Partai Sosial Demokrat, Hijau, dan Demokrat Bebas, yang memerintah bersama sebagai pemerintahan baru Jerman sejak Desember 2021 berjanji untuk menghapus salah satu bagian paling kontroversial dari undang-undang hukum pidana.

Paragraf 219a yang diadopsi pada tahun 1933, tak lama setelah Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan, melarang "promosi" aborsi dan dianggap sebagai tindak kejahatan yang dapat dihukum "hingga dua tahun penjara atau denda."

Atas dasar inilah pengadilan dalam beberapa tahun terakhir memberikan hukuman kepada profesional medis yang menawarkan informasi tentang aborsi di internet. Dalam beberapa kasus, beberapa situs menawarkan pernyataan sederhana bahwa ginekolog melakukan aborsi, tanpa rincian lebih lanjut.

Menteri Kehakiman Marco Buschmann telah mengajukan rancangan undang-undang pada awal tahun untuk menghapus paragraf tersebut, meskipun belum dipilih di Bundestag.

Informasi yang sangat terbatas

Di antara para dokter yang dituntut dalam beberapa tahun terakhir, ada Kristina Haenel, seorang dokter umum dari Giessen di Jerman barat, yang wajahnya terpampang dalam kampanye mengabaikan hukum tentang promosi aborsi dan telah didenda 6.000 euro setara dengan Rp93,9 juta.

Kesalahan hukumnya menciptakan sensasi di media, mengingatkan orang Jerman bahwa aborsi tetap sangat dibatasi dalam hukum. Banyaknya aturan dari praktisi menghalangi dokter untuk menawarkan prosedur di negara yang berada di garis depan gerakan hak-hak perempuan pada tahun 1970-an itu.

Pada Juni 2019, dua ginekolog di Berlin, Bettina Gaber dan Verena Weyer, masing-masing juga dikenai denda 2.000 euro (Rp31,3 juta) untuk pelanggaran yang sama.

"Saya senang mengambil keputusan berdasarkan informasi sekarang menjadi mungkin (untuk wanita hamil)," kata Haenel ketika rencana untuk menghapus undang-undang itu diumumkan.

Militan anti-aborsi berada di balik sebagian besar keluhan yang dibuat terhadap profesional medis, sementara seorang aktivis baru-baru ini dihukum karena membandingkan aborsi dengan Holocaust.

Di bawah tekanan dari juru kampanye, banyak petugas medis telah menghapus semua informasi yang relevan dari situs web mereka dan menolak untuk dimasukkan dalam daftar keluarga berencana yang dibagikan kepada wanita yang ingin mengakhiri kehamilan mereka.

Kecaman yang datang sebagai tanggapan atas tuntutan membuat pemerintah Angela Merkel sedikit melonggarkan undang-undang, memungkinkan ginekolog dan rumah sakit untuk mempromosikan secara online bahwa mereka menawarkan aborsi.

Iklan tentang aborsi

Menentukan metode aborsi seperti apa yang digunakan, bagaimanapun, masih dilarang, belum ada solusi kompromi yang dapat diterima praktisi.

Oposisi dari dalam Partai Demokrat Kristen Merkel sendiri telah mencegah paragraf tersebut dihapuskan dari hukum pidana sepenuhnya. Menghapus paragraf berarti tidak bisa lagi mengatakan "apakah iklan itu berasal dari klinik kosmetik atau klinik aborsi," kata rekan partai Merkel, Helge Braun, salah satu pembantu terdekatnya dan yang juga merupakan seorang dokter.

Di Jerman, seorang wanita yang ingin melakukan aborsi dalam 12 minggu pertama kehamilannya harus memiliki konsultasi wajib di pusat yang disetujui.

Tujuan dari dialog ini adalah untuk "mendorong wanita itu untuk melanjutkan kehamilannya," meskipun pada akhirnya pilihan ada di tangannya. Setelah konsultasi, pasien harus menunggu melalui "masa refleksi" selama tiga hari. Kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti risiko terhadap kehidupan ibu atau dalam kasus pemerkosaan, aborsi tidak dibayar oleh asuransi kesehatan, meskipun terkadang menghabiskan biaya ratusan euro.

Sekitar 100.000 aborsi dilakukan di Jerman setiap tahun meskipun jumlahnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Topik aborsi masih tabu di Jerman, menurut sejumlah ginekolog, dan bisa menjadi rintangan bagi pasien, terutama di Bayern yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.

Di beberapa negara bagian selatan yang luas, tidak ada rumah sakit yang menawarkan prosedur ini, sehingga banyak orang memilih untuk menyeberangi perbatasan ke Austria.

bh/ha (AFP)