (gambar) sebagai perdana menteri dan kemudian Abolhassan Banisadr yang merupakan aktivis HAM Iran.
Foto: Iranian.com
Kebangkitan Islam Militan
Tapi menguatnya militansi pengikut Khomeini yang ditandai dengan penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyudahi peran kaum liberal. Terutama sejak perang Iran-Irak, Khomeini banyak memberangus oposisi. Antara 1981 dan 1985, pemerintah Islam Iran mengeksekusi mati 7900 simpatisan oposisi.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Pengkhianatan Ayatollah
Untuk mempertahankan idenya tentang kekuasaan Ulama, Khomeini tidak cuma mengucilkan perdana menterinya sendiri, ia juga memenjarakan ulama besar Syiah, Ayatollah Sayid Muhammad Kazim Shariatmadari (gambar) dengan tudingan makar dan calon penggantinya, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri karena menentang tindakan represif pemerintah.
Foto: tarikhirani.ir
Dekade Berdarah
Dekade 1980-an menandai kekuasaan berdarah Khomeini. Dalam Tribunal Iran, PBB menuding rejim Islam Iran melakukan "pelanggaran berat Hak Azasi Manusia." Selama tahun 1980-an, sebanyak 20.000 tahanan politik meninggal dunia di penjara dan lusinan media diberangus paksa.
Foto: sarafsazan.com
Derita di Balik Jeruji
Pengadilan Kejahatan HAM Iran yang digelar di Den Haag tahun 2012 silam mengungkap berbagai kesaksian mantan tapol. Sebagian besar mengabarkan penyiksaan di penjara, antara lain digantung terbalik selama berhari-hari dan dipaksa melihat adegan penyiksaan terhadap rekannya, serta dikurung di sel isolasi tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu.
Foto: iranwebgard.ir
Eksekusi Massal
Hingga kini Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah hukuman mati tertinggi di dunia terhadap tahanan politik. Setahun menjelang kematiannya (3 Juni 1989), Khomeini menggulirkan gelombang eksekusi massal terhadap tokoh oposisi. Tidak jelas berapa jumlah tahanan politik yang tewas. Sebuah sumber menyebut jumlah tapol yang dieksekusi mati mencapai 30.000 orang.
Foto: picture-alliance/dpa
9 foto1 | 9
Deportasi hanya untuk "penjahat serius"
Joachim Herrmann menambahkan, deportasi hanya akan dipertimbangkan dalam kasus "orang-orang berbahaya dan penjahat serius". Dia juga meminta pemerintah federal di Berlin untuk secara teratur memperbarui penilaiannya terhadap situasi internal di Iran, karena itu akan menjadi dasar keputusan lebih lanjut.
Iklan
Iran telah dilanda protes selama beberapa minggu sejak Jina Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun, ditangkap karena tidak mengenakan jilbab sebagaimana aturan yang ditentukan oleh rezim. Jina Mahsa Amini kemudian meninggal dalam tahanan polisi pada September 2022, mendorong puluhan ribu orang turun ke jalan dan memrotes kebijakan rezim.
Iran panggil duta besar Jerman di Teheran
Sementara itu otoritas Iran pada hari Senin memanggil duta besar Jerman di Teheran, sebagai protes atas keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki tanggapan keras Iran terhadap aksi protes di negaranya. Keputusan untuk meluncurkan penyelidikan tingkat tinggi atas tanggapan Iran terhadap protes itu, diambil selama sesi khusus yang diminta oleh Jerman dan Islandia pada hari Kamis lalu (24/11).
Ini adalah pemanggilan duta besar Jerman, Hans-Udo Muzel, yang ketiga kalinya di Teheran, sejak protes nasional pecah pada akhir September.
"Penggunaan isu hak asasi manusia yang tergesa-gesa dan diinstrumentasi serta penerapan pendekatan politik untuk menekan negara-negara merdeka harus benar-benar dikecam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani sebagaimana dikutip kantor berita Prancis AFP. "Tindakan ini tidak akan berkontribusi pada promosi hak asasi manusia."
Jerman mengecam keras otoritas Iran atas tindakan keras menindas aksi protes. Hingga saat ini diaporkan lebih 300 orang tewas setelah aparat keamanan Iran menggunakan peluru tajam menghadapi aksi protes warganya yang sudah berlangsung berminggu-minggu.