1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jerman Ingin Permudah Proses Deportasi Migran

12 Oktober 2023

Pemerintah koalisi Jerman menyetujui serangkaian langkah yang akan memudahkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk memulangkan migran tertentu. Rancangan UU baru sedang disusun.

Polisi menangkap pendatang gelap yang masuk dari perbatasan Polandia ke Jerman
Polisi menangkap pendatang gelap yang masuk dari perbatasan Polandia ke JermanFoto: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser (SPD) hari Rabu (11/10) meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) migrasi baru pada dengan tujuan untuk menyederhanakan deportasi.

RUU ini akan memberikan wewenang lebih besar kepada otoritas Jerman untuk memulangkan migran yang dianggap berbahaya – misalnya penjahat dan penyelundup manusia.

Langkah itu termasuk memperpanjang masa penahanan dari 10 hari menjadi 28 hari, untuk memberi pihak berwenang lebih banyak waktu dalam mempersiapkan deportasi.

Dalam kasus di mana orang tersebut tinggal di akomodasi bersama, polisi juga akan diizinkan memasuki ruangan selain kamar tidur milik orang tersebut.

Germany's migration policy divides communities

04:42

This browser does not support the video element.

Nancy Faeser mengatakan, usulan tersebut telah dibahas dengan otoritas lokal dan negara bagian, yang bertanggung jawab atas deportasi dan repatriasi. "Kami ingin bekerja sama erat,” katanya.

Membangun konsensus mengenai migrasi

Perubahan yang diusulkan telah disetujui oleh anggota koalisi pemerintahan Jerman lainnya, menurut Wakil Kanselir Robert Habeck dari Partai Hijau.

Dia mengatakan, kabinet federal akan segera bertemu untuk merancang aturan-aturan konkritnya. "Kami menyesuaikan peraturan yang mencegah atau mempersulit repatriasi,” kata Robert Habeck hari Rabu. "Hal ini terutama berlaku untuk pemulangan para penjahat."

Robert Habeck juga mengatakan, dia akan mendorong otoritas negara untuk memberikan hak bekerja kepada pengungsi yang sudah ada di Jerman, sehingga mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri dan berkontribusi pada sistem jaminan sosial Jerman.

Kanselir Olaf Scholz telah mengundang pemimpin oposisi Friedrich Merz (CDU) untuk hadir dalam pertemuan tingkat tinggi pada hari Jumat (13/10), yang bertujuan untuk membangun konsensus mengenai kebijakan migrasi sebagai bagian dari apa yang disebutnya "pakta Jerman.”

Dua pemimpin negara bagian – Perdana Menteri Hessen Boris Rhein (CDU) dan Perdana Menteri Niedersachsen Stephan Weil (SPD) – juga diundang ke pertemuan itu.

Keputusan pemerintah koalisi untuk memudahkan deportasi terjadi setelah partai konservatif CDU dan partai ultra kanan AfD menang besar dalam pemilu regional di Jerman pada akhir pekan lalu. Para pengamat mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap migrasi memicu dukungan terhadap partai-partai oposisi itu.

hp/as (dpa, epd)

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait