Pemberitaan tentang Tibet membuat orang di Jerman sangat tidak tenang. Kekerasan, terlepas dari pihak mana pun, tidak akan menghasilkan penyelesaian konflik, demikian dikatakan juru bicara pemerintah Jerman, Thomas Steg.

"Kanselir Jerman akhir pekan lalu telah menyatakan dengan jelas dan itu merupakan sikap pemerintah Jerman yang tidak berubah, bahwa semua pihak diserukan untuk menghindari kekerasan dan menghormati hak asasi manusia."

Persyaratan mendesak untuk penyelesaian jangka panjang konflik di Tibet hanya lewat jalur dialog, tambahnya. "Tidak ada jalan lain selain dialog dan jalan untuk berdialog secara langsung antara pemerintah di Beijing dengan Dalai Lama."

Pemerintah Jerman juga mengerti keinginan warga Tibet akan otonomi budaya dan agama. Namun sekaligus juga integritas teritorial Cina dan politik satu Cina yang relevan bagi perdagangan Jerman. Namun Kanselir Jerman tidak setuju pemboikotan pesta olimpiade yang akan digelar Agustus mendatang di Beijing. Dijelaskan juru bicara pemerintah di Berlin, Thomas Steg.

"Bagi situasi hak asasi manusia, bagi warga di Tibet atau bagi warga Tibet di provinsi Cina lainnya, pemboikotan olimpiade tidak akan mengubah situasi. Sejauh ini jalan untuk perbaikan dan lebih dihormatinya hak hak asasi manusia hanya dapat tercapai dengan melanjutkan dialog dengan pemerintah Cina sesuai norma dan prinsip. Mengisolir Cina tidak akan membantu hal itu."

Günther Nooke, pejabat urusan hak asasi manusia pemerintah Jerman, berpandangan serupa. Meskipun demikian harus ada upaya lebih besar untuk hak asasi manusia.

"Daripada membicarakan boikot, sebaiknya kita lebih membahas tanggung-jawab pemerintah Cina, bentuk dialog seperti apa yang mungkin dilakukan?! Juga kritik terhadap tindakan brutal dalam mengatasi aksi protes harus dilancarkan oleh masyarakat internasional, untuk tetap memberikan tekanan terhadap Cina."

Pihak oposisi di Berlin sangat terkejut tentang tindakan keras pihak berwenang Cina. Walaupun demikian Detlef Parr dari partai liberal Jerman FDP menolak aksi boikot.

"Olah raga tidak boleh disalah-gunakan sebagai dampak kelanjutan politik, hal itu sudah cukup kami alami dalam sejarah." (dk)